Merdeka.com - Freeport kembali berulah. Dari catatan Kementerian BUMN, perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu menunggak kewajiban membayar dividen pada negara, dua tahun terakhir.

Tentu saja ini berdampak pada penerimaan negara yang masuk dari kantong perusahaan BUMN. Capaian deviden perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2013 hanya sekitar Rp 142 triliun. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 150 triliun. Seharusnya Freeport memberikan deviden sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun.

Namun, sudah dua tahun terakhir perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini berhenti memberikan deviden. "Rata-rata Rp 1,5 Triliun. Tapi Dua tahun lalu sudah berhenti," Wakil Menteri BUMN Muhammad Yasin di kantor Pelni pekan lalu.

Mendengar kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berjanji bakal menginstruksikan anak buahnya menagih kewajiban itu pada Freeport.

"Itu sudah kewajiban Freeport, kalau dividen kita tidak dibagikan wajib kita minta," katanya.

Namun Hatta masih membela Freeport. Hatta tidak serta merta menuding Freeport sengaja mencari masalah dengan pemerintah. Dugaan Hatta, belum disetorkannya dividen ini hanya karena masalah administrasi. Soalnya tambang terbesar di Tanah Air itu produksinya relatif berjalan normal. "Kok saya tidak yakin untuk perusahaan sekelas Freeport disengaja, mungkin soal administratif," cetusnya.

Freeport Indonesia membela diri. Segudang alasan dipaparkan untuk menangkal anggapan bahwa Freeport sengaja tidak menjalankan kewajiban memberi setoran (dividen) pada negara.

sumur freeport

====

Prabowo: Freeport Investasi Besar Untuk Indonesia

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subiakto menolak anggapan bahwa PT Freeport hanya memberikan 1% saja dari keuntungannya bagi rakyat Indonesia. "Freeport telah bersama Indonesia selama 30 tahun. Satu persen dana yang dikucurkan itu hanya untuk dana CSR saja belum untuk yang lain," jelasnya di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin, (15/7).

Menurutnya masih banyak lagi dana-dana lain yang diberikan kepada pihak Indonesia. Misalnya sumbangan langsung kepada rakyat setempat yang tidak banyak diketahui oleh banyak pihak. "Sumbangan langsung kepada rakyat setempat, bayar royalty pajak, mereka berinvestasi besar untuk Indonesia,"tambahnya.

"Kita seharusnya berpikir rasional untuk kepentingan nasional Indonesia bahwa kita meneruskan Freeport untuk kepentingan suku-suku disekitar lingkunganya,"pungkasnya.

sumur bowo

gmana nih Prabowo kalo jadi presiden berani gak nyuruh Hercules cs malakin Freeport supaya mau bayar deviden?





5 Bulan gaji TIDAK dibayar, Ribuan Karyawan Prabowo Subianto Mogok Kerja !!!!


Pedagang Asongan Saat Kampanye Prabowo Gerindra Belum Dibayar