Reporter : Randy Ferdi Firdaus | Senin, 14 April 2014 09:55

Merdeka.com - Sejumlah nama sudah beredar dan digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres Juli nanti. Salah satunya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla .

Namun wacana duet Jokowi - JK dinilai sulit terjadi. Sebab, JK dinilai punya historis yang buruk dengan PDIP sebagai pengusung Jokowi .

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargen menilai, sebaiknya PDIP tidak memasangkan Jokowi dan JK sebagai capres-cawapres. Ada beberapa hal yang menguatkan usulannya ini.

"Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang harus dipasangkan dengan Jokowi ," kata Boni dalam pesan singkat, Senin (14/4).

Pertama, Boni menjelaskan, JK pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Menurut dia, ketika JK menjabat wakil presiden, PDIP babak belur digebuk.

"Dibongkar semua dan sasarannya kader PDIP ," tutur Boni.

Topik pilihan: Quick Count Pemilu 2014 | Koalisi Pilpres 2014

Apalagi, dia menambahkan, saat JK menjadi wapres, posisi PDIP adalah oposisi. Sehingga ia menilai motivasi JK ingin menjadi cawapres Jokowi dicurigai untuk mencari kekuasaan.

Berikutnya, Boni menyebut, bahwa perusahaan yang bernaung di Kalla Grup, itu membesar ketika JK menjabat wapres dan ketua umum Partai Golkar . Boni khawatir ketika nanti JK jadi wapres bisa lebih dominan dari presidennya.

"Ini (dikhawatirkan) bisa jadi lebih dominan dari presiden," kata Boni.

Terakhir, Boni menegaskan bahwa JK masih resmi sebagai petinggi Partai Golkar . Karenanya, ia curiga dengan JK ingin jadi cawapres bisa menjadi pintu masuk Golkar ke dalam kekuasaan.

"Saya kira Golkar perlu belajar jadi oposisi," sebut dia.

Selain itu, lanjut Boni, kalau PDIP mempertimbangkan karakter Jokowi yang benar-benar tulus yang berorientasi kerja, maka JK tidak pantas dijadikan cawapres Jokowi .