Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

> Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
> Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
> Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
> Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
> Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
> Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
> Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama
> Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
> Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
> Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
> Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
> Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

Alih-alih akan mempersembahkan prestasi kerjanya terhadap rakyat DPR justru kembali terus saja menyayat hati rakyat. Tak ada akar rumput pun jadi mungkin inilah pepatah yang tepat untuk menggambarkan ulah para DPR kita saat ini. Gagal memperjuangkan keinginan dana aspirasi (Rp15 Milliar) dan gedung baru (lebih Rp1 Triliun), kini giliran Toilet dan tempat Parkir pun tak pelak menjadi bidikan DPR untuk bisa menggelontorkan dana milliaran rupiah. Sekedar untuk perbaikan tempat pembuangan hajat (toilet) saja DPR sampai menghabiskan dana Rp 2 Milliar sementara perbaikan lahan parkir senilai Rp 3 Milliar (Suara Merdeka, 5/1/12). ini belum ditambah dengan anggaran pengadaan mesin absensi finger Print (sidik jari) DPR senilai Rp 3.7 Milliar (Republika, 4/1/12), sebelumnya ada juga anggaran dana reses DPR senilai Rp 251 Milliar. DPR lebih menyanyangi dan memperjuangkan nasib toilet dan parkirannya daripada memperjuangkan nasib sekolah rusak, jalanan rusak, anak putus sekolah, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya.