Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan serius
menangani masalah parkir liar. Salah satu solusi yang direncanakan
adalah menerapkan sistem parkir meter dengan menggunakan mesin.
Ditemui di Balai Kota, Jumat, 21 Maret 2014, Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan cara ini dilakukan untuk
meminimalisir potensi kehilangan pendapatan Pemprov DKI yang
sangat besar akibat praktik parkir liar.
"Kebocoran-kebocoran parkir jalanan itu tinggi. Kami menghabiskan
Rp21 miliar buat mengumpulkan Rp20 miliar. Kan lucu. Nah makanya
kami mau bikin sistem parkir mesin. Kalau parkir mesin kan tida ada
kecolongan lagi," kata Ahok, sapaan Basuki.
Menurutnya, Pemprov DKI sudah memikirkan tenaga yang akan
dimanfaatkan untuk mengelola sistem ini di lapangan. Seperti
diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI berencana memanfaatkan orang-
orang yang sebelumnya berprofesi sebagai preman dan tukang parkir
liar untuk menjaga sistem ini.
"Yang kerja ini kan mesti diperhatikan dong. Makanya saya bilang
sama swasta, kalau Anda mau melakukan parkir mesin, pembagiannya
kita boleh, tapi gaji pegawai Anda tak boleh satu kali upah minimum
provinsi (UMP). Harus dua kali UMP," ujarnya.
Gaji dua kali UMP itu berarti sebesar Rp4,8 juta. Mengenai besaran gaji
sebesar itu, Ahok bersikeras pada pendiriannya. Ia mengatakan
Pemprov DKI mempunyai pertimbangannya sendiri.
"Yang jadi tukang parkir di jalanan, itu biasanya bawa pulang duit
Rp100-Rp150ribu per hari. Kenapa gagal kita mendorong tukang parkir
di bawah jadi tukang parkir di gedung? Karena di gedung parkir hanya
digaji UMP. Biasa bawa pulang Rp4 juta-Rp5 juta sebulan, tiba-tiba
sekarang penghasilan diturunkan setengah? Makanya sekarang mau
kami kasih dua kali UMP," kata dia menerangkan.
Melihat besaran gaji yang cukup besar ini, Ahok meminta tidak perlu
ada kecemburuan. Dia berharap profesi lain tidak iri hati melihat
pendapatan yang akan diterima oleh para tukang parkir ini.
Sebab, kata dia, profesi lain mempunyai jenjang karier yang bisa
membuatnya mendapatkan penghasilan jauh lebih banyak daripada
tukang parkir. Kata dia, penghasilan tukang parkir selamanya tetap
Rp4,8 juta,
"Yang lain itu punya karier. Kamu wartawan sekarang gaji cuma Rp2
juta. Kalo jenjang kariernya naik terus kamu bisa jadi pemred, gaji
kamu jadi Rp100 juta per bulan. Sedangkan tukang parkir ini, dia
sampai mati juga tetap dua kali UMP," ujar Ahok.
Sistem parkir meter adalah solusi untuk menambal kebocoran
pendapatan di Pemerintah DKI. Dengan memasang mesin parkir seperti
ini diharapkan semua uang hasil sewa parkir akan masuk ke kas
Pemprov. "Itu solusi," kata Ahok.
Pemerintah DKI Jakarta menargetkan parkir meter bisa diberlakukan
mulai April 2014. Untuk tahap awal, sistem ini akan diujicoba di Jalan
Sabang dan Kelapa Gading. Hingga kini pemerintah masih menyeleksi
perusahaan yang akan menangani operasional parkir meter itu.