PKS Putuskan akan Koalisi, Tak Mau Oposisi
Rapat Majelis Syuro PKS membahas surat ajakan berkoalisi dari Prabowo.
Minggu, 27 April 2014, 17:53


Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, 27 April 2014. Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, 27 April 2014.(VIVAnews/Santi Dewi)

VIVAnews – Hasil rapat Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang digelar sejak pagi tadi, Minggu 27 April 2014, memutuskan PKS akan tetap berada di jalur koalisi, bukan oposisi. Namun, PKS belum memutuskan dengan partai mana bakal berkoalisi.

“Kami masih terus membahas dengan siapa PKS akan berkoalisi. Diharapkan hasilnya sudah bisa diketahui malam ini,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, Jakarta.

Menurut Aher --sapaan Ahmad Heryawan, PKS tak tergesa-gesa menentukan koalisi, namun telah memastikan akan berkoalisi. Sikap ini bisa memudahkan partai lain yang ingin mengajak PKS untuk menjadi mitra koalisi.

Alasan PKS tak memilih menjadi oposisi adalah agar bisa bersama-sama berjuang dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. “Keuntungannya apabila memenangkan pilpres, kami dapat mengelola Indonesia menjadi lebih maju secara bersama-sama,” ujar Aher.

Selain itu, kata Gubernur Jawa Barat itu, gagasan-gagasan PKS untuk memajukan bangsa dan negara lebih bisa diakomodasi lewat koalisi ketimbang oposisi.

Maka untuk menjajaki komunikasi politik dengan berbagai partai, Majelis Syuro PKS sepakat membentuk sebuah tim guna melakukan penjajakan lebih lanjut dengan calon-calon mitra yang ada dalam daftar PKS.

Sejauh ini, partai yang sudah secara resmi mengajak PKS berkoalisi adalah Gerindra. Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, mengirimkan sebuah surat yang dia tulis sendiri, berisi lamaran untuk berkoalisi.

Surat Prabowo itu pun telah dibahas dalam rapat Majelis Syuro. Kendati begitu, PKS tak ingin gegabah dan masih menimbang partai mana yang dipandang bisa menjadi kandidat kuat mitra koalisi mereka.

“Tapi, tentu yang namanya berkomunikasi ada tahapan-tahapannya. Dengan Prabowo, komunikasi yang dijalin sudah lebih di atas itu,” kata Aher
http://politik.news.viva.co.id/news/...ak-mau-oposisi

PKS Tak Mungkin Koalisi dengan PDIP
Ivan Aditya | Selasa, 22 April 2014 | 21:12 WIB

JAKARTA (KRjogja.com) - Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, menilai perbedaan platform yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan PDIP membuat kedua partai tersebut sulit berkoalisi.

"PKS itu partai Islami, sementara PDIP dianggap sebagai partai nasionalis. Jadi tidak mungkin PKS berkoalisi dengan PDIP. Kutub kedua partai sangat berjauhan," kata Novriantoni dalam paparan hasil survei LSI 'Mayoritas Ingin Tahu Program Capres 2014' di Kantor LSI, Jakarta seperti ditulis Okezone, Selasa (22/04/2014).

Kendati demikian, Novriantoni menilai platform islami dan nasionalis jangan sampai dijadikan isu diskriminasi terlalu jauh oleh partai politik saat ini.

"Jangan sampai isu perbedaan jadi komoditas politik partai. Wajar saja jika ada dikotomi partai nasionalis dan agamis," ujarnya.

Disampaikan Novriantoni, partai di Indonesia hampir seluruhnya partai terbuka dan tidak ada yang tertutup dengan platform beragam. "Saya kira tidak ada partai semi tertutup di Indonesia," tukasnya
http://krjogja.com/read/213267/pks-t...dengan-pdip.kr

Koalisi PDIP-PKS, Ibarat Air Bertemu Minyak
12 Apr 2014 16:00:17

Jakarta, Aktual.co — Dosen Politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, menilai agak sulit membayangkan jika PDIP dan PKS berkoalisi. Menurut dia, meski ditararan elit kedua partai solid, namun untuk grass root pasti sulit terjadi karena pola pengkaderan yang perbedaannya mencolok.

"PKS itukan kader-kadernya kebanyakan aktivis dakwah kampus yang background keislamannya kuat atau aliran kanan. Sedangkan PDIP rata-rata kebanyakan anak-anak hedon atau pemikiran kiri," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (12/4).

Pangi menambahkan jika koalisi ini dipaksakan, maka yang terjadi adalah koalisi bagi-bagi kekuasaan. Hal ini sebaiknya dihindari oleh PKS jika ingin menaikan suaranya di Pemilu 2019.

"Pengalaman Pemilu 2004, PKS bisa menaikan suaranya sampai 7% lebih karena saat itu PDIP berkuasa. PKS bisa berhasil karena memunculkan diri sebagai partai yang dekat dengan rakyat, dan gerakan oposisi di tingkatan grass root," kata Pangi.

Pangi menyimpulkan, koalisi PDIP dan PKS ibaratnya mempertemukan campuran air dengan minyak.
http://m.aktual.co/politik/134904koa...bertemu-minyak

Beda sikap dengan Fahri, PKS pertimbangkan koalisi dengan PDIP
Senin, 24 Mar 2014

MERDEKA.COM. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan bahwa partainya lebih baik oposisi ketimbang mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di 2014. Namun pernyataan Fahri itu ternyata berbeda dengan pilihan sikap PKS, yang ternyata membuka peluang berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi.

Anggota Dewan Syuro PKS Jazuli Juwaini tak mau berkomentar soal pernyataan Fahri. Dia meminta pernyataan itu ditanyakan langsung ke anggota Komisi III DPR itu.

Soal komunikasi politik, kata dia, pihaknya sudah membangun dari jauh hari, termasuk dengan PDIP. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika PKS berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Jokowi jadi presiden.

"Kalau komunikasi kita bangun dengan siapa saja. Bukan hanya parpol, bahkan ormas. Bisa saja dengan siapapun (koalisi) yang tujuannya sama. Misi-nya sama yang ingin menyejahterakan rakyat," kata Jazuli dalam pesan singkat, Senin (24/3).

Kendati demikian, dia menegaskan sebelum ada hasil pemilu legislatif, pihaknya belum bisa menentukan berkoalisi dengan partai mana. Hal itu, akan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan jumlah kursi di parlemen setelah 9 April nanti.

"Tapi sebelum pileg PKS belum akan mendalami koalisi dengan siapa saja. PKS masih konsentrasi untuk pemenangan pileg di 9 April. Setelah jelas perolehan kursi DPR baru akan fokus bicara koalisi," ujarnya.

Dia menilai, komentar Fahri masih sebatas wacana. Begitu juga soal koalisi yang masih wacana sebelum ada hasil pemilu legislatif. "Sekarang ini baru bicara wacana. Dan kemungkinan-kemungkinan saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya akan menjadi oposisi jika Jokowi menang dalam Pilpres 2014 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai tak mampu memimpin bangsa dan tidak punya konsep penyelamatan Indonesia yang jelas.

"Kami memiliki konsep dan basis penyelamatan Indonesia di masa transisi, sementara Jokowi tidak. Sehingga kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami sudah siapkan model kepemimpinan yang sanggup menjadi penyelamat bangsa. Kalau Jokowi jadi presiden, itu tidak akan terjadi dan kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/3).

Fahri mengatakan, dirinya belajar banyak ketika membangun koalisi dengan pemerintahan SBY. Saat itu, kata dia, SBY juga punya popularitas tinggi seperti Jokowi namun tidak punya konsep pembangunan jelas.

"Pada dasarnya SBY ketika naik jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya. Keduanya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi karena kesantunan yang tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menjadi pemimpin. Kesantunan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah," tambahnya.

Kendati begitu, dia menilai lebih baik SBY ketimbang Jokowi. Jika dilihat ke belakangan Jokowi tak mampu memimpin Jakarta dan Solo dengan baik.

"Jadi di Indonesia dan di Jakarta, kedua pemimpin tidak membuktikan bahwa mereka menyelesaikan masalah. Namun demikian masih jauh lebih baik SBY dibandingkan Jokowi," ujarnya.
https://id.berita.yahoo.com/beda-sik...082502498.html

Disumpahi Fahri Hamzah, Patah Aranglah Megawati dan PDIP untuk Dekat-dekat PKS ....



-----------------------------------



Kasihan PKS, kalau teman koalisinya kali ini kalah dalam Pilpres, maka PKS harus menjadi oposisi, suka atau tidak suka. Sebab, kagak mungkinlah Megawati dan Jokowi mau mengajak mereka ikut dalam pemerintahannya. Akbatnya, anak-anak PKS terpaksa harus kembali bermarkas ke ruko-ruko kembali seperti habitat aslinya dulu