JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi penyebab menunggaknya honor pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan maupun yang lainnya.

"Pengesahan APBD nya mundur, pembayaran (honornya) terlambat," kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014).

Sebelumnya diberitakan, beberapa pekerja harian lepas (PLH) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat mengadu kepada Jokowi bahwa sejak menjadi PHL DKI mereka belum pernah mendapat honor.

Jokowi mengatakan, dia akan menindaklanjuti pengaduan mereka ke Dinas Kebersihan dan Suku Dinas terlebih dulu. Jokowi memastikan, dia bisa menuntaskan masalah tersebut pada Senin (21/4/2014). Janji itu juga

Jokowi menjelaskan, PHL kebersihan itu sebelumnya merupakan pekerja honorer swasta. Namun, sejak Desember lalu, kerja sama DKI dengan perusahaan swasta sudah selesai. DKI pun tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan perusahaan swasta tersebut.

Pemprov DKI menjanjikan honor sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,4 juta kepada PHL. Sayangnya, upah dari bulan Januari-Maret belum dibayarkan.

"Pokoknya hari Senin-Selasa besok saya rampungkan. Memang mereka itu dulu di perusahaan swasta, tapi sekarang induknya di Sudin Jakpus. Kadis dan Kasudinnya juga enggak angkat telepon saya, belum nyambung," kata Jokowi.

Salah seorang petugas kebersihan, Rosdewi (40), mengaku belum menerima honornya sejak menjadi PHL Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, sejak Januari hingga Maret.

Sebelum menjadi PHL Pemprov DKI, Rosdewi bekerja pada perusahaan swasta, PT SOR. Saat bekerja di PT SOR, ia mendapat honor Rp 40.000 per hari. Meskipun kerap dipotong oleh perusahaan, namun, pembayaran honornya saat itu selalu lancar.

Justru setelah bekerja untuk DKI dia belum menerima honor sama sekali. Padahal dia dan teman-temannya sesama PHL telah memiliki akun rekening Bank DKI, yang merupakan salah satu syarat pembayaran honor.

"Kata Pak Jokowi, Insya Allah, hari Senin atau Selasa depan langsung diurus ke Dinas Kebersihan. Kita juga dijanjikan diberi honor sesuai UMP (upah minimum provinsi) Rp 2,4 juta," kata Rosdewi.

=============================================================================================

sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...rsihan.Rampung

segala sesuatu nyang berhubungan dengan pemprov/pemda memang serba lambat dan serba ribet (birokrasi). sementara nyang namanya perut ga bisa nunggu lama. akibatnye, itu PHL keringetnye udeh jadi daki kering tapi honor belum diterima

nyang kaya begini belum rapih udeh mw ditinggal nyapres aje.... pantesan aje pade sewot.....