Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu tanggapan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan bantuan sosial (bansos). Meski telah mengirimi surat, namun, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memberikan respon.

“Belum ada tanggapan dari presiden sampai sekarang,” kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4). Meski begitu, KPK akan tetap melakukan pengawasan terkait pemberian dana bansos di luar jalur.

KPK, katanya, akan tetap memroses laporan yang masuk. “Tidak bisa toleran lagi dalam situasi sekarang ini. Pemilihan umum yang 2009 sudah menghasilkan rezim korup, kalau ini diperparah lagi, rakyat semakin terkapar,” ujarnya.

Pada rencana lain, KPK juga telah melayangkan surat imbauan kepada kepala daerah untuk memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah. Upaya itu, menurut Busyro, agar tidak tekesan dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) atau pemilu. “KPK memiliki jejaring di daerah. Masyarakat juga sering berikan laporan kepada kami,” katanya.

Selain itu, komisi antirasuah juga kerap menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki aliran dana mencurigakan.

Laporan itu, sudah dikantongi KPK. “Tapi belum bisa dianalisis. Karena itu jumlahnya belum tahu,” kata Busyro.

Sumbernya bos: http://goo.gl/B2S9h6

Buat bancakan