Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah melakukan perbaikan sistem manajemen yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengaku saat ini tengah membangun sistem online.

"Dimulai satu tahun yang lalu. Kita sudah melakukan perbaikan sistem dan sedang membangun sistem, dimulai dengan pajak online, untuk restoran, hotel, hiburan, parkir," jelasnya saat pidato usai menandatangani Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/3).

Selain pajak, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem online dalam proses pengadaan barang dan jasa. Caranya dengan membangun sistem e-bugeting, e-purchasing dan e-catalog. Semua akan terhubung dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Semuanya sudah online semua yang belum akan terus kita lakukan. Ini salah satu perbaikan sistem yang kita lakukan. Lelang jabatan ini juga salah satu kita perbaiki. Lelang jabatan untuk lurah camat, kepala sekolah dan kepala puskesmas," terang Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan tantangan terberatnya adalah mengendalikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang melonjak sebanyak Rp 31 triliun, atau senilai Rp 72 triliun. Oleh karena itu ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan.

"Saya tadi sempat bisik-bisik ke Abraham Samad (ketua KPK) mohon dibantu pengawasan, pengendalian, preventif," tutupnya.

sumber

Pencitraan ?
terserah aja...tapi berani gak kepala daerah yg lain terang2an minta diawasi kpk dlm penggunaan apbd

komentar2 cetar membahana :



awalnya si agan ini bilang kalau sudah tandatangan MOU baru diberitakan sebaik-baiknya.

tapi........

giliran dia udah dikasih tahu kalau MOU sudah ditandatangani, inilah komentarnya :



pokoke jokowi harus salah !