JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar tidak ada lagi kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menghadapi hukuman pancung, seperti yang dialami Satinah.

Jokowi juga berpartisipasi dalam pengumpulan uang diat (uang pengganti) sebanyak Rp 25 miliar seperti yang diminta keluarga korban.

"Kalau saya menyumbangnya kecil saja, Rp 10.000," kata Jokowi sambil memasukkan lima lembar uang kertas Rp 2.000 ke dalam boks yang dibawa oleh Direktur Migrant Care Anis Hidayah, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Jokowi meminta warga untuk tidak melihat besaran rupiah yang diberikannya. Menurut dia, yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk tergerak dan peduli terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.

Ke depannya, kata Jokowi, pemerintah harus dapat menghentikan pengiriman TKI ke negara yang tidak punya perjanjian tertulis dengan Indonesia. Sebab, apabila mengirim TKI ke negara yang tidak punya perjanjian tertulis, kedudukan hukum Indonesia di negara itu menjadi lemah.

Di sisi lain, Jokowi mengakui bahwa uang sumbangan yang diberikan tidak hanya Rp 10.000. "Secara pribadi, yang pasti enggak menyumbang Rp 10.000, tapi saya rahasiakan jumlahnya. Mudah-mudahan sehari dua hari ini bisa terkumpul kekurangannya," kata Jokowi.

Jokowi memberi sebuah amplop putih kepada anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka, yang juga mendampingi kedatangan Anis.

Menurut Rieke, sejak awal persidangan pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia tidak pernah mendampingi Satinah. Adapun sidang eksekusi Satinah tinggal tujuh hari lagi.

Rieke menambahkan, uang yang terkumpul untuk Satinah baru Rp 12 miliar dari total Rp 21 miliar yang harus dibayarkan. Sementara itu, uang yang terkumpul dari hasil patungan sebesar Rp 2,4 miliar.

"Kalau tentang kebijakan sekarang, lebih baik ditanyakan kepada pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tapi, mau bagaimana lagi, waktunya sudah mendesak," kata Rieke.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi diberi kaus gerakan "JKW4Satinah" dengan gambar Satinah. Kaus itu sebagai bentuk dukungan moril Jokowi kepada Satinah.

Seperti diketahui, Satinah, seorang TKI asal Ungaran, Jawa Tengah, mengadu nasib ke Arab Saudi. Namun, di sana, dia mendapat siksaan dari majikannya. Satinah pun melawan sehingga harus membunuh majikannya.

Pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa Satinah bersalah dan harus menjalani hukuman pancung pada 3 April 2014. Untuk bisa bebas dari hukuman tersebut, Satinah harus membayar uang maaf sebesar Rp 21 miliar.

Jakarta - Tentunya Satinah tak pernah menyangka suatu ketika nasibnya akan dibahas hingga level Presiden SBY. Hukuman pancung yang dijatuhkan kepadanya yang menyebabkan perempuan sederhana asal Semarang ini menjadi isu nasional. Bahkan SBY harus menyurati Raja Saudi untuk ke sekian kalinya agar ibu dua anak itu bebas dari tebasan pedang algojo.

Bagaimana ceritanya Satinah sampai bisa dijatuhi hukum pancung?

Tragedi Satinah dimulai pada tahun 2006 ketika dia mengadu nasib sebagai TKW di Arab Saudi. Dia berangkat melalui penyalur TKI PT Djasmin Harapan Abadi. Dia ditempatkan di Provinsi Al Qassim, bekerja di keluarga Nura Al Gharib. Namun malang bagi Satinah, dia mengaku sering disiksa majikannya.

Tidak tahan dengan perlakuan kasar yang berkali-kali diterima, akhirnya pada 2007 Satinah melawan. Saat itu Satinah dan majikan perempuannya, Nura Al Gharib, sedang berada di dapur. Entah karena apa, Nura membenturkan kepala Satinah ke tembok. Satinah balas memukulkan adonan roti ke tengkuk Nura hingga korban pingsan. Nura meninggal setelah sempat koma beberapa lama di rumah sakit.

Satinah langsung menyerahkan diri ke kantor polisi setempat dan mengakui perbuatannya. Satinah juga dikenai pasal perampokan karena dianggap melarikan uang majikan sebesar 37.970 riyal. Satinah diadili pada 2009-2010. Dia dijatuhi hukuman mati mutlak dengan dakwaan tuduhan melakukan pembunuhan berencana pada majikan perempuannya.

Pemerintah Indonesia mengintervensi dengan melakukan lobi-lobi. Pemerintah meminta Arab Saudi sebagai mediator dengan pihak keluarga Nura agar keluarga memberi pemaafan dengan cara membayar uang darah (diyat) atau kompensasi/tebusan.

Satinah dijadwalkan dihukum pancung pada Agustus 2011. Namun, dia mendapat perpanjangan waktu hingga tiga kali yakni Desember 2011, Desember 2012, dan Juni 2013 lantaran masih ditempuh upaya pemaafan dan perundingan diyat yang melibatkan Gubernur Qassim