JAKARTA, KOMPAS.com — Warga penerima program kampung deret di RW 015 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, diminta membayar tip untuk konsultan kampung deret sebesar 2 persen dari uang renovasi rumah yang diterima.

Umumnya warga yang takut dana renovasi rumah tak cair memberikan tip itu. Namun, ada pula yang menolak.

Akan tetapi, dengan alasan tenggang rasa dan faktor intimidasi, umumnya warga enggan mengungkapkan secara terbuka soal kutipan. Hanya beberapa warga yang bersedia mengungkapkannya karena dana renovasi rumah yang diterima juga sangat terbatas.

Salah satunya adalah RN (63). Janda tiga anak ini, Minggu (9/3/2014), mengaku sangat keberatan dengan kutipan untuk membayar tip bagi konsultan. Dana renovasi rumah yang diterima dari Pemerintah Provinsi DKI hanya Rp 54 juta.

Atas perintah ketua kelompok kampung deret di tempat tinggalnya, dia terpaksa membayar tip untuk konsultan 2 persen dari dana yang diterima, yakni Rp 1.080.000.

”Mereka mintanya juga terburu-buru. Saya pun tidak diberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran tip,” kata RN.

Untuk menjalankan program kampung deret, RN memperoleh dana pembangunan dalam tiga tahap, dan sekarang memasuki tahap kedua, dengan total Rp 40 juta lebih. Namun, karena harga material bangunan semakin mahal, RN harus mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri lebih dari Rp 15 juta.

”Sudah nombok untuk pembangunan rumah, masih diminta pula untuk tip konsultan,” katanya.

Warga lainnya, Hr (58), mengeluhkan hal serupa. Namun, beruntung dia bisa mendesak ketua kelompok penataan kampung deret di RT tempat tinggalnya memberikannya kuitansi atas pemberian tip tersebut. Dalam kuitansi itu tertulis penerima uang adalah Fathurodji.

Ada pula warga yang berani menolak membayar tip tersebut, yaitu Bistok Hutagaol (50). Warga RT 010 RW 015 ini mengaku, dia sudah menolak sejak diminta membayar tip. Karena terus didesak, Bistok memberikan syarat agar dia bisa memperoleh kuitansi dari pembayaran tersebut. Namun, karena permintaan itu tak dipenuhi, Bistok tetap menolak membayar.

”Saya mengancam mereka, kalau kuitansi tak diberikan dan saya dipaksa membayar, saya laporkan kasus ini ke gubernur. Akhirnya, mereka tak berani memaksa saya,” katanya.

Baik RN, Hr, maupun Bistok hanya menyebutkan sekelompok orang yang meminta bayaran tip itu adalah dari konsultan kampung deret di Kelurahan Pisangan Timur, yaitu PT Ambara Puspita. Hanya saja, menurut Bistok, sekelompok orang itu turut dibantu ketua kelompok koordinator kampung deret yang juga warga setempat.

Saat dimintai penjelasan, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung tak dapat dihubungi. Pesan singkat yang dikirim ke nomor telepon selulernya juga tak dibalas

http://megapolitan.kompas.com/read/2...ntuk.Konsultan