Jokowi Diminta Berkaca soal Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Danang Parikesit meragukan keberhasilan monorel. Ia menyarankan Gubernur Jakarta Joko Widodo berkaca soal pembangunan monorel dengan sejumlah kota yang memiliki proyek serupa.

Menurut Danang, monorel di Jakarta mirip dengan Sydney, Australia, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Rute yang dilewati adalah inner cycle atau berputar-putar di pusat kota. Alhasil, monorel gagal mengangkut orang dari kawasan permukiman ke pusat bisnis sehingga bangkrut dan terpaksa ditutup.

"Bisa dibilang, monorel PT JM ini mall to mall, bukan monorel yang komuter, dari rumah ke tujuan, tentu ini risiko bisnis besar," ujarnya ketika dihubungi Rabu (19/2/2014) pagi.

Danang menilai, untuk meminimalisasi macet di Jakarta, kuncinya ada di interkoneksi antarmoda transportasi dari wilayah permukiman ke pusat bisnis. Sebab, macet yang selama ini terjadi akibat volume kendaraan pribadi dari rumah ke tempat kerja.

Dia mencontohkan sistem yang efisien, yakni bus transjakarta dan bus sedang sebagai "penyapu" jalan Ibu Kota dengan sejumlah rute, terkoneksi dengan kereta rel listrik, monorel atau MRT sebagai transportasi jarak jauh.

Sayang, interkoneksi dengan transportasi lain masih dalam bayang-bayang. Pertama, pengadaan bus sedang dan transjakarta masih dirundung persoalan. Jumlah keterangkutannya pun dianggap masih tak sesuai. Selain itu, monorel milik BUMN dari Bekasi-Jakarta-Tangerang masih wacana.

Ahok "nothing to lose"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap nothing to lose terkait kelanjutan monorel. Dia mengakui banyak pihak yang menyebut bahwa monorel Jakarta tak memiliki prospek pada masa depan. Namun, jika ada pihak swasta yang bersedia membangun monorel, ia mempersilakan saja.

"Negara lain ngotot enggak feaseble, pusat juga enggak setuju. Tapi, swasta mau kerja, kalau dia berani tunjukin, ya terusin. Kalau dia enggak berani, ya enggak layak. Gitu aja," ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu kepastian apakah PT Jakarta Monorail sebagai pelaksana proyek mampu melanjutkan lagi atau tidak. Ahok menyerahkan batas waktu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

kompas

Monorel Tidak Layak Dibangun, Jokowi Terburu-buru

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Monorail (JM) tak layak membangun monorel.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki PT JM, Darmaningtyas yakin kalau proyek itu akan kembali mangkrak.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk kembali menjalankan proyek monorel. Sebab, apabila PT JM merugi, Pemprov DKI-lah yang akan menanggung.

"Saya sudah bilang berkali-kali, monorel itu tidak layak dibangun, dan tetap dipaksakan oleh Gubernur," kata pria yang akrab disapa Tyas, di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Dia memaparkan, desain jalur monorel hanya dibuat untuk jalur wisata dan karyawan untuk makan siang. Misalnya saja, untuk rute green line, Senayan-Kuningan, rute itu hanya menghubungkan pusat perbelanjaan satu dengan lainnya.

Sementara untuk rute blue line, Kampung Melayu-Tomang, tak berbeda dengan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca sehingga masyarakat jauh lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan monorel.

Jalur yang didesain PT JM pun bukan merupakan jalur padat penumpang, dan ia memperkirakan tak akan menarik penumpang.

"Kalau cuma jalur melingkar, tidak feasible. Tapi, kalau yang diusung oleh konsorsium BUMN itu baru feasible karena origin destination, membawa komuter yang berangkat dari rumah ke kantor, dan kantor ke rumah," kata Tyas.

Tyas memiliki alasan kenapa meragukan proyek monorel ini. Pertama, dia mengaku tidak yakin PT JM memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program. Kedua, tidak ada investor yang berminat menyelesaikan proyek monorel.

PT JM, lanjut dia, masih memiliki utang kepada PT Adhi Karya untuk pembayaran tiang-tiang pancang. Janji pelunasan utang itu telah disampaikan Dirut PT JM Sukmawati Syukur saat DKI menggelar public hearing sekitar satu tahun yang lalu.

Namun, hingga kini, utang itu tak kunjung dilunasi. Berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan, PT Adhi Karya merupakan pemilik tunggal konstruksi monorel di koridor green line.

"Coba saja catat ucapan saya sekarang, kita lihat lima tahun lagi benar atau tidak ucapan saya," ujar dia.

Selain dua jalur monorel yang dibangun PT JM, lima perusahaan BUMN berencana membangun empat jalur monorel tanpa membebani APBD DKI Jakarta.

Empat jalur yang diajukan ialah Bekasi Timur-Cawang sepanjang 18,1 km, Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 km, Cawang-Kuningan sepanjang 11, 6 km. Kemudian, Kuningan-Palmerah yang saat ini sudah ada tiang-tiang mangkrak sepanjang 8,5 km.

Kelima BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Jasa Marga, INKA (Industri Kereta Api), PT Telkom, dan LEN (Lembaga Elektronik Negara). Sebelumnya, PT Adhi Karya juga bergabung dengan PT JM untuk membangun proyek monorel.

kompas