[Mimpi Basah] Hatta Rajasa pede warga Muhammadiyah pilih PAN di Pemilu
TS
PrimusRahmadian
[Mimpi Basah] Hatta Rajasa pede warga Muhammadiyah pilih PAN di Pemilu
Spoiler for Eyang Rajasa:
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yakin warga Muhammadiyah bakal mencoblos partai yang dipimpinnya pada Pemilu 9 April mendatang. Sebab, ada ikatan kultural yang kuat antara Muhammadiyah dengan PAN.
"Kalau dilihat dari survei, warga Muhammadiyah paling tinggi menjatuhkan pilihannya kepada Partai Amanat Nasional," kata Hatta Rajasa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/3).
Dia meyakini partainya masih banyak dipilih oleh warga Muhammadiyah karena didasari dua alasan, yakni faktor kesejarahan dan hasil survei tentang pilihan partai politik yang diminati anggota organisasi massa besar tersebut.
"Oleh karena itu kami merasa sangat dekat," tegasnya.
Lebih lanjut, Hatta menekankan, PAN adalah partai yang lahir dari pilar yang salah satunya adalah Muhammadiyah, selain Majelis Amanat Rakyat (MARA), organisasi massa yang didirikan oleh Amien Rais.
"Saya yakin warga Muhammadiyah menjadikan PAN dalam urutan pertama sebagai penyalur aspirasi politiknya," jelas Hatta.
Menurutnya, PAN bukanlah partai politik yang suka memilah-milah siapa warga masyarakat yang bisa dekat dengannya. "PAN menjadi partai bagi siapa saja tidak memandang latar belakang suku dan agama. Sehingga, kita betul-betul menjadi tempat bagi seluruh warga masyarakat, apapun latar belakangnya," tandasnya.
Yang bener, "Hatta Rajasa pede warga BP Raya akan pilih Rasyid Rajasa di Pemilu"
Nih konfirmasi dari Din :
Spoiler for Din: Muhammadiyah Bukan Milik Parpol:
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisasi dengan partai politik manapun.
"Muhammadiyah tidak ada hubungan organisatoris, struktural dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Ini khittah organisasi sejak Muktamar tahun 1971 di Makassar," kata tokoh yang biasa dipanggil Din Syamsuddin ini dalam acara bertajuk "Pemilihan Umum 2014: Bagaimana Menyikapinya?" di Jakarta, Jumat (7/3) malam.
Dengan demikian, menurut dia, tidak boleh ada parpol yang mengklaim sebagai partai Muhammadiyah.
Meski pihaknya tidak melarang kadernya untuk masuk ke dalam parpol, tetapi ia berpesan agar para kader Muhammadiyah tersebut jangan membawa kepentingan partai ke dalam organisasi.
"Jangan membawa kepentingan partai ke dalam Muhammadiyah, tapi bawalah nilai-nilai Muhammadiyah ke dalam parpol," kata dia.
Diakuinya, kader-kader Muhammadiyah di berbagai parpol saat ini malah membawa kepentingan partainya ke dalam Muhammadiyah sehingga menimbulkan konflik internal.
Menjelang Pemilu 2014, pihaknya mengingatkan hubungan antarkader Muhammadiyah yang menjadi caleg agar tetap baik. Selain itu juga harus menghindarkan diri dari perpecahan dan tetap mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan parpol.
"Di beberapa dapil, ada beberapa kader Muhammadiyah berhadapan secara head to head, tak terelakkan ukhuwah akan terganggu, terutama oleh tim sukses karena mereka akan menjelekkan kader Muhammadiyah lain yang jadi rivalnya. Ini kerugian yang tidak bisa kita bayar jika Muhammadiyah terjebak dalam situasi seperti ini," kata dia.
Din menambahkan bahwa Muhammadiyah memandang Pemilu sebagai proses politik yang bermakna strategis dan menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu merupakan momentum jihad politik dan sarana membangun demokrasi yang baik dan upaya mengakhiri wajah perpolitikan yang selama ini, menurut dia, semakin jauh dari cita-cita reformasi.
"Demokrasi yang serba bebas tanpa tanggung jawab moral hanya menghasilkan kehidupan politik nasional yang sarat transaksional, korupsi dan politik dinasti," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong Pemilu 2014 agar bisa berlangsung demokratis, konstitusiona dan lebih bermutu dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Spoiler for Din: Tidak boleh ada parpol klaim sebagai partai Muhammadiyah:
Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisasi dengan partai politik manapun. Dengan demikian, kata Din tidak boleh ada parpol yang mengklaim sebagai partai Muhammadiyah.
"Muhammadiyah tidak ada hubungan organisatoris, struktural dan tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Ini khittah organisasi sejak Muktamar tahun 1971 di Makassar," kata Din Syamsuddin ini dalam acara bertajuk "Pemilihan Umum 2014: Bagaimana Menyikapinya?" di Jakarta, Jumat (7/3) malam.
Meski begitu, dia tidak melarang kader Muhammadiyah untuk masuk ke dalam parpol, tetapi berpesan agar para kader Muhammadiyah tersebut jangan membawa kepentingan partai ke dalam organisasi.
"Jangan membawa kepentingan partai ke dalam Muhammadiyah, tapi bawalah nilai-nilai Muhammadiyah ke dalam parpol," kata dia.
Diakuinya, kader-kader Muhammadiyah di berbagai parpol saat ini malah membawa kepentingan partainya ke dalam Muhammadiyah sehingga menimbulkan konflik internal.
Menjelang Pemilu 2014, pihaknya mengingatkan hubungan antarkader Muhammadiyah yang menjadi caleg agar tetap baik. Selain itu juga harus menghindarkan diri dari perpecahan dan tetap mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan parpol.
"Di beberapa dapil, ada beberapa kader Muhammadiyah berhadapan secara head to head, tak terelakkan ukhuwah akan terganggu, terutama oleh tim sukses karena mereka akan menjelekkan kader Muhammadiyah lain yang jadi rivalnya. Ini kerugian yang tidak bisa kita bayar jika Muhammadiyah terjebak dalam situasi seperti ini," kata dia.
Din menambahkan bahwa Muhammadiyah memandang pemilu sebagai proses politik yang bermakna strategis dan menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu merupakan momentum jihad politik dan sarana membangun demokrasi yang baik dan upaya mengakhiri wajah perpolitikan yang selama ini, menurut dia, semakin jauh dari cita-cita reformasi.
"Demokrasi yang serba bebas tanpa tanggung jawab moral hanya menghasilkan kehidupan politik nasional yang sarat transaksional, korupsi dan politik dinasti," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong Pemilu 2014 agar bisa berlangsung demokratis, konstitusional dan lebih bermutu dari pemilu-pemilu sebelumnya.