1. PDIP Surabaya ikut makzulkan Risma gara-gara pajak reklame

Merdeka.com - Tri Rismaharini pernah hendak dimakzulkan hanya karena menaikkan pajak reklame. Waktu itu, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kota Surabaya menyetujui pemberhentian Risma dari jabatannya. Enam dari fraksi yang menyetujui itu termasuk Fraksi PDIP yang sebelumnya mengusung Risma menjadi wali kota.

Sikap PDIP ini juga diikuti Fraksi PDS dan PKB, Fraksi Amanat Persatuan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Waktu itu, hanya Fraksi PKS yang menolak pemberhentian Tri Rismaharini.

Untuk kasus ini, Risma dinilai telah melanggar undang-undang karena mengeluarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perwali Nomor 57 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas di kawasan khusus Kota Surabaya.

Namun wali kota perempuan pertama di Surabaya itu beralasan pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum, dan agar kota tak menjadi belantara iklan. Dengan pajak tinggi, pemerintah berharap, pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa, ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota.

2. Bertikai karena pencalonan Wisnu Sakti Buana

Merdeka.com - Berita ini paling anyar, ketika Tri Rismaharini kembali berseteru dengan Fraksi PDIP Surabaya. Kali ini masalahnya soal pencalonan Wisnu Sakti Buana menjadi wakil wali kota Surabaya menggantikan Bambang DH yang mundur karena mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur.

Risma sejak awal agaknya tidak setuju dengan pencalonan Wisnu. Bukan rahasia umum bila Risma dan Wisnu memiliki sejarah pertikaian panjang, terutama sejak Wisnu menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Bahkan ketika Wisnu dilantik sebagai wakil wali kota, Risma sampai dikabarkan mundur.

Namun kemudian Tri Rismaharini muncul. Dia juga mengaku belum bertemu dengan wakilnya yang baru, Wisnu Sakti Buana. Hal ini lantaran pada saat dilantik sedang berhalangan atau sakit.

"Saya belum ketemu, tadi pagi saya ke kantor terus ke dokter terus ke sini. Kalau sudah sehat saya ketemu. Kalau ketemu sekarang saya gak enak nanti ketularan saya," kata Tri Rismaharini saat berkunjung di Liponsos Kalijudan Surabaya, Kamis (30/1).

Risma menjelaskan sebetulnya tidak ada persoalan antara dirinya secara personal dengan Wisnu Sakti. Hanya saja, lanjut dia, dia masih mempersoalkan proses pemilihan wakil wali kota yang dinilai tidak sesuai prosedur.

"Saya minta itu sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat menggugat karena itu akan menjadi beban kita semua," katanya.

3. Berseteru gara-gara tenaga ahli

Merdeka.com - Perseteruan ini sebenarnya menyangkut rencana pembangunan jalan tol tengah kota di Surabaya. Namun belakangan Fraksi PDIP di DPRD menuding sikap Risma yang menolak rencana pembangunan jalan itu akibat pengaruh dari tenaga ahli Risma, yakni Don Rosano.? Konflik ini berjalan lama, sampai acara rekonsiliasi antara Risma dengan anggota Fraksi PDIP digelar khusus.

Pertemuan rekonsiliasi yang digagas DPD PDIP Jatim bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Walikota Surabaya Bambang DH, Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana, Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri di kantor DPD PDIP Jawa Timur.

Rapat internal tertutup itu beberapa hal disepakati, tapi beberapa hal lagi mentok. Risma misalnya, waktu itu berkomentar mengenai materi pertemuan yang dikabarkan alot karena adanya tarik ulur terkait keberadaan staf ahli wali kota, Don Rosano. Risma berkukuh mempertahankannya meski didesak agar dicopot.

4. Risma dituding tidak pro-rakyat

Merdeka.com - Serudukan lain soal kebijakan Risma yang dianggap oleh politisi PDIP Surabaya tidak pro-rakyat. Padahal, mereka berdalih PDIP merupakan partainya wong cilik.

"Bu Risma sudah kita berikan pemahaman garis perjuangan partai dan nantinya kebijakan harus pro rakyat. Misalnya soal penutupan Dolly," kritik itu dilontarkan Bendahra DPC PDIP Surabaya, Baktiono.

Baktiono waktu itu mengomentari rencana Risma membangun pusat perdagangan di kawasan Dolly. Diharapkan beberapa eks pekerja Dolly bisa hidup dari pusat perdagangan itu nanti setelah lokalisasi ditutup.

"Akan, akan, akan terus, tidak segera direalisasikan. Kalau memang mau dibangun, ya langsung saja realisasikan. Bangun segera. Jadi penertiban dampaknya jelas, mereka diberi tempat usaha. Sekarang ini, kalau mereka dilatih masak, merias, menjahit, tapi tidak memiliki tempat usaha, terus bagaimana?"

Selain itu, kata Baktiono, kebijakan Risma tidak pro rakyat terlihat pada APBD 2014. Dengan kekuatan anggaran Rp 6,6 triliun, lebih banyak digunakan untuk kepentingan pembangunan multi years. Ironisnya, proyek proyek infrastruktur yang dibangun tidak langsung bersentuhan dengan rakyat. Padahal, APBD itu setiap tahun diambilkan dari pajak rakyat.