Front Pembela Islam (FPI) terang-terangan menolak jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sampai menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI DKI Jakarta Ustad Novel Bamu'min menegaskan FPI akan menekan keras Jokowi agar tidak meninggalkan kursi gubernurnya terkait maju dalam pemilihan presiden 2014.

Bagi FPI sosok Ahok harus diperhatikan karena dianggapnya tidak bisa mewakili masyarakat Jakarta. Dalam memimpin Jakarta, Novel menegaskan, seharusnya ada asas proporsional yang menyesuaikan kondisi mayoritas masyarakat.

“Kayak di Bali, Gubernurnya orang Bali dan agamanya sesuai penduduk mayoritas. Begitupun Manokwari yang putra daerah dan sama dengan mayoritas. Ahok enggak bisa wakilin Jakarta,” kata Novel kepada detikcom, Selasa (12/03/2014), ketika dimintai tanggapannya ihwal bila Jokowi mundur.



Menurut Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI ini karakter Ahok harus dilihat secara obyektif. Sikap dan gaya bicara Ahok yang ceplas ceplos di depan orang banyak, dinilai FPI, selama ini tidak mencerminkan sebagai pemimpin daerah setingkat Jakarta.

Akibat ucapannya, sejumlah pihak termasuk FPI beberapa kali tersinggung. Novel pun berharap kalau memang Jokowi mundur demi capres, Ahok tidak mutlak langsung menggantikannya. “Makanya kami ingin ada formula undang-undang baru yang mengatur soal ini. Ahok ini arogan. Kalau Ahok naik, kami bakal perang dan demo itu balai kota,” sebut Novel.

Novel menegaskan dirinya tidak menggertak karena FPI pernah melakukan demo besar dan menduduki balai kota saat kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Saat itu, FPI mendesak adanya surat keputusan atau peratuan daerah tentang batasan beroperasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan.

Dia mengklaim saat itu FPI berhasil mendesak Sutiyoso untuk mengeluarkan surat keputusan. “Jangan kan Ahok. Sutiyoso yang Letjen aja kita dudukin dan desak,” katanya mengungkapkan.

Lagi pula, dalam pandangan Novel, juga tidak adil kalau Ahok langsung naik jabatan sebagai Gubernur hanya karena Jokowi jadi calon presiden. Contoh yang bisa dibandingkan, menurut Novel adalah kasus Rano Karno yang belum juga menjadi Gubernur Banten meski Ratu Atut menjadi tersangka kasus korupsi.

Padahal, dari persoalannya sudah jelas dan lebih mendesak untuk pemerintahan Banten. “Rano Karno sampai sekarang aja enggak bisa jadi gubernur. Masak Ahok bisa langsung jadi. Padahal, Gubernur Banten jelas tersangkut korupsi,” ujarnya menegaskan.

Sinyalemen pencalonan Jokowi dalam kontestasi Pilpres pada Juli mendatang sudah semakin kuat. Dalam rapat pengarahan pejabat Eselon 3 dan 4 Pemprov DKI , Senin lalu, dia menyebut kata-kata menitipkan Jakarta kepada ratusan pegawai negeri sipil yang hadir.

Ucapannya itu makin memperkuat kabar yang santer menyebutnya jadi calon presiden, padahal di awal masa jabatannya ia menyebut akan membereskan Jakarta selama lima tahun.

Bagaimana pendapat jajaran PNS bawahan Jokowi? “Kalau dipanggil untuk tugas yang lebih besar, di mana bangsa memanggil, butuh dan merindukan sosok itu, saya kira justru bersalah kalau tidak dipenuhi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun kepada detikcom ketika dimintai tanggapannya, Rabu (12/03/2014).


SUMBER