TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan jumlah utang luar negeri swasta yang terus membesar perlu diselidiki. "Utang US$ 141 miliar itu aman atau tidak," ujarnya, Kamis, 10 April 2014. (baca:Januari, Utang Luar Negeri Capai US$ 269,3 Miliar)

Dia menjelaskan, untuk mempelajari tingkat keamanan utang, sumber pinjaman pengutang harus diketahui. Robert menuturkan, jika utang dilakukan ke induk perusahaan atau afiliasi, maka penggunaan utang bisa dikatakan jelas. Masalah lain, kata dia, apakah semua utang swasta itu diberi lindung nilai (hedge) atau tidak.

Sebab, kata Robert, utang akan berisiko jika pendapatan perusahaan dalam bentuk rupiah, tapi utangnya dalam bentuk valuta asing. Perusahaan semacam ini bakal menanggung beban atas melemahnya rupiah, bunga, serta kurs. (baca:BI: Kenaikan Utang Swasta Belum Mengkhawatirkan)

Robert mengungkapkan bahwa pernah ada pemikiran untuk memformulasikan rasio utang dengan modal atau debt equity ratio (DER). "Misalnya equity perusahaan itu dua miliar, maka debt maksimalnya dua kali, supaya bisa mengerem," ujarnya. Yang dia khawatirkan adalah adanya perusahaan dengan jumlah pinjaman jauh lebih besar daripada equity.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Hendy Sulistiowaty mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah akan membebani pemerintah yang banyak berutang dalam bentuk dolar. Dari total keseluruhan, utang luar negeri pemerintah dalam dolar 47 persen atau setara US$ 57,6 miliar.

Jumlah itu paling besar ketimbang utang dalam mata uang lain, termasuk rupiah. "Pemerintah sangat memperhatikan pelemahan rupiah karena itu menambah beban," kata Hendy di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2014.

Adapun utang pemerintah dalam rupiah 22 persen atau setara US$ 27,4 miliar, 19 persen dalam yen Jepang setara US$ 23,5 miliar, 5 persen masing-masing dalam euro dan dolar Singapura setara US$ 5,9 miliar dan US$ 6,2 miliar, serta 2 persen dalam mata uang lainnya setara US$ 2,5 miliar. Total utang jangka panjang pemerintah US$ 123,5 miliar.

Hendy mengatakan utang pemerintah biasanya berbentuk pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, fasilitas kredit ekspor, dan obigasi jangka panjang. Sedangkan utang jangka pendek biasanya berupa surat utang jangka pendek surat perbendaharaan negara dan sertifikat Bank Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan saat ini diperlukan pengawasan terhadap utang luar negeri swasta. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengawasi pinjaman luar negeri oleh perusahaan swasta yang diinvestasikan pada bisnis dan kondisi keuangan perusahaan.

OJK harus ikut memonitor karena ternyata banyak perusahaan go public dan perusahaan asuransi serta pembiayaan yang melaporkan pinjaman luar negeri. “Sehingga OJK bisa melakukan mitigasi impact dari utang masing-masing perusahaan,” kata Anny setelah menghadiri acara kick-off meeting Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin, 24 Februari 2014.

Kerja sama yang intens antara pemerintah, bank sentral, dan OJK, kata dia, sangat dibutuhkan. Sebab, OJK yang memiliki data mengenai perusahaan-perusahaan yang mengambil utang mempunyai peran penting untuk melakukan pengawasan. “OJK sudah melakukan review sekarang. Dia mitigasi perkembangan utang dan kemampuan membayar masing-masing perusahaan.”

Sedangkan untuk utang pemerintah, Anny mengatakan saat ini kondisinya cukup terjaga dengan adanya mekanisme pengawasan yang cukup jelas meliputi reprofiling, buy back, dan mekanisme penjadwalan penerbitan utang. “Kalau dari sisi pemerintah itu clear,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Hendy Sulistiowaty mengatakan utang luar negeri swasta Indonesia saat ini tercatat mencapai US$ 99,8 miliar dan didominasi utang jangka panjang sebesar 71,1 persen.

Menurut Hendy, utang swasta yang berbentuk perjanjian pinjaman (loan agreement) mencapai US$ 91,3 miliar (sekitar Rp 1,095 triliiun) atau setara dengan 66,6 persen. Sebagian besar utang luar negeri tersebut dipunyai korporasi non-keuangan (perusahaan-perusahaan) dan bukan bank ataupun lembaga keuangan.

Utang luar negeri swasta yang dimiliki koorporasi non-keuangan mencapai US$ 108,6 miliar. Sedangkan utang perbankan hanya sebesar US$ 24,1 miliar atau setara 17,2 persen.

Jika dilihat dari bidang usaha, peminjam utang luar negeri dari swasta yang bergerak di bidang keuangan (26,21 persen), manufaktur (20,45 persen), pertambangan (18,27 persen), dan listrik (11,57 persen). Bidang usaha lainnya seperti pengangkutan (7,49 persen), perdagangan (5,28 persen), pertanian (5,58 persen), bangunan (0,58 persen), jasa-jasa (0,69 persen) dan lainnya (3,88 persen).