[/URL]

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, yang memberi sanksi terhadap kendaraan yang masuk ke jalur Trans Jakarta, sebagai langkah yang tak adil.
"Keadilan sosial terhadap rakyat Indonesai dalam kebiajakan ini perlu dipertanyakan," kata Hidayat dalam diskusi Menghadirkan Indonesia Berdaulat Melalui Pemilu Bermartabat yang digelar Fraksi PKS di Jakarta, Selasa, 4 Maret 2014. (Baca: Denda Tinggi Terobos Busway Tak Bikin Ngeri).
Menurut Hidayat, ebijakan tersebut tidak menghadirkan solusi, malah membuat jalur Trans Jakarta kosong melompong, sedangkan jalan yang berada di sisi kanan dan kirinya macet total. "Ini tentu melahirkan tragedi," ujar dia. (Baca: Polisi Keluhkan Hakim Soal Denda Jalur Busway).
Pemerintah Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Pengadilan Tinggi Jakarta sudah sepakat akan mempertajam pasal 287 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjerat para pelanggar. (Baca: Jokowi Dukung Denda Maksimal di Jakarta).
Sebelumnya, mobil yang masuk busway bakal didenda Rp1 juta dan motor Rp 500 ribu. Seharusnya, kata Hidayat, yang juga anggota Majelis Dewan Syuro PKS tersebut, pemerintah membuat jalur baru untuk pengendara, "Bukan mengambil jalan milik rakyat," ujarnya.
TRI SUHARMAN

[URL="http://id.berita.yahoo.com/denda-masuk-busway-pks-sebut-jokowi-tak-adil-143034141.html"]




Komeng From TS :



Cukup Itu Sudah