Selamat Datang di thread ane gan

Sejumlah program yang digembar-gemborkan pada saat kampanye mulai berjalan. Berikut program Jokowi dan Ahok yang dirangkum Okezone.

Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Belum genap sepekan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, mereka langsung meluncurkan program KJS dan KJP yang mereka gembar-gemborkan selama kampanye.

KJS merupakan sebuah fasilitas untuk warga yang kurang mampu yang terserang penyakit. Dengan kartu ini, seluruh biaya kesehatan warga dibebankan pada anggaran Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI. Tidak hanya KJS, KJP juga merupakan program yang diperuntuk para siswa kurang mampu di tiap sekolah.

Normalisasi Waduk

Normalisasi waduk menjadi salah satu program kerja Jokowi-Ahok dalam menanggulangi banjir. Untuk memperlancar normalisasi waduk, langkah awal yang dilakukan dengan membongkar rumah-rumah kumuh di bantaran waduk Pluit.

Kini, waduk tersebut sudah berubah wajah menjadi taman yang indah dan sebagai alternatif hiburan rakyat. Tidak hanya Waduk Pluit, Pemprov DKI juga berencana merevitalisasi dan menyulap waduk-waduk lainnya yang ada di Jakarta menjadi ruang terbuka publik. Salah satunya adalah Waduk Ria Rio di Pulogadung, Jakarta Timur.

Membersihkan PKL

Salah satu penertiban PKL yang dilakukan Jokowi-Ahok yaitu di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan PKL akhirnya berhasil di relokasi ke Blok G Tanah Abang. Penertiban ini dinilai mampu mengurangi sedikit beban kemacetan yang diakibatkan dari tidak tertibnya para PKL berdagang. Selain Tanah Abang, dua lokasi PKL lainnya juga ditertibkan, di antaranya Pasar Minggu dan Jatinegara.

Tata Birokrasi

Selain tata ruang kota, Jokowi juga melakukan penataan dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Program lelang jabatan pun diusung oleh mantan Wali Kota Surakarta itu. Saat kampanye, Jokowi-Ahok menyatakan akan melaksanakan reformasi birokrasi agar tata kelola Pemprov DKI berjalan bersih, transparan, dan profesional. Serta mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin. Paling lama hanya sampai enam hari kerja.

Pembangunan MRT dan Monorel

Setelah sempat jalan di tempat selama 24 tahun, akhirnya Jokowi-Ahok merealisasikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) pada Oktober 2013 ini. Pembangunan tahap awal MRT adalah menghubungkan Bundaran HI dengan Lebak Bulus dan diprediksi akan rampung pada tahun 2018 mendatang.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta menargetkan penyelesaian proyek pembangunan MRT tahap pertama itu akan selesai pada kuartal pertama pada 2018.

Kemudian, pembangunan monorel yang sempat mangkrak pun akan direalisasikan Jokowi pada Oktober 2013 ini. Tahap awal pengerjaan monorel dimulai dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pengerjaan monorel diperkirakan rampung dalam waktu tiga tahun.

Normalisasi Sungai di Jakarta

Sungai ditengarai sebagai salah satu penyebab utama banjir di Jakarta. Jokowi-Ahok menyadari hal itu dan langsung mengadakan normalisasi sungai di Jakarta dengan tujuan pencegahan banjir. Pengerukan sampah secara berkala dilakukan untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Tidak hanya itu, sejumlah sungai juga dipasang beton di bantarannya untuk memperjelas lebar kali sehingga tidak mengalami penyempitan lagi ke depannya.

Pembangunan Kampung Deret

Program ini juga bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh di permukiman yang terletak di sekitar bantaran kali di Jakarta. Seperti yang sudah dilakukan di RT 014 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Kampung ini menjadi salah satu kampung deret yang berhasil mengubah wajah Jakarta. Pembangunan kampung deret dilakukan oleh Pemprov DKI dengan dinas terkait dengan mengatur tata ruang perkampungan agar lebih ramah lingkungan.

Pesta Rakyat

Jokowi-Ahok datang dan Jakarta pun berubah imagenya sebagai kota yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tidak hanya orang berduit yang mampu memperoleh hiburan berkelas di kota Jakarta ini. Seperti Ide Pasar Rayat yang muncul saat pergantian 2012 menuju 2013. Jokowi-Ahok juga mengadakan pesta rakyat di sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman dengan mengusung konsep "Car Free Night" yang menghadirkan hiburan dari sejumlah elemen.

Tidak hanya itu, Jokowi-Ahok juga berani menentang keberadaan Jakarta Fair yang lebih mementingkan aspek bisnis dibanding dengan peningkatan mutu SDM Indonesia. Dan pada malam Idul Adha 1434 Hijriah yang jatuh pada 14 Oktober, Jokowi-Ahok juga menggelar Jakarta Night Religious Festival. Gelaran ini bahkan diramaikan dengan pawai 1.000 bedug untuk memeriahkan gema takbir.

Menepati janji kampanyenya untuk lebih lama berada di lapangan dan tidak hanya duduk dibelakang meja.

Setelah pelantikan, Jokowi langsung berkeliling untuk melihat secara langsung permasalahan ditengah-tengah masyarakat, mulai dari melihat kondisi perkampungan, hingga melihat langsung kondisi sunga-sungai yang ternyata sangat tidak terurus dengan banyaknya sampah. Jokowipun langsung memerintahkan dinas PU untuk segera membersihkannya dengan menambah ekscavator.

Membuka Kantor balai kota untuk rakyat.

Sekarang rakyat bisa leluasa menyampaikan keluhan ke balai kota dan bisa merasakan indahnya balai kota daripada sebelumnya yang terkesan angker dan kurang welkam

Sidak ke kelurahan-kelurahan

untuk mendisiplinkan kinerja aparat di tingkat kelurahan yang ternyata selama ini sangat tidak disiplin seringkali melakukan pungutan-pungutan liar .

Memberi tambahan honor Rp.500,000 bagi RT & RW

dan tidak hanya itu, Jokowi juga memberikan bonus prestasi bagi mereka-mereka yang mampu menciptakan terobosan dalam pekerjaannya.

Mengangkat Budaya dan kearifan lokal Betawi

dengan mewajibkan PNS untuk memakai pakaian adat betawi pada hari Jumát yang sekarang ganti menjadi hari rabu. Tidah hanya itu, pemprov DKI menekankan seluruh bangunan di Jakarta harus bisa menampilkan karakter kebetawiannya.

Melakukan efisiensi dengan menyatukan kantor dinas dengan balai kota.

Langkah ini sangat tepat untuk memudahkan kontrol dan pengawasan, sekaligus memperpendek jalur akses informasi antara dinas dengan gubernur yang pastinya disamping efisien biaya, tempat juga waktu.

Mereformasi SATPOL PP

dengan menanggalkan pentungan dan menginstruksikan untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan tanpa kehilangan ketegasan. Dan sekarang bisa kita lihat wajah SATPOL PP yang mendadak humanis J
Melakukan gebrakan transparansi rapat anggaran yang disiarkan lewat media youtube, sehingga rakyat bisa melihat mengoreksi besaran anggaran dan peruntukannya.

Digitalisasi program dengan bekerjasama dengan telkom,

untuk memudahkan operasional dan juga lebih menghemat anggaran hingga 20 Milliar tanpa harus mengelola sendiri. Langkah ini sangat menguntungkan pemprov DKI, karena bisa memotong jalur mark-up proyek .
Memberlakukan system pajak online. Dengan system ini, penyelewengan pajak akan dapat di tekan.

Pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat (KJS)

yang memang adalah poin utama janji kampanye Jokowi yang kemudian diikuti dengan mulai dibagikannya Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk para pelajar yang langsung diberikan kepada siswa dengan system ATM dengan fasilitas Bank DKI. Ini menarik, karena anggaran pendidikan akan langsung tertuju pada sasaran, dan bisa menghindari ‚permainan & penyelewengan‘ oleh oknum.

Menaikkan Upah Buruh Propinsi DKI hingga 30%.

Kenaikan yang fantastis, walaupun Jokowi harus berhadapan dengan para kapitalis perusahaan yang sempat mengancam akan hengkang dari Jakarta.
Mulai melakukan tahapan peremajaan dan penambahan transportasi umum dengan menambah ratusan bus trans jakarta dan kopaja.

Memberlakukan e-Ticketing dengan system digital ticket

untuk mempermudah pelayanan transportasi umum, yang diharapkan akan mampu membuat warga beralih untuk menggunakan sarana transportasi umum.

Mereformasi dinas Pendidikan

yang seringkali melakukan pungli dan memungut biaya-biaya siluman yang kemudian ditindak lanjuti dengan pencopotan kepala sekolah SMA MH Thamrin.

Mereformasi Dinas Kebersihan dan Dinas PU

yang kemudian menetapkan masalah kebersihan harus dikelola oleh satu dinas, agar tidak ada tumpang tindih tupoksi masalah penanganan sampah yang selama ini sering saling melempar tanggung jawab.
Terobosan untuk membersihkan aparat pemerintahan dari tindak korupsi dan narkotika dengan bekerja sama secara penuh dengan KPK dan BNN yang dipelopori oleh Pemprov DKI.

Jokowi yang langsung terjun ke lapangan dan memandori secara langsung saat jebolnya tanggul Latuharhari ,

sementara dinas PU menyatakan untuk mengatasi luberan air harus menunggu banjir reda. Akhirnya Jokowi turun langsung untuk membendung luberan air dengan meminta pengerahan bantuan dari pihak TNI ,,, yang akhirnya bisa di rampungkan selama satu hari.

Menginstruksikan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

untuk merekayasa hujan, agar hujan diturunkan di laut, mengingat informasi dari BMKG yang menyatakan akan datangnya intensitas hujan yang lebih besar. Dan langkah Jokowi ini pun berhasil dengan gemilang.
Pelelangan Jabatan untuk kelurahan, camat sampai walikota. Dengan pemberlakuan system ini sangat terasa dampaknya bagi mereka yang selama ini bermalas-malasan, jabatannya akan segera dilelang untuk orang yang lebih kompeten.

Menyediakan Transportasi air untuk warga di kawasan marunda. Disamping untuk memfasilitasi para penghuni rusun, transportasi air diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya.
Relokasi warga bantaran kali ke rusun marunda tanpa konflik. Kita tau pemerintah sebelumnya tidak mampu (mau) merelokasi warga bantaran kali ke rusun-rusun yang telah disiapkan dikarenakan adanya permainan pihak pengelola / calo rusun yang ternyata diperjual belikan dengan harga tinggi demi meraup keuntungan pribadinya. Dan setelah Jokowi-Ahok terjun langsung ke lapangan, akhirnya merekapun langsung paham dengan masalah sebenarnya yang terjadi dilapangan. Dan sekarang rusun marundapun sudah penuh ditempati warga bantaran kali yang ternyata antri untuk menempati rusun. Dan yang paling penting adalah adanya reformasi sistem untuk mendapatkan rusun tsb.

Transparansi APBD DKI hingga lembar ke-3 yang dipublikasikan lewat website

http://www.jakarta.go.id yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat.
Mulai menata pedagang kaki lima (PKL). Dimulai dengan menata PKL di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 36 PKL mendapat gerobak gratis. Shelter tempat mereka berjualan juga diperbaiki. Selain itu, para pedagang diberi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis.

Sekian dulu, bagi ya gan

Sumber

Sumber2