indoPeroNews.com – Pemilu Legislatif, 9 April 2014 baru saja digelar. Dari hasil quick count (hitung cepat) yang digelar sejumlah lembaga survey dan ditayangkan sejumlah televisi, setidaknya untuk sementara ada tiga besar partai yang akan keluar sebagai pemenang; PDI Perjuangan, dengan raihan sekitar 19%, Golkar sekitar 15%, dan Gerindra sekitar 12%. Sehingga hampir dapat dipastikan, akan ada minimal 3 orang capres (calon presiden), sesuai yang diusung oleh ketiga partai tersebut, yakni, Jokowi (PDIP), Aburizal Bakrie (Golkar), dan Prabowo Subianto (Gerindra).

Di antara 3 capres tersebut, nama Prabowo Subianto, lewat sejumlah pemberitaan sering disebut sebagai capres yang tidak disukai AS (Amerika Serikat). Sebaliknya, Jokowi, capres yang diusung PDI Perjuangan, dikatakan telah “direstui” AS. Memang sulit untuk secara faktual dibuktikan kebenarannya. Tetapi yang pasti, beberapa informasi dan berita terkait “sepak terjang” Jokowi termasuk kemunculannya menjadi gubernur hingga pencalonannya sebagai capres, ramai 'berseliweran' di sosial media. Kemunculan sebagai capres PDIP, diisukan sebagai bagian dari grand skenario global. Terutama menyangkut beberapa kepentingan bisnis dan ekonomi AS beserta sekutunya di Indonesia terkait penguasaan sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, dalam sebuah wawancara dengan "Islam Time" (17/3), yang kami kutip dari situs TheGlobal-Review.com mengatakan, “kaitan Jokowi dengan Amerika, sebenarnya bisa dilacak ketika Maya Sutoro, adik tiri Obama, berkunjung ke Indonesia. Meski resminya Maya datang ke Indonesia untuk wisata dan nostalgia, namun beberapa informasi yang saya dengar, sebenarnya Maya telah menjalin kontak dengan beberapa tokoh penting Indonesia. Dan dengan Jokowi, meski tidak tatap muka, kabarnya sempat kontak via telpon dengan Gubernur DKI Jakarta ini,” katanya.

Artinya, tambah Hendrajit lagi, "ada indikasi kuat bahwa Jokowi memang didukung beberapa kalangan strategis di Amerika baik melalui konglomerat-konglomerat Cina yang punya kedekatan dengan Amerika, maupun beberapa mantan jenderal angkatan darat dari AKABRI 1970. Yang salah satu tokoh sentralnya adalah Luhut Panjaitan," urainya.

Tentu saja ini sangat berbeda dengan apa yang dicitrakan AS kepada Prabowo Subianto. Sehingga ada kesan negara Paman Sam itu sangat menentang Prabowo. Seorang praktisi komunikasi, yang pernah belajar di Kyushu Women University Jepang, Cut Meutia, seperti kami kutip dari account Facebook miliknya mengatakan, “New York Times tanggal 26 Maret 2014 memberitakan, bahwa Amerika Serikat tidak memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, karena Prabowo dianggap akan mengancam kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Dimana Amerika Serikat memiliki banyak perusahaan besar seperti Freeport yang merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia.”

Dia menjelaskan, nampaknya pemberitaan soal sikap Amerika Serikat tidak merestui Prabowo sebagai capres membuktikan campur tangan pihak Amerika Serikat sangat kuat terhadap hasil Pilpres 2014. Sikap Prabowo yang keras dan terus menggelorakan nasionalisme itu menjadi alasan Amerika Serikat tidak merestui Prabowo sebagai capres. Karena jelas akan bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.”

“Mungkin A.S takut kepada Prabowo yang karakternya tidak berkompromi itu, dan mungkin berpikir Prabowo akan berubah seperti Hugo Chavez yang menggelorakan anti AS di Amerika Latin dan kemudian melakukan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan minyak di negara itu,” tegas Meutia sebagaimana dikutip.

Sementara M. Arief Pranoto, menanggapi pernyataan Meutia dalam account yang sama mengatakan, “Dari aspek (substansi) geopolitik, semua intervensi asing di negeri manapun, muaranya ialah penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumberdaya alam (SDA) yang meliputi emas, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Itulah skema (tujuan) kolonialisme dimana pun sampai kapanpun. Kenapa demikian, karena kuncinya ialah ajaran Frederich Ratzel yang melegitimasi hukum ekspansi jika ruang hidup suatu negara sudah tidak mampu memenuhi keperluan, ruang tersebut dapat diperluas dengan mengubah "batas-batas negara" baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang,” terang Arief.

Nah, jatuh bangunnya (kepemimpinan) di Indonesia, lanjut Arief, tak lepas dari implementasi teori Ratzel. Tak bisa tidak. Maka dukungan mereka (asing) terhadap sosok tertentu jangan dianggap ia hebat, go internasional, diterima publik global, dan lain-lain, tetapi harus dibaca secara cerdas bahwa sosok tersebut sengaja digebyarkan oleh media (pencitraan) lalu populer, namun kelak bila 'terpilih' justru akan mudah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing yang ingin mencengkram SDA republik ini.

Menurut peneliti Global Future Institute ini, ingat pernyataan Charlie Illingworth, penulis Amerika: “Presiden AS Richard Nixon (1969-1974) menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Indonesia, ibarat sebuah real estate terbesar di dunia, tak boleh jatuh ke tangan Uni Sovyet atau China”, tegasnya. Sehingga dia mengatakan, “Silahkan saudara-saudara memilih siapa?,” pungkasnya. Ksr