PT Freeport Indonesia sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan Kontrak Karya Generasi I pada 7 April 1967. Perpanjangan kontrak menjadi KK Generasi V, telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021. Saat ini kegiatan produksi PT FI berada di wilayah tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah DOZ dan Big Gossan di Kabupaten Mimika, Papua.

(Berita Daerah – Nasional) Pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang akan berakhir pada tahun 2021. Keinginan PT FI memperpanjang konrak karyanya harus disikapi dengan hati-hati tidak boleh gegabah. Semua keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pembahasan perpanjangan diperkirakan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru periode 2014-2019, karena apabila dikerjakan oleh pemerintahan sekarang yang waktunya hanya tersisa sekitar 8 bulan dapat menimbulkan kecurigaan oleh sejumlah pihak.

Perpanjangan kontrak karya yang oleh Pemerintah Indonesia akan diberikan apabila Freeport memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan, misalnya, kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, royalti dan lain sebagainya.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dapat mengkaji pemberian potongan bea keluar ekspor mineral bagi perusahaan-perusahaan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia, dengan catatan para korporasi tersebut harus menyelesaikan pembangunan smelter dan menaruh uang jaminan investasi smelter.

Kemungkinan, diskon tersebut bukan hanya untuk perusahaan tambang besar yang memang kerap meminta keringanan seperti Freeport ataupun PT Newmont Nusa Tenggara. Keringanan tersebut dapat diberikan untuk semua perusahaan tambang yang bisa memenuhi secara syarat yang diajukan, yakni pembangunan smelter dan jaminan investasi.

Freeport yang beberapa kali petingginya sempat datang menemui sejumlah Menteri pada dasarnya tidak menolak untuk membayar bea keluar ekspor. Namun, perusahaan asal Amerika Serikat itu meminta pengurangan bea keluar.

Mengenai besaran diskon bea keluar itu akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menperin akan memberikan road map bagi pembangunan smelter. Sayangnya, dua perusahaan besar tambang ini, Freeport dan Newmont, belum mengajukan proposal pembangunan smelter sampai saat ini.

Uang jaminan investasi smelter yang harus diberikan perusahaan tambang adalah sebesar lima persen untuk membangun smelter selama tiga tahun.

Resiko jangka pendek dari pelakasanaan PP Nomor 1/2014 dan Permen Nomor 1/2014 adalah tidak adanya retribusi daerah. Namun demikian, hal itu harus dilihat dari imbas jangka panjang setelah fasilitas pengolahan dan pemurnian terbangun.

Pemerintah daerah diminta agar turut mengawasi 4.900 perusahaan yang belum memiliki izin clean and clear. Untuk itu, pemerintah pusat akan mengirimkan lebih banyak inspektur pertambangan ke daerah.

Pemerintah juga mempersilakan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengajukan gugatan arbitrase terkait penerapan Bea Keluar Progresif produk olahan mineral dalam bentuk konsentrat.

Kementerian ESDM akan tetap melaksanakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Peraturan turunan itu salah satunya mengenai penerapan bea keluar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah sendiri diminta agar meninjau kembali besaran Bea Keluar (BK) Progresif Mineral bagi perusahaan tambang sebesar, yang kini sebesar 20-60 persen hingga 2017. Usul ini memperhatikan struktur biaya dan profit margin perusahaan tambang, kemudian memahami proses, teknologi, pengusahaan, dan kapitalisasi industri tambang.

Sumber : beritadaerah
Eronu Telaumbanua/Jurnalis
Editor: Eni Ariyanti

Berikut ini adalah isi dari kontrak antara Freeport (USA) dengan Pemerintah Indonesia : Sejak 1967 sampai Sekarang..

Harapan ane : Jika benar akan pembahasan kontrak akan dilaksanakan pada pemerintahan selanjutnya kiranya pemerintahan selanjutnya tidak salah langkah dalam membuat dan menyetujui hal-hal terkait kontrak yang menyangkut SDA kita ini. dan bukan hanya Freeport saja, melainkan Perusahaan lainnya dengan SDA lain juga mampu dibuat untuk membawa kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia.. Ane memang benci sekali sama Freeport dan Amerika !!! tapi semoga jangan ada perang.. jangan sampai ada peristiwa seperti ini..