Sindonews.com - Tidak jauh dengan permasalahan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) juga dinilai sebagai program yang terburu-buru. Akibatnya, kedua program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama itu gagal.

"Itukan proyek yang terburu-buru. Jadi KJS dan KJP sama. Sama saja ini kan target yang terburu-buru," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).

Menurut dia, kedua program unggulan itu hanya ingin memberikan angin segar kepada masyarakat Jakarta dengan janji kampanye pada Pilkada 2012. Hal itu agar kelihatan, janji kampanyenya ditepati.

Menurutnya, proyek unggulan Jokowi-Ahok itu tidak akah gagal jika keduanya mematangkan program tersebut. Dia menuturkan, anggaran program itu merupakan sisa dari anggaran Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2012.

"Karena sistemnya tidak dibangun dengan baik. Dia (Jokowi) berpikir kalau ada kekurangan pada program itu bisa ditambah, dan diperbaiki sambil jalan. Buktinya sekarang bagaimana?" tanyanya.

sumur

KJP gagal akibat tak 'dipelototi' Jokowi-Ahok

Sindonews.com - Kegagalam program unggulan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama akibat pengawasan yang lemah. Karena, Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan proyek yang bisa disalahgunakan oleh pihak terkait.

"KJP itu kan proyek. Kalau proyek yah harus diawasi, harus dipelototi, yang dipelototi saja masih kecolongan. Apalagi yang enggak dipelototi?" kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).

Dia menilai, KJP merupakan proyak yang digagas Jokowi secara buru-buru.Maka itu, kata dia, proyek tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.

"Ini kan proyek terburu-buru untuk menepati janji kampanyenya. Tapi mana, enggak berhasil kan? Sistem yang dibangun untuk proyek ini tidak baik," pungkasnya.

Dia juga menuturkan, riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) akibat adanya kebocoran. Itu juga akibat pengawasan yang lemah dari Jokowi-Ahok.

"Ini kebocoran masalah finansial. Karena proyek itu merupakan anggaran sisa dari gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo)," tambahnya.

Sebelumnya, ICW menemukan 19,4 persen KJP tidak tepat sasaran. Pasalnya, 450 ribu penerima KJP tahun 2013 sekira 19,4 persen atau 78.5570 siswa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 27 tahun 2013 tentang Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

sumur

Pemegang KJS ditolak berobat di RSUD Tarakan

Sindonews.com - Perlakuan diskriminatif masih dirasakan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan seorang pasien ditolak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat dengan alasan kamar kelas tiga penuh.

Pantauan di rumah sakit, kondisi ruangan IGD RSUD Tarakan sendiri memang sudah penuh. Di ruangan IGD dengan penyakit ringan terlihat puluhan pasien yang sedang menunggu ruang rawat inap.

Sedangkan, ruangan yang penyakitnya memerlukan perhatian intensif sudah penuh. Terlihat beberapa keluarga yang menunggu pasien di IGD tertidur di halaman Taman RSUD Tarakan. Para pasien menunggu sampai ruang rawat inap kelas tiga kosong.

Siti Sophia pemegang KJS yang menderita penyakit komplikasi gula dan asma, ditolak di RSUD Tarakan. Penolakan ini dikarenakan ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sudah penuh dan diminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit lain.

Nenek berusia 74 tahun itu datang bersama keluarganya menggunakan mobil Suzuki Carry warna biru. Dia tampak tak berdaya, didampingi salah seorang anaknya. Dia mencoba untuk mendaftar untuk masuk ke ruang IGD RSUD Tarakan, namun pihak rumah sakit mengatakan bahwa kamar penuh.

Tak percaya dengan kondisi itu, seorang anak Siti, Saefullah (38) berusaha mengecek kebenaran dari ruangan IGD tersebut. Terlihat, kondisi kesehatan Siti sendiri amat memprihatinkan. Dia tidak bisa berbicara dan nafasnya pun agak tersendak-sendak.

"Saya datang dan baru minta kasur untuk pasien agar segera ditangani, pihak Rumah Sakit Tarakan sudah bilang penuh. Padahal saya juga belum mengajukann permintaan dengan menggunakan KJS. Seharusnya, pelayanan terhadap masyarakat diutamakan terlebih dahulu, malah bilang didalem penuh," kata Saefullah di RSUD Tarakan, Kamis (7/11/2013).

Dia menjelaskan bahwa ibunya mendapatkan rujukan dari Puskesmas. Saat ini Siti tinggal di Keutaman dalam, Krukut Lio, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat dan memiliki Kartu Jakarta Sehat.

"Jangan karena kami menggunakan KJS dan gratis tidak dilayani. Saya memang tidak mampu, tapi saya akan berusaha membayar biaya rumah sakit asal ada penanganan," katanya.

Saefullah menambahkan seharusnya pihak rumah sakit tidak membiarkannya dan melempar ke rumah sakit lain. Pasalnya, selama ini sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bahwa setiap warga Jakarta akan ditangani oleh Rumah Sakit ketika berobat.

"Saya sebenernya maunya ditangani dulu dan dilihat kondisi ibu saya, ini malah disuruh dirujuk ke Rumah Sakit Sumber Waras," kata Saefullah yang segera membawa ibunya ke RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

sumur