1.Revolusi berdarah

Pemerintah Jakarta akan merealisasikan rencana kerjasama dengan setiap pekerja kebersihan. Ahok tak mau lagi kerjasama dengan swasta karena selama ini memperlakukan pekerja dengan kurang baik. Contohnya, swasta tak mau bayar gaji layak, selain itu gemar mengganti orang seenaknya sendiri, padahal gaji mereka masih di bawah standar provinsi.

“Dalam satu sampai dua bulan ini pasti rencana ini jalan. Makanya, revolusi harus berdarah. Revolusi itu memang begitu,” kata Ahok, Selasa (18/3/2014).

2.Tak mau marah-marah, tapi langsung pecat anak buah

Ahok punya cara sendiri untuk memantau kinerja bawahannya. Beda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang gemar blusukan, Ahok lebih memilih memantau kinerja pegawai dalam melayani masyarakat melalui CCTV dari ruang kantor.

Sayangnya, rencana untuk memasang CCTV di semua kantor belum terealisasi seluruhnya dan hal ini membuat Ahok kecewa berat.

“Itu rencana sudah dari jaman Pak Jokowi, kan sudah minta dari tahun lalu. Jadi nanti ngapain marah-marah lagi, langsung pecat aja,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2014).

3.Tak kuat bayar pajak rumah, jual saja

Ahok menyarankan agar warga Jakarta menjual rumah mereka kalau tak mampu memenuhi kewajiban bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan alasan nilainya kelewat tinggi. PBB tinggi karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Jakarta juga selangit.

“Jika kamu buat kehidupan tidak cukup ya kamu jual dong (rumah). Beli rumah yang lebih kecil terus sisanya di deposito. Itu aku kasih tau cara cari duit,” kata Ahok.

4.Yang ‘mainkan’ tanah pemerintah bajingan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat bersitegang dengan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara. Mereka menolak direlokasi. Lalu, Ahok menuduh banyak kepentingan di balik penolakan warga .

“Kalau jujur dan baik kami kasih modal dan anda bisa berubah nasib, asal mau berusaha. Tapi kalau hidup Anda mau jual beli lahan milik pemerintah maka anda bajingan. Pelanggaran semacam itu sudah jelas bagi saya,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (13/5/2013).