Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/
Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui
keppres itu, Presiden SBY mengganti istilah
"China" dengan "Tionghoa". Pertimbangan
pencabutan tersebut, seperti dikutip dari situs
Sekretariat Kabinet, istilah "Tjina" sebagaimana
disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah "Tionghoa/Tiongkok" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

Dalam keppres yang ditandatangani pada 14
Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan
dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang,
kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada
dasarnya melanggar nilai atau prinsip
perlindungan hak asasi manusia. "Itu
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang- Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," demikian bunyi menimbang poin b pada keppres tersebut.

Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan
pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya
hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka
diperlukan sebutan yang tepat bagi negara
People’s Republic of China dengan sebutan
negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang keppres itu disebutkan bahwa, ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan
"China", tetapi frase "peranakan Tionghoa" bagi
orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi
warga negara, apabila kedudukan dan tempat
tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia
sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada
negara Republik Indonesia. Karena itu, melalui
Keppres No 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014
itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan
bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera
Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni
1967 tidak berlaku.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keppres Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan istilah orang dari atau komunitas "Tjina/China/Cina" diubah menjadi orang dan/atau komunitas "Tionghoa". Penyebutan "Republik Rakyat China" diubah menjadi "Republik Rakyat Tiongkok". "Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," demikian bunyi keppres yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu.

Dalam tata bahasa sehari-hari memang dijumpai
beberapa penyebutan yang semuanya dipakai
yaitu China, terutama dalam publikasi dalam
bahasa Inggris misalnya The South China Sea,
Republic of China (Taiwan), The People’s
Republic of China (China Komunis), Mainland of
China (daratan China/Negeri Leluhur). Nama
utusan di UN : CHINA. Namun ada mode dialog di
kalangan masyarakat terpelajar di Jakarta
dewasa ini sehari-hari digunakan istilah
“Chinese”. Masyarakat “Chinese” di Jakarta.
Masyarakat “Chinese” sedang merayakan Gong Xi Fat Choi. Cina/Tjina adalah ejaan yang resmi berlaku di Indonesia selama ini (sebelum adanya Keputusan tanggal 14 Maret 2014). Entah bagamana di kalangan masyarakat “Chinese” sebutan Cina/ Tjina memang dirasakan sebagai rasialistis, bernada kebencian, jijik, bahkan seperti ada rasa permusuhan terhadap mereka, sehingga sudah lama mereka mengahrapkan ada perubahan resmi tentang masalah ini.

Sebenarnya semua adalah dampak politik adanya negara “The People’s Republic of China” yang komunis. Mungkin kita perlu bertanya kepada para Sinolog atau para ahli tentang “Chinese”, bagaimana asal usul istilah Tionghoa. Karena kabarnya, sebenarnya sebutan Tionghoa adalah sebutan yang brsifat minoritas dinegara asalnya. Tionghoa sebenarnya berasal dari nama sebuah Gunung, Ting Goan dan orang-orang yang tinggal disekitarnya disebut orang Tinghoa. Bisa di check sebutan Tionghoa di negara asalnya malah tidak dikenal.

Berbicara mengenai sebutan China/Cina/
Tjina/Tionghoa/Tingkok sebenarnya sangat erat
dengan pendengaran orang-orang non-Chinese,
misalnya Indonesia, karena sebutan yang benar
sangat tergantung bagaimana sebutan tersebut
ditulis, dalam karakter atau huruf China. Menurut
ejaan lama huruf Latin, nama Pemimpin China
Komunis adalah Mao Tse Tung, pengucapan ini
ternyata keliru dan diralat menjadi Mao Ze Dong.
Ternyata apa yang kita tulis adalah sesuai
pendengaran kita ketika kita mendengan orag
Chinese mengucapkannya.

Oleh sebab itu dalam masalah sebutan China/
Cina/Tjina/Tinghoa dan Tingkok ada saran
sebagai berikut : pertama, perlu kita
mendengarkan dan menggunakan yang secara
resmi digunakan oleh Bangsa dan Negara China,
baik yang tertulis menurut ejaan mereka atau
dalam bahasa Internasional, khususnya Inggris.
Misalnya bagamana Kedutaan Negara China
menulis nama negaranya. Sebab selama ini yang
dikenal adalah The People’s Republic of China.
Republik Tionghoa tidak pernah ada. Republik
Rakyat Tiongkok memang ada digunakan oleh
siaran radio Beijing pada awal Revolusi China
Komunis.

Kedua, ikuti sebutan yang digunakan dalam
dokumen-dokumen yang berlaku secara
internasional, misalnya diatas peta dan buku-
buku yang ada di perpustakaan internasional,
misalnya di PBB. Laut Tionghoa Selatan tidak
ada, yang ada adalah South China Sea. Jangan-
jangan sebutan Tionghoa atau Tiongkok adalah
sebutan yang hanya digunakan sekelompok kecil
orang Chinese, sebutan Tionghoa tidak akan
dijumpai di Singapore, Malaysia atau Hongkong.
Dengan populernya bahasa Inggris,

maka sebutan Chinese People, Chinese Society atau Chinese untuk menyebut seseorang lebih biasa dilakukan dalam dialog sehari-hari. Sebutan Tionghoa hanya dikenal dikalangan kecil masyarakat di Indonesia. Menurut Sinolog Tinghoa berasal dari sebutan kelompok masyarakat yang tinggal disekitar Gunung Tiong Goan di daratan China (China mainland). Tidak mengherankan ada sindiran politik jangan-
jangan keputusan ini ada hubungannya dengan
Pemilu, memperebutkan potensi kelompok
Chinese. Konon ada isu penetapan Hanura
mengangkat Harry Tanoesoedibyo sebagai
Cawapres telah disambut hangat di kalangan
Chinese People. Lalu keluarlah Keppres Tionghoa
apakah untuk menandingi atau tidak.
Wallahua’alam bisawab .

JAKARTA -- Wakil Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung
Keputusan Presiden (Keppres) yang mengganti
kata Cina menjadi Tiongkok. Menurut wagub
yang akrab disapa Ahok tersebut, selama ini
penggunaan kata Cina memang sering
dikonotasikan negatif untuk mengejek ras
tertentu.

"Saya kira tepatlah SBY mengeluarkan keputusan
itu sebelum turun dari jabatan," kata lelaki
keturunan Tionghoa tersebut saat ditemui di
Jakarta, Kamis (20/3).
Menurut Ahok, penggunaan kata Cina berasal
dari ejekan yang digunakan orang Jepang kepada bangsa Cina. Kata itu kemudian ditularkan oleh Jepang pada orang Indonesia saat menjajah dulu.

"Kemudian kata itu dipakai pada masa orde baru
sehingga menimbulkan diskriminasi bertahun-
tahun," ujar Ahok.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono telah mengeluarkan Keppres No.
12/2014 tentang penggantian istilah Cina
menjadi Tionghoa atau Tiongkok. Melalui Kepres
tersebut, SBY mencabut Surat Edaran Presidium
Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967
yang menggunakan istilah Tjina sebagai
pengganti Tionghoa atau Tiongkok.
Tujuan Keppres tersebut untuk menghindari
dampak psikososial-diskriminatif dalam
hubungan sosial warga Indonesia keturunan
Tionghoa di Indonesia.

gimana gan.. mulai sekarang jangan sebut orang cina tapi orang tiongkok atau tionghoa