SBY-Prabowo Serang Jokowi Jelang Pencoblosan
SELASA, 08 APRIL 2014 | 09:26 WIB



TEMPO.CO, Jakarta - Serangan terhadap lawan politik mencapai puncaknya menjelang pemilihan umum legislatif, yang bakal digelar 9 April 2014. Kali ini, serangan datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi.

Yudhoyono angkat bicara soal pencalonan Joko Widodo sebagai presiden seperti yang dimuat di dalam situs YouTube yang berjudul Isu Terkini: “Tanggapan Presiden SBY tentang Para Capres” dan dilansir situs Sekretariat Kabinet, Sabtu, 5 April 2014. Yudhoyono mengaku mendengar keraguan rakyat soal kesiapan Jokowi memimpin, termasuk kemungkinan Gubernur DKI Jakarta ini didikte oleh pihak lain. (Baca: Bernostalgia, SBY Santap Soto Terenak Se-ASEAN).

“Tak keliru rakyat punya harapan seperti itu,” katanya. Menurut dia, menjadi tantangan bagi Jokowi atau calon presiden lain supaya tak didikte siapa pun. SBY mengklaim tak pernah bisa didikte pihak mana pun. Dia meminta rakyat tak buru-buru menganggap Jokowi tak mampu menjadi presiden. Jokowi, kata dia, bisa menyampaikan pikiran dan kebijakannya untuk mengatasi permasalahan bangsa yang begitu kompleks.

Dalam video yang sama, Yudhoyono menanggapi soal perjanjian Batutulis antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo. Salah satu isi perjanjian itu adalah PDIP akan mencalonkan Prabowo dalam pemilihan presiden 2014. Menurut Yudhoyono, lebih baik Megawati yang memberi penjelasan. (Baca: Kampanye SBY di Sidoarjo Disusupi Selebaran Gelap).

Direktur Indobarometer, Mohammad Qodari, menilai Yudhoyono sebenarnya sedang melancarkan serangan secara halus terhadap Jokowi. Menurut dia, pernyataan SBY merupakan isyarat bahwa visi dan misi Jokowi sebagai calon presiden belum jelas. (Baca: Sebelas Janji SBY Jika Demokrat Menang Pemilu dan Ibas Mengklaim Kemajuan Pacitan Bentuk Perhatian SBY).

Qodari menambahkan, serangan dari Prabowo lebih jelas ketika menyebut para pemimpin di Jakarta suka bersandiwara dan menipu. “Harusnya mereka menerima Piala Citra (anugerah tertinggi dalam dunia film Indonesia),” kata Prabowo saat menerima dukungan Forum Rembug Jawa Barat, Sabtu lalu. (Baca: Pamor Prabowo dan Wiranto Terdongkrak Iklan).

Ihwal pernyataan Prabowo, Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Anwar Ende tak mau menjelaskan siapa pemimpin di Jakarta yang dimaksud. Menurut dia, Prabowo hanya meminta pemimpin bersikap jujur. “Kalau katakan A ya A, janji harus ditepati,” katanya. (Baca: Prabowo: Indonesia Mau Dijadikan Negara Maling dan Kata Amerika Soal Pencalonan Prabowo).

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Darwin Zahedy Saleh, membantah anggapan bahwa Yudhoyono menyerang Jokowi. “SBY hanya ingin masyarakat lebih kritis terhadap calon presiden,” katanya. Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan pernyataan Presiden itu. “Pemilih sudah rasional dan bisa memilah informasi,” katanya.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...ng-Pencoblosan



PDIP Ogah Tanggapi Serius Sindiran Prabowo
3 days ago

Jakarta, PEMILU.com - Partai Demokrasi Indonesia enggan menanggapi serius serangan politik yang gecar dilancarkan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto kepada Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.
"Jadi, kami tidak menanggapi secara khusus," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Hasto Kristianto, di Jakarta, Jumat (4/4).

Bagi PDIP, kata Hasto, yang terpenting adalah kerja mesin politik berjalan optimal. Disamping itu, negeri ini memerlukan pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang mampu merangkul berbagai macam perbedaan, dan pemimpin yang tidak emosional.

"(Kritikan) itu sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Kami tetap fokus saja ke rakyat. Dalam Pemilu ini, hukum yang tertinggi adalah bergerak satu arah, menyapa rakyat, bukan menanggapi berbagai bentuk kampanye negatif," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah elit Gerindra mengkritik PDIP, baik ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri maupun Jokowi sebagai capres yang diusung dalam Pemilu Presiden (Pilpres), 9 Juli mendatang. Sindiran yang disampaikan di beberapa kesempatan tersebut seperti melanggar Perjanjian Batu Tulis yang dibuat 2009 silam, khususnya poin ketujuh. Kemudian, Gubernur DKI itu disebut calon RI-1 boneka, dan tak amanah memimpin Ibukota Negara selama lima tahun.
http://www.pemilu.com/berita/2014/04...diran-prabowo/

Prabowo Didukung 80 Jenderal, Jokowi Didukung 22 Jenderal
29 Maret 2014 | 07:00

NEFOSNEWS, Jakarta - Setelah 22 jenderal (purn) mendukung Capres Jokowi, kini giliran 80 jenderal (purn) mendukung Prabowo. Benarkah dukungan purnawirawan terbelah?

Prabowo mengaku terharu karena ada 80 jenderal (purn), 300 purnawirawan menengah dan 400 prajurit yang mendeklarasikan mendukung dirinya maju sebagai capres. Total ada 780 purnawirawan yang mendukung Prabowo.

“Saya terharu, siang hari ini karena saya tidak menduga pernyataan deklarasi seperti ini. Terimakasih, kalian sebagai kawan sejati muncul saat-saat kritis,” ujar Prabowo di hadapan ratusan purnawirawan di Ruang Birawa, Bidakara, Kamis (27/3/2014).

Prabowo mengaku terkejut karena begitu banyak purnawirawan yang muncul, bahkan ada senior-seniornya yang dulu mengajarinya dan membentuk dirinya.

”Kita dulu masuk tentara dengan idealisme, rasa cinta Tanah Air, penuh percaya diri sebagai bangsa yang berhasil mengusir penjajah,” kata Prabowo.

Letjen (Purn) Suryo Prabowo merupakan salah satu penggagas acara ini. ”Kami tidak ingin mengklaim semua purnawirawan. Namun, ini sikap kami yang ada di sini,” ujar Suryo.

Tentang dukungan ini, Suryo menegaskan, tak ada paksaan atau permintaan khusus dari Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Tapi akibat terdorong oleh kondisi bangsa yang kini tercabik-cabik, sebagaimana isi deklarasi yang dibacakan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah.

”Kita perlu pemimpin yang visioner, tegas, berani, berwibawa dan punya wawasan luas, serta berjiwa kebangsaan. Prabowo memenuhi kriteria pemimpin yang hebat, bukan sekadar baik,” kata Yunus, yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu.

Para purnawirawan yang tampil ke panggung mendeklarasikan dukungan, antara lain Mayjen (Purn) Bimo Prakoso, Letjen Marinir (Purn) Suharto, Laksdya (Purn) Moekhlas Sidik, Marsda (Purn) Eko Edi Santoso, Marsma (Purn) Istowo, Irjen Pol (Purn) Tommy Jacobus, dan Irjen Pol (Purn) Indradi Thanos.

Yunus Yosfiah adalah purnawirawan yang juga hadir dalam apresiasi pencapresan Jokowi pada 14 Maret 2014 lalu. Sebelum 80 purnawirawan mendeklarasikan dukungan mereka kepada Prabowo sebagai capres Gerindra, kelompok jenderal (purn) lain, yang dipimpin Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Pandjaitan, telah mendeklarasikan apresiasi mereka atas pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan.

“Saya dan teman-teman purnawirawan yang lain mengapresiasi langkah yang diambil Bu Mega. Ini merupakan langkah yang sangat baik untuk kemajuan bangsa,” ujar Luhut, di Wisma Bakrie 2, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/3/2014).

Luhut bersama 21 purnawirawan jenderal yang lain sengaja berkumpul memberi apresiasi bagi pencapresan Jokowi. Menurut Luhut, masih ada beberapa purnawira jenderal lain yang akan mendukung Jokowi. “Teman-teman yang lain beberapa akan setuju dengan kami,” jelasnya.

Menurut Luhut, sosok Jokowi merupakan kerinduan rakyat atas pemimpin yang jujur dan mampu membawa negeri ini menjadi lebih maju.

Bersama Luhut, purnawira jenderal yang mengapresiasi pencapresan Jokowi adalah Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar, Jenderal TNI (Purn) Subagio HS, atau Irjen Pol (purn) Bibit Samad Rianto.

Apakah dengan demikian para jenderal purnawira itu terbelah dua? Menanggapi hal ini, Yunus Yosfiah menilai, wajar dan sah-sah saja bila para purnawira jenderal berpolitik dan mendukung capres siapa saja.

"Enggak ada dualisme. Demokrasi kan berbeda-beda. Itu rahasia konstituen masing-masing. Sah-sah saja tergantung rakyatnya milih siapa. Itu tergantung rakyat," ujar Yunus.

Tentang hal ini, Ari Dwipayana, peneliti politik Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, terbelahnya dukungan para purnawira itu adalah hal biasa “Mereka sudah menjadi warga negara biasa dan memiliki hak pilih,” kata Ari Dwipayana di Jakarta, pada Kamis (27/3/2014).

Ari mengakui dukungan para jenderal purnawira bisa mempengaruhi keputusan pemilih untuk memilih capres tertentu. Namun Ari mengimbau, para purnawira jangan mengajak anggota aktif TNI untuk mendukung salah satu capres.

Imbauan Ari itu diamini Pangdam Jaya Mayjen TNI E Hudawi Lubis yang menegaskan bahwa dua mantan jenderal TNI yang menjadi capres, baik Prabowo maupun Wiranto, sudah berkomitmen tidak akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi jajarannya.

"Pak Wiranto maupun Pak Prabowo dan sejumlah petinggi TNI lainnya sudah berkomitmen tidak akan menggunakan pengaruhnya untuk mengerahkan anggota TNI, walaupun memang secara hubungan emosional pasti ada, namun kami yakin itu bisa dipisahkan," kata Pangdam Jaya Mayjen TNI E Hudawi Lubis, pada Jumat (28/3/2014).

Salah satu kekuatan dukungan yang masih berperan dalam Pemilu Presiden adalah kalangan purnawirawan TNI dan Polri. Ada yang mendukung Jokowi dan ada yang mendukung Prabowo.

Sutiyoso, capres PKPI juga menyatakan dia didukung lebih banyak purnawirawan dibanding Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim, dalam waktu dekat akan ada 500 perwakilan purnawirawan TNI/Polri yang akan memberikan dukungan untuknya.

Golkar juga tak mau kalah. "Golkar juga memiliki jenderal di daerah, tapi kita tidak ekspose," ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Luhut Pandjaitan, di Malang, Kamis (27/3/2014).

Luhut mengaku tidak masalah jika para pensiunan jenderal merapat ke berbagai partai. "Mau merapat ke PPP, PKB, silakan itu hak konstitusional warga negara," ujarnya.

Jangan-jangan sebentar lagi akan ada lagi endorsemen purnawirawan Jenderal kepada capres dan/atau cawapres lain. Bisa jadi
http://nefosnews.com/post/berita-ana...ng-22-jenderal

--------------------------

Kok nggak ada yang nyadar, kalau Prabowo jadi Presiden lagi, maka NKRI telah 50 tahun lamanya dipimpin jenderal pensiunan dengan gaya militer. Mulai Soeharto selama 32 tahun. lalu SBY selama 10 tahun. Dan harus ditambah 10 tahun lagi untuk dipimpin Prabowo? Kagak lah yauuu ...