TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pembelian bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun oleh pemerintah Jakarta diduga bermasalah. Mengutip laporan Majalah Tempo edisi Senin, 10 Maret 2014, kawan separtai Gubernur Joko Widodo dari Solo disinyalir turut bermain.

Persoalan proyek ini meledak awal Februari lalu, ketika ditemukan banyak kerusakan pada sebagian dari 90 bus baru yang diparkir di Unit Pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Baru sehari diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Jokowi pada 15 Januari, beberapa bus mogok. (baca: Aneka Masalah Bus Transjakarta Baru Jokowi )

Dari 30 bus gandeng yang diluncurkan itu, 12 diantaranya tak bisa jalan esok harinya.
Pengelola Transjakarta menemukan macam-macam kerusakan. Yang “ringan” adalah pintu sulit dibuka dan penyejuk udara sering mati. (baca: Aneh, Lelang Busway Cacat Tak Libatkan BPKP)

Masalah yang berat: mesin sering terlalu panas dan pada bagian-bagian penting karatan. Letak unit kontrol elektronik yang merupakan bagian dari sistem kelistrikan pun hanya 30 sentimeter dari permukaan tanah--terlalu dekat dengan jalan yang sering banjir.

Dua hari kemudian, pada 12 Februari, Udar Pristono dicopot dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan, yang didudukinya sejak Juni 2010--pada pemerintahan Fauzi Bowo. Kini, dia “diangkat” menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. (baca: Bus Berkarat, Jokowi Copot Kepala Perhubungan)

Di tengah kisruh ini, muncul nama Michael Bimo Putranto. Dia dua kali terlibat dalam tim sukses Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo pada pemilihan Wali Kota Solo, pada 2005 dan 2010.

Sejumlah narasumber Tempo menyebutkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo periode 2004-2009 ini ditengarai bermain di antara pejabat Dinas Perhubungan dan rekanan proyek bus. (baca: Siapa Bawahan Jokowi yang Bermain di Bus Cacat?)

Kepala Unit Pengelola Transjakarta Pargaulan Butar Butar menyatakan pertama kali melihat Bimo ketika menghadiri presentasi pengusaha yang menawarkan teknologi layar interaktif untuk bus di kantor Dinas Perhubungan, tahun lalu. Pargaulan bertanya kepada rekan-rekannya tentang Bimo. “Dijawab: Bimo adalah ‘orangnya Pak Jokowi’,” ujarnya.

Dikonfirmasi tentang dugaan keterkaitannya dengan pengadaan bus Transjakarta, Bimo mengatakan tak tahu-menahu dunia transportasi. Dia berujar sehari-hari berbisnis pasir dan hotel di Solo. “Saya ngumpulin pasir,” katanya, akhir Februari lalu.

Adapun Jokowi tak menampik disebutkan kenal dengan Bimo. “Ya, kenal-lah,” katanya kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu. Tapi ia tak mau menjelaskan detail kedekatannya dengan Bimo. Baca selengkapnya di Majalah Tempo pekan ini.

sumber tempo

Ahok Serahkan Semobil Dokumen Busway

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaha Purnama menyerahkan tumpukan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun. “Semua dokumen perencanaan dan pengadaan untuk busway pada 2013,” kata Ahok, panggilan Basuki, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin 10 Maret 2013. “Ada semobil Kijang datanya.”

Penyerahan data itu, menurut Ahok, bermula dari permintaan informasi oleh KPK beberapa hari sebelumnya. Wakil Gubernur memerintahkan anggota stafnya memenuhi permintaan itu. Data segera didatangkan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perhubungan, pelaksana proyek pengadaan 656 bus untuk transportasi massal Ibu Kota.

Tumpukan dokumen itu diangkut dengan menggunakan troli. Lima kali troli tersebut mondar-mandir di kompleks Balai Kota Jakarta, Senin sore pekan lalu dari ruang kerja Ahok di lantai dua ke mobil yang ditumpangi dua petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.(baca:Pengumpul Pasir di Garasi Bus Transjakarta)

Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek pembelian bus gandeng, bus besar, dan bus sedang senilai Rp 1,5 triliun ini. Dia menuduh ada sejumlah indikasi kecurangan dan kolusi pada proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2013 itu. “Misalnya, tender satu jenis barang dipecah dalam beberapa paket dengan harga yang berbeda-beda,” katanya Selasa pekan lalu. Ia menuduh ada potensi kerugian negara Rp 53,4 miliar.

Forum Warga Kota menilai, kejanggalan pemecahan paket tender itu terlihat pada pemenang pengadaan bus tunggal oleh PT Ifani Dewi. Pada satu paket, perusahaan ini mengajukan penawaran harga Rp 1,98 miliar--Rp 106,5 juta lebih mahal daripada harga pada paket lain. Padahal perusahaan ini mengajukan bus Ankai pada dua paket tender itu.

Harga yang berbeda juga diajukan pemenang tender lain, yang menggunakan bus Ankai pula. Hampir semua perusahaan yang menggunakan bus merek itu, menurut Forum Warga Kota, mendapat surat pengangkatan dealer tak jauh sebelum tender dilaksanakan pada Juni 2013. Hal ini menandakan Ankai sudah tahu bakal memenangi tender, tapi memerlukan perusahaan lokal untuk mewakilinya.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan tim Divisi Pengaduan Masyarakat terus menyelidiki laporan dugaan korupsi proyek busway. “Kami terus mengumpulkan data untuk memperkuat laporan itu,” katanya. Data itulah yang antara lain diambil pada Senin sore pekan lalu dari ruang kerja Wakil Gubernur.
tempo juga