Alaydrus: Jokowi Singkirkan Satu-satu Kadis Era Foke
Kamis, 13 Februari 2014 | 09:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dicopotnya tujuh pejabat eselon II oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Husin Alaydrus. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menduga Jokowi sedang melakukan bersih-bersih pejabat era Fauzi Bowo.

"Mungkin Jokowi ingin menyingkirkan satu-satu Kepala Dinas era Fauzi Bowo. Jadi, Jokowi sudah memberi kesempatan mereka bekerja, tapi tidak memuaskan," kata Alaydrus di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Pejabat era Foke yang dicopot Jokowi dan menjadi anggota TGuP2 adalah Taufik Yudi Mulyanto yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Udar Pristono yang sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, Unu Nurdin yang sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan, Zaenal Musappa yang sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ipih Ruyani yang sebelumnya Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian, Sugiyanta yang sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan, serta Kian Kelana yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial. Mereka yang dicopot Jokowi mengaku menerima dengan baik posisi di TGuP2.

Hingga kini, Jokowi masih menyisakan beberapa pejabat eselon II yang menjabat di jabatannya sejak Era Fauzi Bowo. Mereka adalah Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emmawati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purba Hutapea, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Inspektorat DKI Franky Mangatas Panjaitan, Sekretaris DPRD Mangara Pardede, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Ratiyono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Arie Budhiman, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Putu Indiana, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, Kepala Biro Perekonomian Adi Ariantara, dan Asisten Sekda Bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh.

"Mereka yang berprestasi tetap dipertahankan. Tapi, yang bikin bingung juga, kok Kepala Dinas PU masih saja dipertahankan? Padahal masih banjir, jalan berlubang, pompa rusak," ujarnya.

"Bersih-bersih" pejabat era Foke itu telah dilaksanakan Jokowi sejak November 2012 lalu, atau beberapa minggu setelah ia dilantik bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pada 15 Oktober 2012 lalu.

Diawali dengan Sukri Bey yang pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI dan digantikan oleh Endang Widjajanti, serta Eko Bharuna yang dipensiunkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan DKI. Eko digantikan oleh Unu, yang kini juga telah diganti kembali oleh Saptastri Ediningtyas.

Pada 13 Februari 2013, Jokowi kembali merombak besar-besaran SKPD DKI. Kala itu, 20 pejabat terkena rotasi. Mereka antara lain Catur Laswanto menjadi Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta, Anas Effendi yang sebelumnya Wali Kota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI, Ery Basworo yang sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Pelaksana BPBD DKI (kini pensiun), Yonathan Pasodung menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI, Manggas Rudi Siahaan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya.

Perombakan SKPD terus terjadi hingga kini. Hal ini diupayakan untuk mencari pejabat yang bersama-sama ingin mengubah Jakarta dan mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi dan Basuki. Mereka yang tidak dapat mengikuti, tentunya akan ketinggalan "gerbong".

"Satu masalahnya adalah ketika saya sudah perintah, tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin atau ABS (asal Bapak senang) atau basa basi dan seremoni, itu saya tidak suka. Kerja itu yang konkret dan nyata, fisiknya ada, barang kelihatan mata, itu yang paling ditunggu masyarakat," kata Jokowi.