Jakarta - Pengadaan bus Trans Jakarta oleh pemeritah DKI Jakarta ternyata menuai masalah karena bus yang tak sesuai spesifikasi. Pihak KPK berharap agar Pemprov mau melaporkan jika ada indikasi korupsi dalam pengadaan angkutan masal itu.

"Silakan saja Pemerintah DKI kalau menemukan itu (dugaan korupsi), meski memang perlu dilakukan audit dulu ya, sampaikan saja ke KPK kalau memang mau diusut," ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jum'at (14/2/2014).

Johan mengatakan, untuk pengusutan KPK harus terlebih dahulu mendapatkan laporan melalui pengaduan Masyarakat (Dumas). Setelah itu laporan akan ditelaah fakta-fakta yang diberikan oleh pihak pelapor.

"Kalau ada dugaan korupsinya akan naik ke penyelidikan," tegas Johan.

Sebelumnya, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan telah meminta kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan penyelidikan tentang dugaan penyimpangan pada pengadaan bus Trans Jakarta. Hal itu didasari pada temuan terhadap lima unit bus TransJ gandeng (articulated) dan sepuluh unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang berkarat.

Ada pun jumlah total bus yang masuk daftar investigasi yakni 90 bus Transjakarta dan 18 BKTP.

Kecurigaan juga muncul dari proses pengadaan bus-bus itu. Meskipun Ahok sudah memberi arahan spesifikasi terendah bus-bus yang boleh dibeli, namun tetap saja pihak Dishub membeli bus dari China dengan kualitas yang tidak sesuai.

Terkait hal ini, Kadishub DKI, Udar Pristono telah dicopot dari jabatannya oleh gubernur Jokowi.