SERANG, BP - Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Waringinkurung diduga disunat oleh pihaknya sekolah. Pasalnya, dari alokasi dana BOS siswa SMA sebesar Rp1 juta per siswa per tahun, namun sebagian siswa SMAN 1 Waringinkurung hanya mendapat setengahnya atau Rp500.000.

Salah satu orangtua siswa SMAN 1 Waringinkurung berinisial MN mengatakan, dugaan pemotongan danan BOS tersebut terindikasi saat dirinya melakukan daftar ulang kenaikan. Dari besaran dana BOS yang ia ketahui dari media sebesar Rp1 juta per siswa dirinya hanya mendapat Rp500.000.

�Saya sering mengikuti pemberitaan media dan katanya untuk dana BOS siswa SMA itu besarannya Rp1 juta per siswa tapi saat itu yang anak saya terima hanya Rp500.000 saja,� ungkapnya.

Ia menjelaskan, indikasi dugaan pemotongan dana BOS tersebut ia dapat saat dirinya akan melakukan mendaftaran ulang kenaikan kelas dari Kelas XI ke Kelas XII berupa uang bangunan sebesar Rp2,5 juta. Menurut ia, jika memang benar untuk dana BOS per siswa mendapat Rp1 juta maka seharusnya orangtua hanya membayar uang bangunan sebesar Rp1,5 juta saja.

�Tapi waktu itu saya bayarnya malah Rp2 juta, artinya saya cuma dapat potongan Rp500.000. Saya heran kok cuma dapat segitu kan harusnya Rp1juta,� katanya.

Ia menambahkan, pada awalnya pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut lantaran ia menganggap sisa uang BOS akan digunakan untuk keperluan administrasi lainnya semisal uang bulanan. �Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Uang bulanan, uang komputer, dan uang ekstrakulikuler tetap harus bayar. Dengan dasar itu kami menduga ada yang tidak beres dengan pemenfaatan dana BOS di sana karena untuk masalah ini kami juga tidak pernah diajak diskusi oleh pihak sekolah,� ungkapnya.

Meski demikian ia mengaku tidak akan menuntut pihak sekolah untuk mengeluarkan sisa yang menurut ia tidak diterima seutuhnya oleh anaknya yang bersekolah di sana. Namun ia hanya meminta pihak sekolah untuk bisa bersikap transparan sehingga tidak ada kecurigaan dibenak para orangtua siswa.

�Kalau sekolah transparan kami juga bisa menerima asal jelas kemana uang sisanya. Kalau memang tujuannya baik kami juga akan mengerti tapi jangan main potong saja, ajak para orangtua berdiskusi. Terlebih yang dipotong itu bukan anak saya saja tapi puluhan siswa lainnya juga mengalami hal serupa,� tuturnya.

Wali muird lainnya menambahkan, banyak keanehan lain dalam penyaluran dan BOS di SMA tersebut. "Waktu penerimaan dana BOS dari pihak sekolah, saya diberi dua kwitansi warung. Di situ tertulis Rp500 ribu, tapi kwitansi itu semuanya dipegang sekolah. Awalnya saya berfikir untuk saya satu untuk sekolah satu. Ternyata semuanya diambil sekolah," ungkapnya.

Keganjilan itu pernah ditanyakan kepada pihak sekolah, namun jawaban sekolah tidak logis."Masa iya dua kwitansi itu semuanya buat arsip sekolah, sedangkan wali murid tidak diberikan satupun," ungkapnya.

Dia menambahkan, siswa harus membayar uang SPP sebesar Rp60.000, bayar komputer sebesar Rp350 ribu per tahun. �Saya tahu bahwa uang yang bayar itu untuk keperluan sekolah dan juga anak saya,� pungkasnya.

Sementara itu Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Waringinkurung, Dadah Sumiati membantah jika pihaknya dituding telah melakukan pemotongan dana BOS. Namun Dadah juga tidak membantah bahwa sebagian siswanya tidak menerima dana BOS secara penuh. Hal tersebut terjadi karena memang pihaknya memberlakukan subsidi silang kepada para anak didiknya.

�Ya memang ada yang seperti itu karena kami lakukan subsidi silang dimana sebagian dana BOS bagi siswa yang mampu kami alihkan ke siswa yang kurang mampu agar bebannya menjadi lebih ringan. Subsidi silang itu kami kumpulkan dan kami bagikan sama rata kepada siswa miskin yang ada,� akunya.

Namun sayang, Dadah tidak merinci jumlah siswa yang mampu dan miskin dalam subsidi silang tersebut. Dadah hanya mengatakan bahwa subsidi silang tersebut tidak melanggar aturan yang ada. Dia mengaku bahwa pemotongan untuk alasan subsidi silang itu telah mendapaat persetujuan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Serang.

�Ini (pemotongan dana BOS, red) diketahui oleh pihak dinas dan memang ini aturan baru dan baru kami terapkan tahun ini saja. Insya Allah kami tidak akan menyalahgunakan wewenang karena kami juga takut terhadap hukum. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam waktu dekat ini kami berencana akan melakukan sosialisasi kepada seluruh orangtua murid,� ujarnya.

Terpisah Kepala Dikbud Kabupaten Serang, Saepudin menyatakan bahwa hal tersebut memang diperbolehkan dan merupakan penerapan sistem baru dalam pengelolaan dana BOS. �Itu diperbolehkan dan memang ini masih dalam tahap percobaan dan baru kami terapkan tahun ini, lagian di daerah lain juga hingga perguruan tinggi negeri sudah penerapkan subsidi silang seperti ini,� pungkasnya.(RUS/DWA)

Ane berharap sih semua sekolah atau instasi lainnya lebih transparan dalam mengelola dirinya. agar semua tahu apa yang terjadi