JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menggusur kawasan Kali Jodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia menginginkan jalan inspeksi Kanal Banjir Barat bersih dan hijau. Kali Jodo, permukiman kumuh yang terletak di tepi Kanal Banjir Barat, membuat pemandangan kota semrawut.

"Tidak boleh lagi jalan inspeksi diduduki oleh rumah liar dan usaha apa pun, makanya saya akan bersihkan. Dari Manggarai sampai Pluit harus ada rasio jalan, sehingga ada keindahan," kata Basuki di sela-sela "blusukannya" bersama Gubernur Joko Widodo, Kamis (27/2/2014).

Namun, kata pria yang akrab disapa Ahok ini, penggusuran terhadap Kali Jodo akan dilakukan setelah ada rumah susun yang siap untuk menampung warga kawasan tersebut. Hal itu sesuai dengan prinsip yang dikedepankan oleh Jokowi selama ini.

"Kita akan gusur jika rusun kita siap. Karena Pak Gubernur kan maunya penggusuran dilakukan dengan manusiawi," ujarnya.

Seperti diberitakan, untuk pertama kalinya Ahok mengikuti Jokowi blusukan. Perjalanan dimulai dengan berangkat dari Balaikota Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Kali Jodo menjadi tujuan pertama. Namun, di tempat ini, keduanya tidak turun dari kendaraan mereka.

Setelah itu, keduanya menuju lokasi pembangunan Kampung Deret Petogogan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke Jakarta Timur, yakni untuk meresmikan Pasar Ciplak, Cipinang Besar Selatan, dan Pasar Cipayung, Pasar Rebo. Keduanya tiba kembali ke Balaikota sekitar pukul 16.00 WIB.

oooo, jadi mau digusur ya

Lokalisasi prostitusi yang digagas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat respons positif dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI).

Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persatuan Gereja Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan jika bisa memilih, idealnya PGI berharap prostitusi dan lokalisasi bisa diberantas.

"Tapi ternyata kan tidak bisa dihilangkan, pengalaman setelah lokalisasi Kramat Tunggak itu ditutup, menurut saya (prostitusi) malah makin mengkhawatirkan dan liar," kata Jeirry kepada detikcom, Selasa (24/12).

"Kalau memang kita tidak bisa menghilangkan praktik prostitusi ini, saya setuju dengan Ahok, kita lokalisasi," lanjutnya. "Ketimbang kita mau sok moralis tapi sesungguhnya juga tidak bisa menghentikannya."

Jeirry berpendapat prostitusi tetap bisa berkembang, dan malah semakin menjadi-jadi karena banyak faktor. Mulai dari bisnis, manusia yang sulit menahan syahwat, serta sejumlah kemiskinan mendorong orang terjun ke pramuriaan.

Itu sebabnya, kata dia, pendekatan dengan penekanan moral, ternyata tidak bisa menghentikan praktik prostitusi, sejak sejarah manusia ada di bumi.

Dia mencontohkan, prostitusi jalanan yang mulai menjamur setelah Kramat Tunggak ditutup. Meski selalu dirazia petugas, pramuriaan tetap ada di jalan-jalan. Daripada membiarkan prostitusi tumbuh liar dan terselubung, Jeirry menilai legalisasi akan lebih bermanfaat.

Pasalnya, semakin liar, maka akan makin sulit mengontrol penyakit seperti HIV/AIDS. Apalagi, prostitusi saat ini juga sudah sangat memprihatinkan karena masuk dalam rumah-rumah kos. Artinya, lanjut Jeirry, pramuriaan masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat dan tersebar di seluruh pelosok kota sehingga tidak bisa dideteksi.

Akibatnya, tak hanya efek secara medis yang sulit dikontrol, dampaknya secara sosial juga akan berpengaruh pada perubahan nilai. Pilihan lokalisasi dianggap cara untukk menyelamatkan kehidupan.

"Kami lebih sepakat dengan cara pikir Ahok, bukan karena dia kristen. Saya kira banyak juga orang muslim yang punya pandangan seperti dia, melihat kemanfaatan kebijakan itu," tutur Jeirry.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa sikap MUI menolak dengan tegas jika Pemda DKI jadi membangun lokalisasi prostitusi. Sebab, lokalisasi tidak akan mengilangkan permasalahan yang ada.

“Itu hanya solusi yang bersifat sementara, mungkin, menurut saya itu bukan solusi. Malah menambah masalah baru."

katanya jangan sok suci?