ADA saja topik atau isu-isu menarik yang selalu berhembus di Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta. Mulai dari perselingkuhan, hedon, menonton video porno, korupsi, dan skandal-skandal lainnya yang mungkin belum terekspos ke ruang publik. Kalau berbicara masalah korupsi, itu memang bukanlah topik yang asing lagi, karena pemberitaan korupsi merupakan sudah menjadi sajian rutin dan muak disantap masyarakat.

Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dan pro-kontra di parlemen mengenai rencana tersebut, tiba-tiba hadir lagi ke ruang publik satu topik yang tidak kalah hangat dari topik lainnya, yaitu rok mini di DPR RI. Topik ini berhembus kencang dan tersebar di tengah masyarakat setelah beberapa saat pernyataan dari Ketua DPR RI yang berencana membuat peraturan baru, yaitu melarang memakai rok mini di lingkungan gedung wakil rakyat tersebut.

Tentu bukan tanpa alasan mengapa Ketua DPR mewacanakan larangan memakai rok mini di lingkungan gedung milik rakyat tersebut. Menurut berita yang dirilis oleh kompas.com, tujuan pelarangan memakai rok mini supaya tidak ada lagi sampah kondom yang ditemukan di sekitar lembaga yang dia pimpin tersebut, seperti yang terjadi di masa lalu.

Memperbaiki citra
Ketua DPR juga berharap perlunya tata tertib pelarangan staf dan anggota DPR menggunakan pakaian seksi dan rok mini di lingkungan kerjanya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki citra anggota DPR di mata publik, yang selama ini dikenal hedon, sehingga terjerat korupsi. Menurutnya, wacana ini juga berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormantan DPR, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh kesekretariatan DPR.

Pernyataan yang dianggap kontroversial tersebut lantas mendapat respon dan reaksi cepat dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan politisi perempuan, karena sebagian dari mereka merasa dirugikan dengan wacana tersebut. Namun ada juga sebagian politisi menyambut dengan baik wacana tersebut.

Mereka yang menyambut baik tentu punya alasan sendiri. Mereka berpendapat, sebagai institusi pemerintah, dan sebagai lembaga rakyat, dan sebagai wadah untuk menanpung aspirasi rakyat tentu harus mempunyai citra yang baik di mata rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh politisi dari Fraksi Partai Demokrat, Inggrid Kasil.

Politisi dan juga seorang selebritis itu berpendapat yang bahwa sudah sepatutnya anggota DPR untuk berpakaian santun dan menjaga etika. Lebih lanjut dia juga berharap supaya masyarakat tidak perlu reaktif dengan aturan di lingkungan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta itu (kapanlagi.com).

Angkat bicara
Mereka yang tidak setuju dengan wacana tersebut tentu juga tidak mau diam, mereka juga angkat bicara, mereka juga punya alasan tersendiri, kenapa tidak setuju dengan wacana peraturan baru itu. Menurut berita yang penulis kutip dari [url=http://www.metrotvnews.com,]www.metrotvnews.com,[/url] salah satu politisi perempuan dari Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka tidak sepakat dengan aturan baru yang sedang diwacanakan oleh petinggi di DPR yang melarang anggota dewan dan stafnya memakai baju tak sopan, seperti rok mini. Menurutnya, seharusnya anggota dewan itu fokus pada tugasnya sebagai anggota dewan.

Masyarakat langsung reaktif ketika mendengar wacana pelarangan memakai rok mini di lingkunngan gedung di DPR, beragam pendapat pun muncul. Sama juga dengan halnya para elit politik, sebagian masyarakat mendukung para petinggi di Senayan yang mewacanakan pelarangan memakai rok mini.

Mereka berpendapat, pelarangan memakai rok mini di gedung di DPR merupakan langkah yang bermoral. Sebab, selama ini citra DPR di mata masyarakat sangat jelek karena berbagai kasus. Sebagai lembaga yang menampung para wakil rakyat, sudah saatnya mereka memberi contoh dan etika yang baik kepada rakyat.

Namun demikian, ada juga masyarakat yang kontra dengan wacana tersebut. Mereka berpendapat, bukan saatnya lagi wakil rakyat mengurus penampilan. Toh masih banyak persoalan-persoalan lain yang hingga kini belum mempunyai titik terang, seharusnya pihak elite politik di DPR lebih fokus mengurus persoalan yang lebih pro rakyat.

Rok mini di Aceh
Terlepas dari berbagai ragam pandangan masyarakat menyikapi wacana tersebut. Kita sebagai masyarakat Aceh, masyarakat yang bersyariat Islam, tentu menyambut positif mengenai wacana tersebut. Ke depan kita harapkan, para elite politik yang berkecimpung di sana untuk terus berbuat hal-hal yang membawa positif bagi rakyat.

Bagaimana dengan rok mini di Aceh? Lahirnya Qanun Syariat Islam di provinsi Seuramoe Mekkah sudah membawa warna positif bagi masyarakat Aceh. Dengan Qanun Syariat Islam-lah, identitas Aceh sebagai provinsi yang dikenal sangat fanatik dengan Islam ini kembali diakui oleh mayarakat, baik itu nasional, maupun internasional.

Salah satu implementasi nyata yang sudah terlihat dari Qanun Syariat Islam di Aceh adalah, setidaknya tidak ada inong Aceh yang memakai rok mini atau celana selutut yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

Namun itu hanyalah di kantor-kantor, kalau di luar kantor fakta berkata lain, realitas sehari-hari telah membuktikan fenomena tersebut. Setidaknya ini terlihat masih ada sebagian inong Aceh yang memakai rok mini atau celana selutut dan baju ketat. Fenomena tersebut bisa terlihat di tempat-tempat publik.

Ke depan kita harapkan, supaya masyarakat Aceh untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam, demi menjaga nama baik provinsi yang dijuluki sebagai bumi Serambi Mekkah ini, dan hendaknya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat luar. Semoga!

Oleh : Arifin S, Mahasiswa Program Gurdacil, Jurusan PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah, Banda Aceh.

SUMBER