PKS Ngotot Minta Dana Saksi Parpol Rp 700 M Dicairkan




Di saat rencana pemerintah mengucurkan dana saksi parpol Rp 700 miliar menuai kecaman, justru PKS mendorong agar rencana itu terealisasi. Presiden PKS Anis Matta mengatakan hal itu penting untuk mencegah kecurangan.

"Kita tetap mendorong supaya pemerintah tidak perlu ragu-ragu, KPU juga didorong. Di DPR kita dorong supaya kita tidak ragu, karena ini akan menjadi sumber kecurangan partai-partai yang tidak bisa bayar saksi," kata Anis Matta di sela acara 'election update' di Hotel Kartika Candra, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Senin (17/2/2014).

Anis mengatakan, tidak semua partai bisa menghadirkan saksi di TPS. Kalau misal satu partai hanya bisa membayar 200 ribu saksi, berarti dia tidak punya saksi di 300 ribu TPS.

"Suaranya bisa hilang di situ, dan ini berpotensi menjadi sumber konflik. Dan ini nanti akan dibawa ke pusat, di tengah ketidakpercayaan publik termasuk juga kapada MK ini rawan," ujarnya.

Karena itu menurut Anis, dana saksi ini PKS anggap bukan sekedar dana politik tapi dana persatuan untuk menjaga kredibilitas pemilu 2014. Bahkan, menurutnya PKS sudah mengusulkan lama.

"Ini masalah lama yang kita usung supaya dibayar pemerintah, tapi selalu ditolak. Karena itu selalu muncul isu kecurangan itu," ujar mantan wakil ketua DPR itu.

Soal adanya penolakan, Anis menuturkan mungkin karena partai yang menolak bisa mendanai saksi di seluruh TPS.

"Memang kita tidak menyangkal adanya perbedaan tapi alasan kami mendorong ini adalah ini akan menjadi sumber kecurangan. Mungkin beberapa partai yang kaya-kaya bisa bayar, tapi kan tidak semua partai bisa," ucapnya.

Rencana pencairan anggaran dana saksi dari parpol sekitar Rp 700 miliar itu disepakati Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu (Dirjen Anggaran), Bawaslu, KPU dan DPR.

Angka Rp 700 miliar itu dihitung dari satu orang saksi parpol dibayar Rp 100 ribu, dikalikan jumlah TPS 545.778 dikalikan 12 parpol. Maka total anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah Rp 654.933.600.000 (Rp 654 miliar).

Dimaksimalkan/genapkan menjadi Rp 700 miliar. Namun realisasinya tiap parpol (melalui saksi) mendapat Rp 54.5 miliar yang pencairannya oleh Bawaslu kepada saksi parpol di TPS.


http://m.detik.com/news/read/2014/02...00-m-dicairkan


sewot amat neh peka'es
lebih baek dana itu buat sumbang bencana ..


apa karena "cow protocol" gagal ??