Narsisme Calon Presiden & Personalisasi Partai tengah berlangsung di panggung politik. Melalui media massa, gagasan ‘aku’ sebagai pelaku utama dan penentu masih mendominasi pesan kampanye iklan-iklan politik yang bertaburan di layar kaca. Ada semacam keranjingan, ketagihan popularitas yang menjangkiti calon-calon presiden berdiri sendiri didepan kamera dan mendapat ‘spot-light’ dalam 15 atau 30 detik durasi iklan politik yang tayang di televisi selama masa kampanye ini. Tidak peduli bahwa babakan yang sedang berlangsung adalah masa kampanye Pemilu Partai atau Legislatif. Tidak menjadi pertimbangan pula bahwa yang bakal dihitung adalah perolehan suara partai. Bukan suara Prabowo, Megawati, Aburizal Bakrie, Wiranto, maupun Surya Paloh dalam Pemilu legislatif 9 April nanti.

Sederhananya, pesan partai politik menjadi kabur, atau tiada oleh keinginan tampil yang demikian menggebu dari orang-orang itu. Keinginan yang didorong oleh ilusi merasa diri paling pantas menjadi pemimpin besar dari negeri besar: Indonesia. Bagi mereka yang terpenting adalah ‘dirinya’ bukan ‘partainya’. Seolah-olah partai itu adalah miliknya. Jika orang-orang itu benar jadi presiden, jangan-jangan negeri dan seluruh rakyat Indonesia ini dianggapnya sebagai miliknya saja. Inilah salah kaprah pencitraan politik yang berfokus pada personalitas tokoh.

Selama lima tahun lebih (terhitung sejak menjelang Pemilu 2009) Prabowo menjadi narator utama sebagian besar iklan politik Partai Gerindra dengan narasi pembuka, “Saya Prabowo Subianto….(dst.)” Pasca gagal di 2009, Wiranto terus menjadi model utama baliho atau ‘giant billboard’ Partai Hanura. Belakangan setelah gabung dengan Hari Tanoe, tampil pula mereka berdua dalam berbagai versi iklan-iklan Hanura di televisi-televisi MNC terutama. Mereka ingin mengesani semua orang sebagai pemimpin Bersih, Tegas dan Peduli.

Megawati dan Puan Maharani tampil dalam material kampanye “Indonesia Hebat,” juga dalam iklan-iklan politik PDIP di televisi. Aburizal Bakrie (ARB) sudah sejak lama memasang patok besi di seluruh pelosok negeri, mengumandakan iklan diri sendiri dalam semua kampanye partai Golkar. Sehingga jangankan ‘Suara Rakyat, Suara Golkar saja hilang ditelan Suara ARB. Dengan modus yang lebih canggih, Jokowi juga melakukannya (namun selalu diingkari) melalui pemberitaan media yang diaktifasi oleh brigade ditalnya dan dijaga dengan pasukan patroli yang agresif.

Publik kemudian menjadi muak mendekati jijik dengan sikap narsis atau ‘cinta-diri’ yang demikian berlebihan dari orang-orang itu. Padahal publik yang sama bisa mencintai jenis-jenis dan merk tokoh tertentu tanpa mengenal siapa pemilik perusahaan yang membuatnya. Banyak contoh yang menunjukan bahwa publik bisa saja percaya bahkan loyal terhadap sesuatu, tanpa pemilik atau siapapun yang berkuasa terhadap hal tersebut harus menampilkan dirinya. Produk rokok misalnya. Iklan rokok tidak pernah menampilkan siapa pemiliknya, tapi pasar demikian loyal terhadap merk-merk rokok tertentu. Padahal kepemilikan di perusahaan rokok jauh lebih jelas. Lebih jelas dari kepemilikan partai politik.

Jadi jangan heran bila publik muak terhadap narsisme orang-orang itu. Pribadisasi yang dilakukan malah menghilangkan partisipasi, Capres sibuk berkampanye sendiri tanpa antuasisme dari pemilih. Sehingga tidak salah jika Akbar Tanjung sebagai politisi senior yang telah mengikuti banyak putaran kampanye menyatakan bahwa Kampanye Pemilu Legislatif 2014 kurang meriah, tidak bergairah. Publik gagal diajak ikut serta, mereka hanya dimobilisasi. Kampanye Pemilu 2014 kemudian menjadi perayaan besar-besaran kegagalan komunikasi politik oleh partai dan Capres, akibat dari kebiasaan “sambil menyelam minum air’ dari mereka yang mengaku sebagai pemimpin bangsa ini. Kegagalan komunikasi politik ini besar kemungkinan akan menghasilkan kegagalan berikutnya, yakni salah dalam memilih Caleg, Partai Politik dan Calon Presiden yang seharusnya didukung. ****