Ketua PBNU Tolak Koalisi Partai Berbasis Islam
Senin, 14 April 2014 06:36 WIB



Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, menjadi pembicara pada Konferensi Sufi Dunia di Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2011).


Tribunnews.com, Jakarta - Wacana pembentukan poros baru partai politik berbasis Islam seperti poros tengah pada tahun 1999 ditentang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Ia beralasan, hal itu dapat menimbulkan dikotomi.
"Kita tidak ingin ada dikotomi koalisi partai Islam dan non-Islam, karena kesannya menjadi primordial," kata Said Aqil di Jakarta, Sabtu (12/4/2014) kemarin.

Menurut kiai lulusan Universitas Ummul Qura Mekkah itu, hubungan antara agama dan negara sudah selesai di Indonesia. Sehingga menurut dia, tidak relevan lagi dikotomi antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis.
"Di Indonesia, persoalan mendasar kenegaraan tersebut sudah selesai, tinggal bagaimana menyejahterakan rakyat," katanya.

Hal itu, lanjut dia, berbeda dengan di Timur Tengah, di mana hubungan antara agama dan negara belum menemukan titik temu sehingga sering sekali terjadi konflik antaragama dan negara.

"Yang penting kepentingan bangsa didahulukan, karena kalau negara maju, umat Islam sebagai mayoritas juga akan maju,"tambah Said Aqil.
Ditanya apakah PBNU akan mengusulkan calon presiden atau wapres kepada partai politik, ia menegaskan PBNU tidak ikut dalam politik praktis.
"Itu urusan PKB, tetapi tentu dengan tidak meninggalkan PBNU, tetap menjaga komunikasi dan tukar pendapat," katanya.

Said Aqil mengatakan NU memiliki agenda yang lebih besar dari partai politik karena urusan NU bukan soal kekuasaan, melainkan soal kebangsaan.

Di bawah komando Amien Rais, partai-partai Islam berkoalisi dan membentuk poros tengah pada 1999 dan berhasil mendudukkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden, mengalahkan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan yang dilakukan di MPR.