TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Agoes Poernomo, mengeluhkan pengawasan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawas Pemilu terhadap kadernya yang juga menyandang status penyelenggara negara.

"Mereka menduga ada penyimpangan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Di mana penyimpangannya?" kata Agoes dalam diskusi "Menghadirkan Indonesia Berdaulat Melalui Pemilu Bermartabat" di Fraksi PKS, Selasa, 4 Maret 2014.

Padahal, kata anggota Komisi II DPR itu, tugas penyelenggara negara sejatinya membawa program ke masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah anggota DPR yang menyodorkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai pemerintah langsung ke masyarakat.

Contoh lainnya, ia melanjutkan, dana bantuan sosial yang harus disalurkan langsung ke lembaga swadaya di daerah. Namun kenyataannya, ia menduga program tersebut dijadikan alasan untuk mencari kesalahan penyelenggara negara tersebut.

"Seperti saat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diperkarakan di Mahkamah dengan alasan dana bansos untuk kepentingan pemilu," katanya.

Agoes juga menduga Menteri Pertanian Suswono yang juga dari PKS diawasi ketat. Sebab, kebijakan-kebijakan Suswono banyak langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Nanti bisa jadi dilaporkan terkait kepentingan pemilu," ucapnya.

http://pemilu.tempo.co/read/news/201...-Dibayangi-KPK

FAHRI HAMZAH : KPK BELUM MAMPU LAKSANAKAN TUGAS PENCEGAHAN KORUPSI

Jakarta, Sumbawanews.com. – Kasus Korupsi di tanah air seaakan tiada hentinya sehingga pemerintah berpikir untuk memberantas korupsi dengan membentuk suatu lembaga untuk memberantas Korupsi,akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan negara seakan tidak mampu untuk melakukan tugas dan fungsinya. Hal itu dutarakan Fahri Hamzah saat meluncurkan buku berjudul Demokrasi, Transisi, Korupsi; Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik.

“Hampir satu dekade Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, sejatinya lembaga super body ini harus melakukan upaya pencegahan tetapi saya lihat selama ini KPK hanya menindak malah mencegah seakan nyaris tidak pernah terdengar.”jelas Fahri saat Jumpa Pers meluncurkan buku berjudul Demokrasi, Transisi, Korupsi; Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik Selasa (15/5/2012).
Mengingat, KPK juga belum menyentuh persoalan pemberantasan korupsi secara sistemik.

Anggota DPR FPKS Fahri Hamzah, mengatakan, setelah hampir satu dekade KPK berdiri, sudah saatnya melakukan evaluasi mendasar atas kerja yang selama ini semata mendapatkan tepuk tangan publik, namun belum menyentuh persoalan ini dari pemberantasan korupsi secara sistemik.

Hal itu dikatakan Fahri, saat peluncuran buku “Buku ini saya tulis sebagai pertanggungawaban atas kehebohan yang timbul beberapa bulan lalu ketika saya melontarkan ide pembubaran KPK. Mari kita bubarkan KPK yang tanpa prestasi signifikan. Namun, mari kita jaga KPK yang mau belajar dari kesalahan dan melakukan evaluasi diri secara institusional,” katanya.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini, hendaknya jangan memandang remeh aspek pencegahan dari pemberantasan korupsi. Buktinya, efek jera yang diharapkan dari penangkapan dan pemberitaan di media massa, ternyata isapan jempol belaka.
“Efek jera itu tidak ada, tapi yang ada adalah efek waspada,” terangnya.

Apalagi, imbuh dia, korupsi dilaksanakan semakin berhati-hati, pengalihan hasil dilakukan dengan berputar-putar. Koorporat disiapkan untuk menerima hasil korupsi dalam jumlah besar dan seolah menjadi bagian dari laba operasional usaha.

“Bayar pajak secukupnya dan uang hasil korupsi telah ‘tercuci’ dengan sempurna. Koruptor semakin waspada menjalankan aksinya,” katanya.
Dia mengungkapkan, pencegahan itu mesti dilihat secara lebih luas, tidak semata sosialisasi dan kampanye belaka. Karenanya, Fahri pun mendorong KPK untuk lebih cermat segala peraturan perundang-undangan terkait korupsi yang berlaku.

Bukan hanya itu, KPK dengan Undang Undangnya berhak menegur para petinggi negara jika mengetahui akan melakukan pelanggaran, kan KPK punya wewenang melakukan penyadapan terhadap para petinggi Negara, mulai dari Menteri, Para Jenderal, TNI maupun Polri bahkan semua Anggota DPR. Akan tetapi itu seakan tidak dilakukan.

Seharusnya, KPK lebih fokus melakukan pencegahan, dan mendesak Polisi dan Kejaksaan agar lebih keras dalam melakukan tugasnya.”ucap Fahri.
Lanjut, Fahri. Hilangkan wilayah abu-abu. Lalu minimalkan kemungkinan diskresi, tutup peluang negosiasi dan penyelesaian di bawah meja dan libatkan seluruh elemen masyarakat. Itu yang menjadi inti dari buku ini,” ujarnya.

Ditegaskan, kerja sistemik untuk mencegah korupsi kerap bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, dan ini membutuhkan orkestrasi dalam skala nasional.

“Kita berharap KPK menjadi conductor perhelatan besar ini. Ajak presiden yang dalam kampanyenya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, perkuat dan libatkan institusi ini (kepolisian dan kejaksaan,” katanya.

“Niscaya kita akan melihat hasil yang lebih menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.(Erwin Siregar)
http://www.sumbawanews.com/berita/fa...egahan-korupsi

KPK atau PKS yang Duluan Bubar?
itoday – Ada dua kekuatan politik yang sedang menggarap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lembaga penegakan hukum. Adapun modusnya mengaitkan semua urusan pribadi tersangka kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah dengan PKS.

Tulisan itu terpampang di lini massa akun Twitter milik politisi PKS, Mahfudz Siddiq, ‏@MahfudzSiddiq. Kicauan itu dibubuhi dengan tulisan “just confirmed”.

“Saya tahu persis siapa-siapa saja anggota komisi ini yang intens berkomunikasi dengan aktor lingkungan keraton. Saya juga tahu siapa penumpang gelap dari permainan ini, tuk kepentingan politik pragmatisnya di 2014. Mereka eksploitasi isu artis wanita,” tulis @MahfudzSiddiq.

Menurut Mahfudz, kekuatan politik itu dilatarbelakangi dua motif. Yakni, “kemarahan politik” dan mengambil kembali segmen pemilih yang mulai beralih.

“Jika bisa diungkap, approach tambah kuota ke AF adalah step kedua. Step pertama justru dengan petinggi salah satu dari 2 kekuatan politik tsb. Step kedua itulah yang jelaskan kenapa ada perbedaan data kecukupan pasokan antara menteri dengan pihak vendor. Sudah ada deal di step pertama,” tulis @MahfudzSiddiq.

Mahfudz menyimpulkan, skenario dengan isu Ahmad Fathanah itu diarahkan kepada pembubaran PKS. “Dugaan menerima suap —> TPPU —> Korupsi Korporasi —-> Pembubaran PKS. Inget ucapan: “kita lihat siapa duluan yg bubar, KPK atau PKS ?” tulis @MahfudzSiddiq.

Sebelumnya, politisi PKS yang juga Menkominfo, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan wanita yang dekat dengan “AF”, tak berhubungan dengan PKS.

“Dan wanita-wanita lain, terkait AF yang tidak ada hubungannya dengan PKS. Kutipan media yang mengulang-ulang kata AF, LHI, wanita-wanita, terkesan satu kesatuan. Kesimpulan: AF bukan kader PKS, memanfaatkan LHI. Minta uang kepada Laguna, untuk kepentingan pribadi. Yang tertangkap tangan adalah AF bukan LHI,” tegas Tifatul melalui akun Twitter @tifsembiring.



Read more: http://www.itoday.co.id/politik/kpk-...#ixzz2vWVx8AOl
http://www.itoday.co.id/politik/kpk-...g-duluan-bubar