Gele Harun sendiri, saat lulus sekolah menengah kemudian dikirim orangtuanya untuk belajar hukum di negeri Belanda. Akhir tahun 1938, ia kembali ke Tanah Air. Sesuai dengan disiplin ilmunya, ia membuka kantor advokat atau pengacara pertama di Lampung dengan gelarnya sebagai mester in de rechtenatau yang disingkat Mr.




Rasa kecintaan pada Tanah Air mulai membuncah saat ia berkuliah di Belanda dan melihat orang-orang Belanda yang hidup foya-foya di negerinya sendiri setelah menjajah dan menguras kekayaan yang ada di Indonesia. Makanya pada tahun 1945, ia memulai perjuangannya melalui Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang diketuainya. Tapi aktivitas API itu harus terhenti setelah ia ditugaskan menjadi hakim di Mahkamah Militer, Palembang, tahun 1947 dengan pangkat letnan colonel (titular).

Hanya beberapa lama ia menjalani tugas tersebut, akhirnya ia pun harus hengkang. Hal itu dikarenakan, saat itu Palembang telah dijadikan negara boneka oleh Belanda yang dipimpin Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr.H.J.Van Mook yang mengultimatum semua tentara Indonesia termasuk hakim militer angkat kaki dari Palembang.

Akhirnya ia dan keluarga setelah menunggu kereta selama tujuh hari di Stasiun Kertapati, bisa kembali ke Lampung. Ia pun bergabung kembali dengan API. Dan kontak senjata pasukan Gele Harun dimulai saat Agresi Belanda II tahun 1948. Ketika itu, kota-kota di Lampung yakni Tanjungkarang-Telukbetung telah diduduki Belanda.

Pada tahun 1949, saat tentara Belanda mendarat di Pelabuhan Panjang, begitu keluar yang pertama kali dicari adalah rumah Gele Harun. Karena itulah, ia pun langsung memboyong keluarga dan stafnya ke Pringsewu. Pada 5 Januari 1949, di sebuah pendopo di Pringsewu itu diadakan musyawarah untuk menentukan pemerintahan Keresidenan Lampung. Di dalam pertemuan itu hadir antara lain Komando S.T.L Letkol Syamaun Gaharu, Mayor NS Effendy, M Yasin dari Masyumi, H Abdul Halim dari PSII, dan KH Gholib dari Pringsewu. Pada rapat itu memutuskan mengangkat Letkol Mr Gele Harun sebagai Residen Lampung (kepala pemerintahan darurat) menggantikan Residen Rukadi yang tetap berada di Tanjungkarang yang masih diduduki Belanda.

Baru sekitar dua pecan bertugas, 18 Januari 1949, Gele Harun terpaksa memindahkan keresidenan dari Pringsewu ke Talangpadang. Ini dilakukan karena Belanda gencar menyerang Pringsewu. Akhirnya 1 Maret 1949, Belanda menyerang dengan mendaratkan pasukan di Kota Agung. Belanda menyerang dari Kotaagung ke Talangpadang untuk menguasai Pringsewu dan serangan lain juga diarahkan dari Gadingrejo dan Gedongtataan, hingga akhirnya Belanda berhasil menduduki Pringsewu.

Akhirnya pemerintahan darurat dipindahkan ke pegunungan Bukit Barisan di Desa Pulau Panggung hingga pindah ke Sumberjaya, Lampung Barat. Saat berjuang di Bukit Barisan tersebut, istri dan anak-anak beliau mengatur distribusi makanan. Karena sulitnya memperoleh makanan dan obat-obatan, menyebabkan seorang putrinya yang bernama Herlinawati alias Butet meninggal diusia ke 8 bulan. Jasadnya dimakamkan di sebuah desa di tengah hutan kawasan Way Tenong.

Gele Harun dan pasukannya keluar dari hutan setelah gencatan senjata antara Indonesia-Belanda pada 15 Agustus 1949. Berita itu disiarkan melalui All India Radio yang didengar pelajar pejuang dalam staf pemerintahan darurat keresidenan Lampung. Tapi, Gele Harun dan pasukannya baru kembali ke Tanjungkarang setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1947.