- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Nikah Massal di Papua Pecahkan Rekor MURI
TS
bukan.aceh
Nikah Massal di Papua Pecahkan Rekor MURI
Quote:
Seribu lebih pasangan suami-istri yang telah lama hidup bersama akhirnya bisa mencatatkan pernikahannya. Mereka juga mengucapkan ikrar pernikahan secara massal di halaman Kantor Walikota Jayapura, Papua.
Kegiatan nikah massal yang diikuti 1.121 pasangan pada Sabtu 8 Maret 2014 itu pun berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri). "Pesertanya terbanyak di Indonesia," ujar Senior Manager Muri, Paulus Pangka di Jayapura, Minggu (9/3/2014).
Salah satu yang mencatatkan pernikahannya, yakni Rusdolf Narobay. Rusdolf mengaku telah menikah sejak 1966 lalu dan memiliki tiga orang anak. Meski pernikahannya baru tercatat pada akta negara tahun ini, dia merasa bersyukur.
"Kami bersyukur dapat tercatat pada catatan sipil hari ini. Walaupun kami sudah diberkati oleh gereja pada tahun 1966, namun kami belum tercatat di negara," ucap Rusdolf.
Sementara itu, Walikota Jayapura, Benhur Tomy Mano menuturkan, ikrar perkimpoian dan pencatatan sipil itu digelar dalam rangka penertiban administrasi data kependudukan dan HUT-104 Kota Jayapura.
"Saat ini, pemerintah menggratiskan akte lahir, surat nikah dan surat kematian. Nikah massal hari ini dilakukan untuk warga yang beragama Nasrani dan Budha. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, kami juga menikahkan massal 222 pasangan suami istri yang beragama muslim," tutur Benhur.
Kegiatan nikah massal yang diikuti 1.121 pasangan pada Sabtu 8 Maret 2014 itu pun berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri). "Pesertanya terbanyak di Indonesia," ujar Senior Manager Muri, Paulus Pangka di Jayapura, Minggu (9/3/2014).
Salah satu yang mencatatkan pernikahannya, yakni Rusdolf Narobay. Rusdolf mengaku telah menikah sejak 1966 lalu dan memiliki tiga orang anak. Meski pernikahannya baru tercatat pada akta negara tahun ini, dia merasa bersyukur.
"Kami bersyukur dapat tercatat pada catatan sipil hari ini. Walaupun kami sudah diberkati oleh gereja pada tahun 1966, namun kami belum tercatat di negara," ucap Rusdolf.
Sementara itu, Walikota Jayapura, Benhur Tomy Mano menuturkan, ikrar perkimpoian dan pencatatan sipil itu digelar dalam rangka penertiban administrasi data kependudukan dan HUT-104 Kota Jayapura.
"Saat ini, pemerintah menggratiskan akte lahir, surat nikah dan surat kematian. Nikah massal hari ini dilakukan untuk warga yang beragama Nasrani dan Budha. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, kami juga menikahkan massal 222 pasangan suami istri yang beragama muslim," tutur Benhur.
kimpoi
banyak anak banyak rejeki sepertinya....
wah, jadi rekor MURI ya
ngomong2 di Papua KB-nya aneh loh
Spoiler for berita:
Sosialisasi KB di Papua Berlaku Khusus
Merauke - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa program KB bukan bertujuan untuk membatasi jumlah anak, melainkan untuk menjarangkan kelahiran dan mensejahterakan keluarga. Strategi khusus itu sebagai respons atas resistensi penduduk asli Papua terhadap program KB.
“Khusus di Papua, tidak diberikan batasan jumlah anak yang dilahirkan. Itu terserah kesepakatan suami. KB di Papua fokus pada pengaturan kelahiran untuk menekan tingginya kematian ibu,” ujar Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Julianto Wicaksono, di Lapangan Makodim 1707, Merauke.
Di hadapan warga asli Papua, Julianto mengatakan bisa menerima argumen tanah Papua masih luas dan penduduk aslinya masih sedikit. Namun dia mengingatkan, jumlah kelahiran yang terlalu sering menyebabkan kasus kematian ibu yang cukup tinggi.
Di Papua, terutama di daerah pedalaman, kematian ibu melahirkan, bayi, dan anak balita, menjadi ancaman serius. Rerata angka kematian ibu (AKI) di Papua mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh di atas angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka kematian bayi di Papua pun tertinggi di Indonesia, yakni 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup.
Di samping menyebabkan kasus kematian ibu yang tinggi, memiliki terlalu banyak anak terbukti juga menyebabkan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di keluarga asli Papua. Pasalnya ibu sudah terlalu lelah mengurus anak, sehingga perhatian pada suami berkurang.
Perlunya melakukan inovasi khusus pada sosialisasi program, juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai. Menurut dia, sosialisasi soal KB, tidak bisa disosialisasikan secara langsung.
Di Papua, sosialisasi program KB dilakukan lewat pintu pendidikan pada anak, seperti peningkatan lama usia sekolah. Dengan bersekolah, maka otomatis remaja bakal menunda usia perkimpoian.
Papua adalah salah satu daerah khusus selain Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT dalam pelayanan KB. Di daerah ini semua alat kontrasepsi dan layanan KB digratiskan oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan mengingat tingginya tingkat kematian ibu dan anak, penularan HIV dan kasus kurang gizi di wilayah tersebut.
“Sayangnya rerata lama usia sekolah di Papua hanya 3 tahun, jauh di bawah reata nasional yang 5 tahun,” paparnya. (Cornelius Eko Susanto)
Diubah oleh bukan.aceh 10-03-2014 20:48
0
1.1K
Kutip
5
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan