Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membongkar rekayasa narkoba oleh polisi terhadap sales obat nyamuk Rudy Santoso (41). Namun polisi membantah dan menyangkal temuan hakim dalam putusan kasasi itu.

"Kami mengecam Polda Jawa Timur yang telah melakukan penjebakkan kasus narkoba tersebut," kata Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie kepada detikcom, Selasa (7/1/2014).

LBH Keadilan menyayangkan Polda Jawa Timur yang terus menyangkal telah melakukan penjebakkan. Padahal nyata-nyata MA menyatakan kasus tersebut penuh dengan rekayasa dan tipu muslihat polisi dalam menjebak Rudy.

Namun bukannya mengakui kesalahan, polisi malah membela anggotanya. Karopenmas Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar tegas menyatakan tidak akan memberikan saksi apa pun kepada anggota polri karena seluruh proses sudah sesuai prosedur.

"Polda Jawa Timur akan jauh lebih terhormat jika menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Rudy Santoso sebagai korban dan memberikan ganti kerugian. Masyarakat tentu simpatik kepada Polda Jawa Timur jika hal itu dilakukan," ucap Hamim.

Putusan MA ini juga dinilai layak mendapat apresiasi positif. Sebab di tengah tumpukan perkara yang menggunung, hakim agung masih memberikan keadilan bagi kasus-kasus kecil dan tidak terekspose publik. Ketiga hakim agung yang memutus itu Mayjen (Purn) Timur Manurung, Dr Salman Luthan dan Dr Andi Samsan Nganro.

"Di tengah-tengah tumpukan perkara di MA, ketiganya masih sungguh-sungguh memeriksa berkas perkara sehingga dapat membongkar rekayasa yang keji itu," pungkas Hamim.

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membebaskan dua terdakwa kasus narkotika yang melilit Rudy Santoso (41) dan Ket San (21). Majelis Hakim Agung menilai keduanya merupakan korban rekayasa penyidik kepolisian.

Beberapa hal menjadi pertimbangan majelis sebelum mengetuk vonis terhadap keduanya. Salah satunya adalah prosedur pembuktian yang menyatakan keduanya betul-betul terlibat dalam jerat narkotika.

Detikcom merangkum berbagai akal bulus penyidik untuk menggeret Rudy dan Ket San ke meja hijau. Tak ayal, pemerasan pun dilakukan kepada Ket San yang saat itu dimintai uang Rp 100 juta.

Kritik pedas pun dilontarkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) atas rekayasa polisi di kasus kepemilikan narkoba Rudy. Menurut KontraS, rekayasa itu biasa dilakukan untuk mengejar target penanganan kasus.

"Itu modus umum, jebak menjebak orang kecil. Apa target polisi? Biasa untuk sekedar memenuhi target penanganan kasus di setiap satuan atau unit kerja," kata Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar kepada detikcom, Jumat (3/1/2014).

Polri melalui Karopenmas Brigjen Boy Rafli Amar tegas membantah pihaknya telah merekayasa kasus tersebut. Namun Boy menghormati pendapat hakim agung yang memutuskan ada rekayasa dalam kasus itu.

"Kalau itu kita serahkan ke beliau (hakim agung). Tapi dia (Rudy Santoso) pengguna sekaligus pembeli. Berulang. Barang bukti juga ada," ucap Boy.

Berikut beberapa modus rekayasa penyelidikan kasus narkotika dari kasus yang menjerat Rudy dan Ket San:

1. Sosok-Sosok Misterius

2. Penggerebekan Tidak Disaksikan RT atau Pihak Netral


3. Polisi Tidak Tes Urin Tersangka

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) seakan menelanjangi kepolisian dengan memberikan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus narkotika. MA menilai kasus yang menjerat sales obat nyamuk Rudy Santoso (41) dan Ket San (21) adalah hasil rekayasa pihak kepolisian. Berkaca dari kasus itu patut dipertanyakan kelayakan penyidik Polri dalam penanganan kasus narkoba.

"Dia (penyidik) itu harus mendapat sanksi. Artinya kelayakan dia menjadi penyidik harus dipertanyakan," demikian dikatakan anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/1/2014).

Seorang penyidik narkotika seharusnya mampu dengan matang menyelidiki target yang akan disasarnya. Bukan malah mengejar target yang berujung menindak kasus yang tidak ada tapi diada-adakan.

Hamidah menambahkan, perlakuan diskriminasi juga kerap terjadi dalam kasus narkotika. Dia mencontohkan bagaimana para penyidik tebang pilih dalam menangani kasus yang melibatkan orang kecil.

"Sedangkan yang produsen dan bandar tidak dijangkau oleh mereka. Kompolnas berharap polisi semakin profesional, dapat melakukan tugasnya dengan fair, tidak tebang pilih, jangan asal," tegas Hamidah.

Dia mencontohkan kasus yang menimpa Rudy, dimana penyidik tidak melakukan tes urine terhadap Rudy. Hal inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan Rudy dari jerat penjara 4 tahun.

Kisah rekayasa polisi terhadap Rudi terkuak dari putusan kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2012 lalu. Rudy ditangkap polisi dari Ditreskoba Polda Jawa Timur di kos-kosannya di Jalan Rungkut Asri, Surabaya, pada 7 Agustus 2011 sore. Versi polisi, saat digerebek, pria kelahiran 4 April 1971 itu membuang sesuatu ke kloset yang belakangan diketahui sabu dengan berat bersih 0,2 gram. Oleh MA, ia dinyatakan tidak bersalah dan telah jadi korban rekayasa oleh penyidik. Putusan ini diketok hakim agung Mayjen (Purn) Timur Manurung sebagai ketua majelis, hakim agung Dr Salman Luthan, dan hakim anggota Dr Andi Samsan Nganro sebagai hakim anggota.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan Rudy dijebak oleh Susi. Susi menyelinap ke kamar Rudy dengan alasan buang air besar dan sesaat kemudian kamar kos Rudy digerebek 4 orang polisi. Rudy baru tahu ada Susi setelah ada penggerebekan.

"Hal ini menjadi dapat dibenarkan adalah suatu rekayasa penyidik polisi untuk menjebak terdakwa dalam peristiwa tersebut," ucap majelis.

Senasib dengan Rudy, Ket San dituduh memiliki 2 pil ekstasi saat ditangkap polisi di Jalan Raya Sebangkau No 7, Kecamatan Selakau, Sambas, Kalimantan Barat, pada 20 Juni 2009. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Sambas dan Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Ket San dihukum 4 tahun penjara.

Merasa dijebak dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, Ket San pun mencari keadilan hingga ke Jalan Medan Merdeka Utara dan permohonan ini dikabulkan MA.

"Mengadili sendiri, menyatakan Ket San alias Cong Ket Khiong alias Atun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan," putus majelis kasasi yang terdiri dari Imron Anwari, Prof Dr Surya Jaya dan Achmad Yamani.

Alasan membebaskan Ket San karena dalam persidangan yang menjadi saksi adalah aparat kepolisian. Adapun warga masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak dihadirkan sebagai saksi. Padahal pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan.

MA juga menyatakan polisi dalam menyidik kasus ini menggunakan kekerasan supaya tersangka mau mengakui apa yang dituduhkan. Padahal, dalam kasus tersebut tidak ada saksi yang melihat ekstasi tersebut dibuang oleh Ket San.

Tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi. Kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri terdakwa.

"Seperti halnya dalam perkara a quo, terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan," putus MA dalam sidang kasasi pada 27 Juli 2010 silam.