JAKARTA- Melalui kanal Hatta Mendengar di web resmi Menko Perekonomian dan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, di Hatta-rajasa.info, banyak masukan, pertanyaan, kritik, dan apresiasi yang datang terhadap sosok Hatta Rajasa. Salah satunya dari Maulana Malik, warga Tanggerang misalnya.

Malik melihat, stabilitas ekonomi Indonesia ia pandang sudah cukup baik saat ini. Namun sejalan dengan itu, perbaikan-perbaikan juga butuh dilakukan lebih lanjut, misalnya dari sektor pengentasan pengangguran, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan perbaikan iklim investasi Indonesia.

Merespon hal ini, Hatta kemudian menjawab dan memberikan penjelasan. Menurut besan Presiden SBY ini, memang banyak hal yang masih harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. akan tetapi, kita patut bersukur karena potensi kemajuan sudah terjadi saat ini.

Hatta mengambil contoh, angka pengangguran yang terus menurun dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2005 angka pengangguran masih diangka 11,24 %, maka pada tahun 2013 angka itu sudah turun menjadi 6,25 %. Tentu hal ini fakta dari adanya kemajuan.

Ke depan, lanjut Hatta, yang perlu dilakukan adalah terus menekan angka pengangguran ini seminim mungkin. Hal itu bisa dilakukan melalui upaya perbaikan ekonomi secara terus-menerus.

Mengenai iklim investasi yang masih belum sempurna, mertua Edhi Baskoro Yudhoyono ini memberikan penilaian, sejatinya Indonesia saat ini jauh lebih kuat daripada masa lalu. Hatta merujuk pada fakta bahwa pada tahun 2013, Indonesia menjadi primadona investasi.

Itu sebabnya, Ketua Umum PAN ini terus mendorong kebijakan-kebijakan yang pro investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Hatta menyebut, pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) misalnya, adalah untuk mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia. hal itu dilakukan agar keuntungan sumber daya alam (SDA) Indonesia bisa sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri, bukan oleh bangsa lain.

Hatta bertekad bahwa kemajuan Indonesia saat ini harus dikawal oleh semua elemen. Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha harus bersinergi untuk menjaga momentum baik ini. (TM)

JAKARTA-Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, stabilitas makro ekonomi akan tetap terjaga pada 2014, meskipun Indonesia akan menghadapi pemilu yang berpotensi menganggu kestabilan politik.

"Pola makro ekonomi dan stabilitas pada 2014 akan terus kita jaga, kalau kita jalankan, ini bisa menjadi basis yang baik di pemerintahan yang baru," ujar Chatib, dalam acara Economic Outlook 2014 kerja sama antara Perum LKBN Antara dengan Bank ANZ, di Jakarta, Rabu malam.

Menkeu menjelaskan, stabilitas ekonomi telah terjaga sejak pemerintah dan Bank Indonesia melakukan antisipasi atas tekanan eksternal akibat kebijakan "tapering off" yang dilakukan oleh The Fed (Bank Sentral AS, Red) dengan memperbaiki kinerja defisit neraca transaksi berjalan.

"BI telah menaikkan suku bunga agar kreditnya melambat. Dari segi fiskal kita menaikkan harga BBM. Dari dua kebijakan itu, apabila pertumbuhan ekonomi menjadi turun, ini adalah 'by design', sesuatu yang dibuat agar masalah 'current account deficit' teratasi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Kebijakan tersebut, lanjut Chatib, telah berjalan efektif yang terlihat dari surplus neraca perdagangan selama tiga bulan berturut-turut, dan membaiknya defisit neraca transaksi berjalan, sehingga nilai tukar rupiah kembali menguat setelah sebelumnya mengalami depresiasi.

"Pada Desember 2013, 'current account deficit' tercatat empat miliar dolar AS dari sebelumnya 10 miliar dolar AS, makanya kebijakan ini berhasil mengatasi isu yang ada. Tapi kita tetap harus berhati-hati, kita tetap melakukan 'policy' yang ada," katanya lagi.

Karena itu, upaya menjaga fundamental perekonomian nasional akan terus dilakukan dan pemerintah tidak takut untuk membuat kebijakan baru apabila diperlukan, apalagi para pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi tidak terlibat langsung dalam pemilu, ujarnya pula.

"Jangan terlalu pesimistis di tahun pemilu tidak ada keputusan. Kalau dasarnya solid di 2013--2014, maka nanti menteri keuangan yang baru bisa bicara pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini harus disiapkan mulai sekarang. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sedang melakukan konsolidasi biar 'growthnya' di atas enam persen," katanya.

Chatib mengatakan, salah satu kebijakan baru yang dapat diputuskan adalah terkait reformasi struktural dalam belanja subsidi energi yang dapat mengurangi beban fiskal dan menyehatkan defisit neraca transaksi berjalan hingga kisaran 2,5 persen terhadap PDB.

"Kita menyiapkan skenario subsidi tetap, jadi subsidi per liter dipatok, sehingga efeknya ke perubahan nilai tukar bisa diminimalisir. Kalau itu bisa dilakukan, harganya berfluktuasi tapi masih dalam 'range'. Saya kira persiapan atau pemikiran ke arah ini sedang dilakukan," katanya lagi.

Chatib memastikan pemerintah akan mempertimbangkan seluruh dampak apabila terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun ini, terutama kepada masyarakat miskin, karena barang-barang komoditas dipastikan ikut mengalami kenaikan.

"Dampak kenaikan BBM, tentu ada karena harga barang akan naik dan inflasi naik. Masih ada 100 juta orang hidup di garis kemiskinan, kalau kebijakan dibuat harus dipikirkan kompensasinya. Saya kira kalau melakukan penyesuaian, kita harus melihat metodenya seperti apa," ujar Menkeu itu pula.(*/hrb)