JAKARTA - Mantan ketua Satuan Tugas TKI Maftuh Basyuni yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berangkat ke Arab Saudi. Tim lebih fokus negosiasi dengan keluarga Nura Al Gharib, majikan Satinah binti Jumadi, TKI yang dihukum mati. Pihak keluarga merasa lega menanggapi langkah tim dalam upaya membebaskan TKW Warga RT 2/RW 3 Dusun Mrunten Wetan, Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang itu.Maftuh merasa optimistis dapat membebaskan Satinah dari hukuman pancung karena ahli waris Nura Al-Gharib mau menerima diyat sebesar 5 juta riyal. “Pak Maftuh membawa uang 1 juta riyal karena yang 4 riyal telah dititipkan di Pengadilan Gaseem,” tutur Jubir Satgas TKI Humprhey Djemat di Jakarta kemarin.Maftuh Basuni, lanjut Humphrey, Jumat (28/3) sore sudah bertolak ke Arab Saudi bersama Tatang Razak dari Kemenlu. “Telah berangkat ke Riyadh. Maftuh sebagai utusan resmi Presiden untuk menyelesaikan persoalan Satinah agar terlepas dari hukuman pancung pada  3 April ini,” ujarnya.Sebelum berangkat, Humprhey telah berbicara dengan Maftuh. Selain membawa surat Presiden SBY untuk Raja Arab Saudi berisi permohonan pengampunan terhadap Satinah, Maftuh juga membawa uang 1 juta riyal. Jadi jumlah keseluruhan uang diyat yang tersedia sekarang 5 juta riyal ( 4 juta sudah dititipkan di pengadilan di Arab Saudi dan 1 juta dibawa dari Indonesia.Maftuh Basyuni, lanjut dia, juga  sudah menghubungi Muhaimin, pengacara di Arab Saudi yang selama ini membantu kasus Satinah untuk dipertemukan langsung dengan keluarga korban. “ Akan ada negosiasi langsung dengan keluarga korban, diharapkan uang 5 juta riyal yang sudah siap tersebut  bisa meluluhkan hati keluarga korban agar tidak lagi menuntut qisas terhadap Satinah.Menurut Humprhey, Muhaimin telah memberitahukan bahwa keluarga korban mau menerima penyelesaian dengan 5 juta dibayar langsung, sisanya, 2 juta riyal bisa dicicil. Kalau ini terjadi, menurut Humphrey berarti Satinah lolos dari hukuman pancung. Namun kalau keluarga korban tetap bersikeras menuntut diyat 7 juta riyal dibayar kontan Basyuni akan menghadap Gubernur Gaseem Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Saud, yang selama ini telah membantu melunakkan hati keluarga korban agar bisa diberikan penundaan hukuman pancungnya selama dua tahun.Ketemu KeluargaPerlu diketahu Gubernur Gaseem sudah berketemu beberapa kali dengan Maftuh Basyuni. Dia juga menaruh rasa hormat yang tinggi. “Jadi cukup optimistis minimal misi Pak Basyuni membawa penundaan qisas Satinah, syukur kalau bebas,’’ujarnya.Tim Satgas, lanjutnya, juga sudah bertemu dengan anak dan kakak Satinah, Nur Afriana dan Paeri. Mereka merasa lebih lega mendengar kabar terakhir ini.Keduanya, Mernur Humprhey, menilai pemerintah telah bertindak cepat dan tepat dengan mengirim utusan khusus yang dipimpin Maftuh Basyuni serta membawa uang tambahan 1 juta riyal agar negosiasi dengan keluarga korban lebih mempunyai kekuatan. Terpisah pakar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana mempunyai pandangan yang berbeda soal pembayaran diyat untuk Satinah. Menurutnya, seharusnya pemerintah tak merogoh APBN untuk menebus Satinah yang terancam dihukum pancung di Arab Saudi dalam kasus pembunuhan. “Pemerintah tidak seharusnya membayar diyat yang diminta oleh keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh Satinah,” kata Hikmahanto.Menurut Hikmahanto, masyarakat harus memahami bahwa diyat merupakan uang yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya, bukan oleh pemerintah. Uang diyat ini sebagai imbalan bagi pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku. “Diyat tidak seharusnya dibayar oleh pemerintah dalam konteks perlindungan warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan mulai dari pengawalan proses hukum, termasuk mencarikan pengacara setempat bila dibutuhkan, hingga pelaku menjalani masa hukuman,” urainya.(di,dtc-80)


http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/30/257233

Siap2 jd sekuel Darsem, petentang2 hidup glamor, beli perhiasan,tanah,rumah dgn uang sumbangan