TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membenahi sistem birokrasi yang dinilai masih menjalankan praktik gratifikasi atau suap.

"Umur kepemimpinan masih muda. Masih perlu waktu lagi untuk membenahi birokrat di bawah," ujar Abraham di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Abraham mengatakan, masalah sistem birokrasi yang masih melakukan praktik gratifikasi memiliki pola yang sama di seluruh Indonesia, yaitu mempersulit perizinan. Dengan mempersulit perizinan, semakin lama birokrasi itu berpotensi mengambil keuntungan pribadi.

Abraham mengatakan, praktik gratifikasi dalam sistem birokrasi terbilang tindak pidana korupsi kecil. Meski demikian, gratifikasi tersebut justru merusak pelayanan publik

"Selain itu juga mengganggu masyarakat di level menengah kebawah," kata Abraham.

Sejauh ini, Abraham mengatakan Pemprov DKI sudah memberikan beberapa contoh yang memperlihatkan bagaimana melakukan reformasi birokrasi di tataran Pemprov DKI Jakarta.

"Menjadi contoh ada perbaikan dan reformasi birokrasi besar-besaran di DKI. Seperti lelang jabatan. Ini akan dirasakan oleh masyarakat yang langsung bersentuhan dari pelayanan publik," kata Abraham.

Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolit...asi-di-jakarta