Menjelang Pemilu 2014, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengendus ada skenario yang ingin menjatuhkan partainya. Menurutnya, skenario itu sudah dibikin secara sistematis.

"PDI Perjuangan mulai mencermati bekerjanya skenario hitam. Skenario ini tidak hanya bekerja dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti penggunaan instrumen negara, namun juga skenario dengan menggunakan politik pemecah belah," kata Tjahjo saat dihubungi wartawan, Senin (17/2).

Tjahjo menambahkan, politik pemecah belah ini diawali dengan kerja anggota intelijen untuk melihat potensi konflik di internal partai. Potensi konflik ini kemudian diperbesar melalui politik adu domba. Pada saat bersamaan, dilakukan pendekatan pada tokoh-tokoh internal yang akan digalang dengan berbagai opsi.

"Gelagat ini juga terjadi pada kasus wali kota Surabaya Ibu Risma sebagaimana diberitakan salah satu majalah nasional. PDIP melihat bahwa siapapun yang memimpin Kota Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia, pasti akan dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan," jelas Tjahjo.

Anggota Komisi I DPR itu mencontohkan seperti kebijakan jalan tol di Surabaya. Posisi wali kota berseberangan dengan gubernur Jawa Timur dengan berbagai kepentingan.

"DPP Partai sangat menyayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang cenderung menempuh jalan pintas, dan lebih memilih merekrut mereka-mereka yang sudah jadi dan sukses sebagai kepala daerah, dari pada melakukan kaderisasi internal. Membajak kepala daerah dari partai lain, merupakan langkah yang tidak sejalan di dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat," terang Tjahjo.

Ia yakin, Risma tidak akan menyerah dalam pusaran konflik ini. "Apa yang terjadi di Surabaya ini semakin mendorong pentingnya PDIP untuk mengkonsolidasikan seluruh putra putri bangsa terbaik, guna menyongsong momentum baru," ujarnya.