Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan memberikan sanksi pidana bagi oknum yang mengampanyekan gerakan tidak memilih dalam pemilihan umum tahun ini. Menanggapi hal ini, anggota Komisi II Fraksi Partai Demokrat Syaiful Anwar mengatakan dirinya mendukung diberlakukannya hukuman bagi pengajak gerakan tidak memilih tersebut.
"Kalau dia tidak memilih sendiri, itu kan memang hak dia. Tapi, kalau dia mengajak atau menyerukan orang berbuat golput, saya kira perlu diberi hukuman," kata Syaiful di Gedung DPR RI, Kamis (13/2).
Dia menyayangkan adanya oknum yang masih menyerukan golput pada Pemilu 2014. Dia menjelaskan, masyarakat saat ini sudah pintar dan akan menolak gerakan seperti itu. "Harusnya dia membuat gerakan memilih, bukan ajakan untuk golput," tuturnya.
Lebih lanjut, untuk bisa memberikan sanksi pidana bagi oknum yang mengajak masyarakat untuk golput, dia meminta KPU melakukan komunikasi dengan instansi terkait lainnya. "KPU harus segera berkomunikasi dengan Polri dan juga DPR agar dibuat aturannya," ujarnya.
Kader Partai Golkar yang juga biduan, Tantowi Yahya, sepandangan dengan Syaiful. Malah, Tantowi berharap yang mengampanyekan gerakan untuk tidak memilih diberi sanksi pidana hukuman penjara dua tahun. "Hukuman dua tahun yang diberikan saya rasa cukup. Dan perlu segera diterapkan," kata Tantowi.
Dia menjelaskan, dengan diberikannya sanksi pidana selama dua tahun, jelas akan menimbulkan efek jera yang sangat tinggi. "Dengan catatan, hukuman ini segera dilaksanakan," ujarnya.
Menurut Tantowi, bisa saja kita memberlakukan undang-undang yang sama dengan negara lain bahwa pemilu wajib. “Jika tidak mengikuti, dia akan dikenakan sanksi tertentu. Tapi, kita belum sampai ke sana," katanya.
Negara lainnya apa, Pak Wakil Rakyat yang Mulia? Lagi pula, menyerukan hal itu artinya kan mencoba menggugah kesadaran orang agar mereka tahu hak-nya, bahwa memlih itu hak, bukan kewajiban. Iya, toh? | DANANG/ASN-022

http://www.asatunews.com/berita-2029...kewajiban.html