TEMPO.CO, Jakarta: Kubu lawan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali sudah menyiapkan jurus meluruhkan dukungan partainya untuk Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra, dalam pemilihan presiden pada 9 Juli nanti.

Menurut Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum PPP yang baru saja dipecat secara mendadak oleh Suryadharma, luruhnya dukungan PPP akan merugikan Prabowo. Ia menjelaskan, pengurus yang menandatangani surat dukungan nanti terbukti ilegal sehingga akan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum. "Implikasinya nanti saat pengajuan dukungan, KPU menanyakan surat dukungan resmi partai," katanya, Jumat, 18 April 2014.

Jika dukungan PPP ditolak, sokongan untuk Prabowo juga tak mencukupi. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden 2008, calon presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi di DPR atai 25 persen suara nasional hasil Pemilu 2014.

Suharso menjelaskan, keputusan Suryadharma agar PPP berkoalisi dengan Gerindra inkonstitusional karena menabrak AD/ART partai dan keputusan Musyawarah Kerja Nasional PPP pada 2013.“Koalisi mestinya diputuskan dalam rapat pimpinan nasional,” katanya. "Keputusan yang dilakukan sendiri oleh ketum mendemontrasikan seorang otoritarian baru yang merasa dirinya di atas konstitusi partai."

Menurut dia, Suryadharma juga inkonstitusional dalam pemecatan tujuh pejabat teras partai termasuk dirinya. Pencopotan Romahurmusiy dari kursi sekretaris jenderal bakal memunculkan masalah. Romahurmusiy dipilih dalam muktamar di Bandung, sedangkan Isa Muchsin menggantikan Romahurmusiy berdasarkan keputusan segelintir elite pada Jumat, 18 April 2014, yakni 15 dari total 55 pengurus pusat. “Berarti ada dua sekjen. Ini yang menjadi masalah di KPU,” ujar Suharso. (Baca: Romahurmuziy: Saya Masih Menjabat Sekjen PPP)

Wakil Ketua Umum PPP lainnya, Lukman Hakim Saifuddin, bahkan menyatakan dukungan kepada Prabowo belumlah sikap resmi PPP. Penetapan koalisi haruslah melalui rapimnas. "Karena itu dukungan kepada Prabowo tak sah," kata Lukman yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Menurut Lukman, konflik internal PPP bukan karena figur calon presiden yang akan didukung. Masalah tak muncul jika tokoh yang didukung adalah satu dari tujuh tokoh yang diputuskan dalam Mukernas PPP 2013. Prosesnya pun mesti lewat rapimnas. Sedangkan nama Prabowo tak direkomendasikan oleh mukernas "Karena tak memiliki landasan, legalitas dukungan ini dipersoalkan," ucapnya.

Suryadharma tenang saja. Ia yakin, seiring waktu seluruh pengurus akan memaklumi pilihannya mendukung Prabowo. Lagipula, dukungan itu sudah direstui Majelis Syariah PPP yang dipimpin KH Maimun Zubair. "Dukungan sepenuhnya tinggal diformalkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur," katanya. "Saya yakin tak akan ada satu pun pengurus yang membangkang." (Baca juga:Ini Alasan PPP Dukung Pencapresan Prabowo)

9 Poin Hasil Rapat Elite PPP Penentang Suryadharma

Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergerak cepat usai ketumnya Suryadharma Ali mendeklarasikan dukungan ke capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka sepakat memberi peringatan pertama ke Suryadharma atas manuver koalisi dengan Gerindra.

Rapat pengurus harian ini dipimpin Sekjen PPP Romahurmuziy di lantai 3 kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Jumat (18/4) malam. Rapat yang dihadiri Waketum Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Syaifuddin dan 25 orang pengurus partai lainnya baru berakhir sekitar pukul 01.35 WIB, Sabtu (19/4/2014).