Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata) melakukan unjuk rasa di Bundaran HI. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan korupsi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 triliun.

Koordinator Permata, Rian Sugianto kepada wartawan mengatakan, Busway yang didatangkan dari Cina dengan menggunakan APBD tidak berkualitas yang dalam beberapa bulan setelah dibeli busway itu berkarat.

"Untuk itu saya meminta KPK dan DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan memeriksa Jokowi atas penyerapan anggaran teesebut selama Jokowi menjadi Gubernur DKI," kata Rian, Selasa (1/4/2014).

Rian menuturkan, Jokowi yang saat ini memiliki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas kerugian APBD tersebut. Menurutnya, bus yang didatangkan dari Cina itu jumlahnya cukup banyak yakni 1.000 unit untuk Transjakarta dan 3.000 unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

"Selain itu Jokowi juga di duga menerima sumbangan armada bus. Dari perusahaan advertising (periklanan) untuk dijadikan sarana beriklan agar tidak kena pajak," tuturnya.

Permata, kata Rian menduga keputusan yang dihasilkan Jokowi banyak merugikan APBD. Menurutnya, diduga Jokowi telah memperkaya pihak tertentu.

"Oleh karena itu, KPK harus bisa mengusut tuntas pengadaan bus Transjakarta yang merugikan APBD Rp 1,5 triliun dan mendesak untuk memeriksa Jokowi pada sejumlah kebijakannya yang terindikasi menyalahgunakan wewenang," tandasnya.

http://www.tribunnews.com/metropolit...d-rp-1-triliun