Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mendeklarasikan diri sebagai calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat, 14 Maret 2014, yang lalu. Deklarasi tersebut dianggap Jokowi, sapaan Joko Widodo, sebagai lambang perlawanan.

Tetapi, hal itu ditentang oleh tokoh Betawi bernama Muhammad Rifqi atau biasa disapa Eki Pitung. Pria yang mengaku cicit dari guru Si Pitung itu menyebutkan, filosofi yang diucapkan Jokowi sebagai lambang perlawanan itu salah kaprah.

Karena menurutnya perlawanan yang diperjuangkan Si Pitung itu adalah melawan Belanda. Bukan perlawanan dalam pencapresan dan perlawanan terhadap bangsa sendiri.

Eki Pitung pun meminta kepada Jokowi supaya segera meminta maaf atas perbuatannya yang berani mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di Rumah Si Pitung.

Menanggapi hal itu, Sabtu malam, 22 Maret 2014, Jokowi menuturkan bahwa tanggapan Eki Pitung itu adalah hal yang salah kaprah. Karena menurut Jokowi, perlawanan yang dia maksudkan adalah bukan perlawanan terhadap calon presiden dari partai lainnya. Tapi, perlawanan melawan kemiskinan.

"Maksudnya kan simbol perlawanan terhadap kemiskinan, Neo Liberalisme, kebodohan, kok lawan capres lain. Itu salah kaprah," kata Jokowi di Bandar Lampung.

Jokowi mengaku, filosofi perlawanan tersebut sama sekali tidak mengarah pada perlawanan terhadap bangsa sendiri, kemudian perlawanan terhadap calon presiden yang menjadi kompetitor diri dan kompetitor partainya.

"Masa perlawanan terhadap capres. Bukan terhadap itu maksud saya," tuturnya.

Sebelumnya, Eki Pitung menilai tempat deklarasi Jokowi tidak tepat. Seharusnya, cagar budaya dan simbol kepahlawanan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan golongan, individu, terlebih lagi politisasi. Karena itu, dia mendesak Jokowi untuk meminta maaf pada masyarakat Jakarta.

"Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Betawi atas kekeliruan yang telah disampaikan atas figur Pitung," kata Eki Pitung, Jumat, 21 Maret 2014 yang lalu.

Eki mengancam, bila hingga 7 hari ke depan Jokowi tidak menggubris tuntutan tersebut, pria yang menjadi salah satu Pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Betawi itu mengancam akan menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta.

"Saya sudah musyawarah dengan pengurus Bamus lainnya. Kalau pernyataan ini tidak digubris, kami akan mengerahkan kekuatan lebih besar dan menduduki Balai Kota untuk mendesak Jokowi meminta maaf," ujarnya pada saat itu. (one)