JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Coruption Watch (ICW) menerima laporan dari orangtua murid terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum sekolah dengan memotong dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Temuan ini rencananya akan dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari menilai, lemahnya pengawasan dalam pencairan dana KJP menjadi penyebab terjadinya pemotongan dana KJP oleh oknum sekolah.

"Sebagian pihak masih melakukan pemotongan dana KJP pada penerima KJP. Rata-rata pemotongan sebesar Rp 50.000," kata Siti, dalam jumpa pers, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014).

Menurutnya, sebagian rekening KJP ada yang tidak dipegang oleh orangtua murid, tetapi oleh guru dan pihak lainnya. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan masalah karena buku rekening seharusnya dipegang oleh orangtua murid dan digunakan pada saat pencairan. Selama ini, rekening untuk KJP disimpan oleh pihak sekolah. Umumnya, pemotongan ini terjadi saat oknum sekolah menemani orangtua murid untuk membantu mencairkan dana KJP di bank.

"Pemotongan biasanya untuk administrasi. Jadi mereka disindir, masa enggak ada uang administrasinya," ujar Siti.

Meski demikian, ICW belum dapat menyebutkan berapa banyak terjadi kasus serupa.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan, pemotongan dana KJP tersebut merupakan pelanggaran. "Tentu ini pelanggaran karena harusnya ini tidak boleh. Kami berharap ini dapat ditindak," ujar Febri.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...aan.Pungli.KJP

KJP jadi Bancakan Tiga Parpol

JAKARTA - Selain menemukan 19,4 persen penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran, riset Indonesian Coruption Watch (ICW) juga menemukan program yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk keluarga miskin itu menjadi bancaan tiga partai politik.

Setidaknya tiga parpol tersebut 'bermain' dengan mengkoordinir penyaluran program KJP untuk meraih simpati masyarakat tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak jelasnya mekanisme dan prosedur mendapatkan KJP.

"Kita temukan juga, ada yang pakai jalur partai. Jadi dikoordinir sama partai (penyaluran KJP)," kata Febri Hendri, divisi monitoring pelayanan publik ICW di Cikini Jakarta Pusat, Senin (31/3).

Hanya saja, Febri enggan membeberkan ketiga parpol yang menurutnya mengkoordinir penyaluran KJP itu. "Pokoknya adalah, ada 3 partai yang kita temukan," tandasnya.

http://www.jpnn.com/read/2014/03/31/...C-Tiga-Parpol-