Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) baru 1,5 tahun memimpin Jakarta sekarang maju dicalonkan sebagai capres PDI Perjuangan ( PDIP ). Soal pencapresan itu banyak yang mendukung, banyak pula mengkritik pencalonannya, termasuk warga Betawi.

Jokowi, kini dinilai telah melupakan warga Betawi yang menjadi penduduk asli Kota Jakarta. Hal tersebut disampaikan warga Betawi, beserta tokoh dan ulamanya yang tidak bisa lagi mengadu kepada gubernur mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Ketua Garda Muda Forum Betawi Rembug (FBR) Fajri Husein mengatakan warga Betawi yang dulunya pernah mendukung Jokowi sebagai gubernur merasa sangat kecewa dengan pencalonannya sebagai calon presiden (capres). Lebih kecewa lagi, melihat Jokowi menyatakan bersedia menjadi calon presiden (capres).

"Sekarang mana yang dukung Jokowi dulu? Sekarang mana yang muji-muji Jokowi dulu? Pada nyesel semuanya kan milih dia. Karena ternyata benar kata orang-orang yang nggak setuju dulu, kalau dia selalu loncat-loncat, nggak pernah menyelesaikan tugasnya," ujarnya dalam acara 'Silahturahmi Tokoh dan Ulama Betawi' di Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Senin (7/4).

Sekjen Forkabi Syarif Hidayatullah mengimbuhkan, pada masa kepemimpinan Jokowi warga Betawi tidak leluasa lagi datang mengadu kepada gubernur. Sebab Jokowi terlalu sibuk dengan blusukan, ditambah lagi sekarang sibuk menjadi juru kampanye (jurkam) PDI Perjuangan ( PDIP ).

"Kalau dulu, kami bisa mengadu apa saja kepada gubernur. Seperti anak mengadu kepada bapaknya. Sekarang, kami tidak bisa mengadu lagi kepada gubernur. Begitu juga dulu, Bamus Betawi bisa mengadu kepada gubernur, sekarang tidak bisa lagi," katanya.

Kondisi Jakarta tidak stabil karena sering ditinggal gubernurnya untuk melakukan kampanye. Jokowi sepertinya lupa dengan tugasnya untuk membenahi Jakarta menjadi lebih baik. Kekosongan kekuasaan seperti itu harus segera diselesaikan agar tidak terlalu sering terjadi.

"Kekosongan kekuasaan ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai pembangunan Jakarta terhambat hanya gara-gara gubernurnya keseringan pergi ke daerah untuk kampanye. Ini baru kampanye pileg. Bagaimana kalau kampanye pilpres? Bisa tambah parah kondisi Jakarta," tegas Syarif.

[mtf]