Ane baru aja baca dari berbagai sumber kalo keuangan daerah terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa rawan terjadi kasus korupsi, hingga banyak pejabat2/Kepala2 daerah yg terjerat Tindak Pidana Korupsi

Ane minta pedapat dari Agan2 sekalian dong, disini sebetulnya yg menjadi masalah apanya sih? sebab klo kita telisik kan Anggaran Belanja daerah itu selalu ditentukan dalam suatu Perda, nah kalo dlm prakteknya/pelaksanaan pemerintahan tiba2 Pemerintah membutuhkan dana lebih untuk pemenuhan suatu kontrak barang dan jasa tapi mereka ga bisa memenuhinya karena terikat sama Perda APBD Daerahnya gimana? *Pertanyaan Mahasiswi Hukum*