KIEV, KOMPAS.COM— Sekitar 95,5 persen pemilih Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan berpisah dengan Ukraina dalam referendum yang keabsahannya disengketakan. Sejauh ini lebih dari 50 persen kertas suara telah dihitung. Para pemilih diminta menentukan dua pilihan untuk bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina dengan otonomi lebih besar.

Sesudah penghitungan suara (16/3/2014), pemimpin wilayah otonom Crimea yang menjadi bagian Ukraina ini mengatakan ia akan mengajukan permohonan agar Crimea masuk menjadi bagian Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menyatakan akan menghormati keinginan rakyat Crimea.

Banyak warga Crimea yang setia terhadap Pemerintah Ukraina memboikot referendum, terutama dari kelompok etnik Tatar dan Ukraina. Penduduk Crimea terdiri dari 58 persen etnik Rusia. Sisanya adalah etnik Ukraina dan Tatar.

Pasukan pro-Rusia mengambil kendali Crimea pada Februari lalu, setelah presiden Ukraina yang pro-Moskwa, Viktor Yanukovych, digulingkan oleh demonstrasi massal.

Pemerintah Rusia mengatakan, Presiden Putin dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah berbicara melalui sambungan telepon dan sepakat mencari jalan menstabilkan Ukraina. Namun, tidak lama setelah tempat pemungutan suara ditutup, Amerika kembali menyampaikan ancamannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

Sementara itu, Uni Eropa mengatakan pemungutan suara "tidak sah" dan "hasilnya tidak akan diakui". Amerika dan Uni Eropa sebelumnya menyatakan referendum di Crimea ilegal.

TEMPO.CO, Crimea- Setelah dilakukan penghitungan suara dari hasil referendum kemarin, 95,5 persen pemilih di Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Pemimpin Crimea yang berkuasa bulan lalu, Sergei Aksyionov, menyatakan akan mengajukan penggabungan dengan Rusia pada hari ini, Senin 17 Maret 2014. (Baca: Referendum Crimea Diikuti 1,5 Juta Pemilih) Sergei Aksyionov merayakan hasil referendum di panggung di Simferopol. Dia mengatakan ke pendukungnya bahwa Criema telah “pulang”.

Sayang, dalam referendum yang memberikan dua opsi, bergabung dengan Rusia atau otonomi luas dengan tetap di Ukraina tersebut, sebagian rakyat Crimea diwarnai boikot sebagian warga yang memiliki hak pilih, seperti warga beretnik Tatar.

Sekitar 58 persen rakyat Crimea beretnik Rusia. Sisanya adalah Ukraina dan Tatar. Kebanyakan warga Tatar menyatakan mereka memboikot jajak pendapat. Salah satu tokoh penting Tatar, Refat Chubarov, menyatakan referendum di Crimea ilegal. “Nasib negeri ini tidak dapat diputuskan dengan referendum semacam itu dengan di bawah moncong senjata tentara,” katanya.

Pada Februari lalu, pasukan pro-Rusia melakukan kudeta di Crimea. Mereka bergerak setelah Presiden Viktor Yavukovych yang proMoskow tersingkir dengan aksi jalanan.

Pemimpin Rusia dan Amerika Serikat, Vladimir Putin dan Barack Obama, pun berbicara di telepon. Namun kemudian pernyataan yang muncul dari Kremlin dan Gedung Putih berbeda. Kremlin mengatakan, keduanya sepakat mencari cara untuk menstabilkan Ukraina dan Putin menekankan bahwa pemerintahan Kiev telah gagal mengatasi kekerasan oleh kelompok ultranasionalis. (Baca: Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea)

Sementara Gedung Putih mengatakan bahwa Obama bersikeras bahwa referendum adalah ilegal dan tidak bisa diterima. Washington juga menyeru Moskow untuk mendukung misi pemantau internasional di Ukraina timur.

Dalam pernyataan pers, Uni Eropa menyatakan bahwa jajak pendapat di Crimea ilegal dan tidak sah. Hasilnya tak akan mereka akui. Menteri-menteri Luar Negeri Uni Eropa akan bertemu pada hari ini dan kemungkinan membicarakan sanksi terhadap pejabat Rusia. (Baca juga: Jelang Referendum Crimea, Situs NATO Diserang)

TEMPO.CO, Moskow- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan referendum yang digelar di Crimea sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Putin mengatakan itu kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama setelah hasil referendum memenangkan suara mayoritas yang ingin bergabung dengan Rusia.

Putin kemudian menyatakan tetap melakukan kerja sama dengan Amerika dan negara-negara lain untuk mengatasi situasi keamanan di Ukraina setelah referendum. Kremlin kemudian mengeluarkan pernyataan tertulis mengutip Putin. "Putin menyatakan perhatiannya atas ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintahan yang saat ini berkuasa di Kiev untuk mengatasi kelompok-kelompok ultranasionalis dan radikal, warga sipil yang melakukan aksi teror, termasuk masyarakat yang berbahasa Rusia dan warga negara kami."

Referendum yang digelar Minggu, 16 Maret 2014, menghasilkan mayoritas warga Crimea memilih lepas dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Dari sekitar 1,5 juta pemilih, sebanyak 95,5 persen memilih bergabung kembali dengan Rusia. (Baca: 95,5 Persen Pemilih Crimea Ingin Gabung Rusia)

Lembaga-lembaga internasional yang memantau referendum di Crimea melaporkan tidak ada kekerasan atau tekanan selama proses pemilihan hingga penghitungan suara.

Namun Obama tetap bersikap tidak mengakui referendum tersebut. Ia mengancam akan memberikan sanksi lebih berat kepada Rusia. Hal senada juga datang dari Uni Eropa yang hari ini akan menggelar sidang di Brussel membahas penjatuhan sanksi bagi Rusia karena dinilai melakukan aneksasi ke wilayah Ukraina. (Baca: Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea)