1) 100 Perwira Purnawiran TNI Berkumpul di MABES TNI AD
Sekitar 100 Perwira Tinggi Purnawirawan TNI-AD berkumpul dengan Perwira Tinggi aktif di Markas Besar TNI-AD, Kamis 20 Februari 2014. Silaturahmi itu untuk menjaga netralisme TNI pada Pemilu mendatang.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh purnawirawan TNI yang menjadi Calon Presiden pada Pemilu mendatang, yaitu mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto (Capres Hanura), mantan Kepala Staf TNI-AD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo dan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto (Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat).

Wiranto dan Pramono Edi tampak duduk melingkar di satu meja dengan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Budiman. Di sebelahnya, tampak mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno dan Letjen Purnawirawan Surjadi, mantan Gubernur DKI dan Mendagri era Pemerintahan Orde Baru.

Selain itu juga turut hadir Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Jend TNI (Purn) Hendro Priyono, Jend TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan dan lainnya.

Tri Sutrisno dalam pidatonya menyatakan, TNI harus menjaga netralitas pada Pemilu tahun ini. TNI cukup menjaga keamanan dan kelangsungan pesta demokrasi tersebut.

"Kami ingatkan, TNI jangan sampai terlibat langsung dalam pemilu yang akan datang," katanya.

2) TNI Kubu Seberang: 150 Jenderal membentuk 'Dewan Revolusi Rakyat'

Berbagai sumber menilai sikap ini atas timbulnya gerakan Ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI kembali menyatukan barisan untuk ‘menjatuhkan’ atau melengserkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, para jenderal itu, pemerintahan SBY tidak bisa lagi diharapkan menyejahterakan rakyat, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan persoalan bangsa lainnya.

Informasi yang diterima, sekitar 150 purnawirawan TNI berkumpul di Jakarta, dan hadir dalam pertemuan ini antara lain Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Mustahid Astari, Tommy (PETA). Ketiganya mengatasnamakan dari Gerakan Revolusi Nurani (GRN).

Dalam pertemuan itu dikeluarkan pernyataan Tri Komando Nurani: Turunkan SBY dengan mobilisasi umum, Bentuk Dewan Revolusi Rakyat, dan Kembali ke UUD 1945 asli. “Sebanyak 150 purnawirawan itu sudah sepakat untuk melengserkan pemerintahan SBY dengan mobilisasi umum,” kata Indro Tjahyono yang dikenal dekat dengan sejumlah jenderal purnawirawan, Selasa pagi (20/12). Menurutnya, pertemuan 150 purnawirawan TNI itu disambut 20 jenderal lainnya, termasuk Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dengan membuat aksi keprihatinan bangsa pada pertengahan Desember lalu.

“Prabowo dkk menyatakan aksi keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini, dan hal ini sah-sah saja. Tapi, kalau 150 purnawirawan itu sudah clear, artinya menjatuhkan SBY secara inkonstitusional,” ujar Indro. Menurut Ketua DPP Hanura, partai yang didirikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto ini, para purnawirawan itu juga menyatakan optimis pemerintahan SBY tidak akan sampai 2014. “Itulah sebabnya mereka terus melakukan penggalangan kepada rakyat untuk mengkritisi pemerintahan SBY, yang pada akhirnya melakukan aksi penggulingan,” ujar Indro.

Sementara itu, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi sangat mendukung langkah para Jenderal senior Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang akan berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada perengahan bulan Desember nanti. “Saya sangat mendu-kung langakah para Jenderal senior SBY tersebut. Kalau bukan senior, siapa lagi yang akan mengingatkan SBY,” kata Saurip Kadi dalam perbincangannya dengan Teraspolitik.com melalui telepon selularnya, Jum’at (25/11).

Kecewa Diinformasikan, selain Tyasno dkk dari GRN, dari kelompok jenderal lain, sekitar 19 orang, juga kerap berkumpul di rumah Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, Jenderal (Purn) Jhony Lumintang, Jenderal (Purn) Fahrur Rozi, dan lainnya. “Mereka sering berkumpul di rumah Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Reformasi masa Presiden Abdurrahman Wahid,” kata Ketua MK Mahfud MD, beberapa waktu lalu. Menurutnya, para jenderal itu menyatakan kecewa dengan pemerintah.

“Beberapa mantan jenderal yang sering bertemu di rumah Luhut Panjaitan antara lain, Letnan Jenderal purnawirawan Jhony Lumintang, Jenderal purnawirawan Fahrur Rozi, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. “Setidaknya ada sekitar 19 para purnawirawan jenderal yang kerap bertemu di kediaman Luhut Panjaitan. Mereka mengatakan, pemerintahan ini mengecewakan. Pemerintahan ini lambat,” ujar Mahfud, yang juga mantan Menteri Pertahanan.

Hal senada juga dikemukakan mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menurutnya, para mantan jenderal sering melakukan pertemuan. “Para jenderal itu hampir setiap hari berkumpul dan bertemu, karena mereka berkantor di gedung yang sama, di Kuningan, Jakarta,” ujar Fahrul.

3) Banyak Skandal, Presiden SBY Coba Selamatkan Diri Dengan Membentuk PASPAMRES Group D. Ada Apa Jenderal?

Skandal yang membelit Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono terlanjur beredar secara luas dikalangan jurnalis dan rakyat Indonesia. Kasus demi kasus akan makin memojokkan posisi Presiden SBY dan keluarga. Sebut saja kasus Bank Century, skandal Hambalang, kasus SKK Migas dan lainnya dinilai sebagai tekanan pada keluarga Cikeas.

Dalam hal ini maka kurun waktu tak lebih dari satu semester, SBY akan menanggalkan jabatannya sebagai Presiden RI. Meski ia bersikap irit komentar namun sejatinya ia berada dalam tekanan luar biasa. Karena SBY segera membentuk group D Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) yang disinyalir untuk mengamankan dirinya agar tidak didera 'Post Power Syndrom' dan melindungi dirinya dari serangan pihak musuh politiknya.

Sikap SBY dinilai berlebihan karena meski mantan Presiden Suharto otoriter tapi ia justru tak ada pengawalan khusus, demikian halnya dengan Gus Dur yang menolak untuk dikawal. Tapi karena memang sudah peraturan, akhirnya beliau dikawal 10 orang dengan sistem shift, antara dua sampai tiga orang saja tiap harinya,

Pembentukan group D Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dinilai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah langkah yang terlambat. Seharusnya, group tersebut dibentuk sejak jauh-jauh hari.

Hal ini seolah memunculkan kesan bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga membentuk group baru di Paspampres.

"Terlambat pemerintah itu. Harusnya sejak dulu. Sehingga jadi kesan kenapa SBY lengser baru dibuat sekarang, selama ini para mantan presiden dan wakil presiden telah mendapat pengamanan yang baik dari kepolisian. Selama ini kan sudah ada, tapi dari kepolisian," ujar kata politikus PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Mabes TNI resmi cumiarkan grup di Paspampres menjadi empat. Grup D atau yang terakhir akan mendapat tugas mengawal mantan presiden dan wakil presiden. Maka Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono akan tetap mendapat pengawalan, meski sudah lengser dari jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden termasuk mantan presiden lainnya.

Pada 27 Agustus 2013 telah disahkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 59/2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga dan Tamu Negara.

Moeldoko melanjutkan, Peraturan Pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Mabes TNI dengan mengeluarkan Peraturan Panglima TNI No 37/2013. Isinya tentang pengesahan validasi organisasi dan tugas Pasukan Pengamanan Presiden.

Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan dan Intelijen) DPR RI Tjahjo Kumolo menilai pembentukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Grup D, khusus untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, berlebihan dan tidak mendesak. Sejarah mencatat saat Presiden Soeharto berhenti, kata Tjahjo, satu grup (Grup A) Paspampres ditarik ikut Pak Harto--sapaan akrab mantan Presiden Soeharto. Kemudian saat Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wapres Megawati Soekarnoputri perlu dua grup yang tidak disiapkan secara profesional. Lalu, mulailah ada penataan satuan Paspampres sampai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini, tugas Grup A Paspampres yang berkekuatan empat detasemen, yakni melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI dan keluarganya.

Tugas Grup B, lanjut dia, berkekuatan empat detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap wakil presiden RI dan keluarganya.

Tugas Grup C, berkekuatan dua detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara dan keluarganya, serta satu detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres.