Mata Berkaca-kaca, Suryadharma Terima Fatwa Majelis Syariah PPP
Ainur Rofiq - detikNews
Halaman 1 dari 2



Jakarta - Majelis Syariah PPP yang dipimpin kiai karismatis Maimun Zubair mendorong dua kubu internal PPP islah. Mbah Mun juga menganulir semua keputusan Suryadharma yang diambil semasa konflik. Suryadharma pun pasrah.

Dalam konferensi pers setelah rapat pleno di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014), Mbah Mun membeberkan fatwa tentang islah. Dalam fatwa itu juga ditegaskan tidak ada pemecatan dalam tubuh PPP, juga belum ada keputusan PPP koalisi dengan partai mana pun.

Setelah itu Suryadharma ditanya tanggapannya terkait fatwa tersebut. Sang Ketum PPP yang sudah memecat Waketum Suharso Monoarfa dan Sekjen M Romahurmuziy terdiam cukup lama. Sembari berkaca-kaca, Suryadharma menjawab.

"Singkat saja, fatwa yang disampaikan oleh Mbah Mun saya terima," ungkap Suryadharma.

Berikut fatwa lengkap KH Maimun Zubair yang dibacakan di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014):

Kewajiban islah di antara kubu yang bertikai. Utamanya antara ketua umum DPP Bapak Suryadharma Ali, dan Sekjen DPP Mohammad Romahurmuziy. Islah berarti kembali kepada asal semula. Bahwa Suryadharma Ali adalah ketua umum, dan Mohammad Romahurmuziy adalah sekretaris jenderal. Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian, atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai.

Dalam hal Pemilu Presiden 2014, DPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik mana pun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014.

PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014.

Semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil Pemilu Legislatif 2014. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan.

Langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Mufakat. Apa yang saya sampaikan Ini merupakan bentuk keprihatinan kiai, kader-kader dan semua simpatisan partai hingga lapisan bawah. Saya benar-benar menekankan kepada pimpinan partai untuk secepatnya mengambil langkah-langkah islah ini.

Jakarta, 22 April 2014

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...is-syariah-ppp